Brussels — Serangan terhadap Arab Saudi kini menjadi salah satu pendorong tekanan politik Eropa terhadap kelompok Houthi di Yaman. Pada Kamis, 22 Oktober 2026, Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang mendesak Uni Eropa memasukkan kelompok tersebut ke dalam daftar organisasi teroris, sekaligus memutus jalur pendanaan dan membekukan aset yang terkait dengannya.
Langkah tersebut belum mengubah status hukum Houthi di Uni Eropa. Namun, resolusi itu menambah tekanan politik agar negara-negara anggota mengambil tindakan terhadap kelompok yang dituding melakukan serangan rudal dan drone terhadap Arab Saudi serta mengancam pelayaran komersial di Laut Merah.
Menurut laporan Arab News pada 22 Oktober 2026, resolusi tersebut mendapat dukungan luas dari anggota Parlemen Eropa. Usulan pencantuman mencakup sayap politik dan militer Houthi, kepemimpinan, serta aparat militer dan keamanannya.
Parlemen Eropa Desak Pembekuan Aset Houthi
Resolusi Parlemen Eropa meminta Uni Eropa membongkar seluruh jalur pendanaan Houthi serta membekukan dana dan sumber daya ekonomi milik kelompok tersebut dan pihak-pihak yang memfasilitasi kegiatannya.
Parlemen juga mengecam serangan rudal dan drone Houthi terhadap Arab Saudi, termasuk serangan mematikan terhadap Bandara Internasional Riyadh dan serangan terhadap infrastruktur energi.
Dalam resolusi itu, Parlemen Eropa menyatakan solidaritas penuh terhadap Arab Saudi dan rakyatnya. Parlemen juga menegaskan dukungan terhadap keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah Arab Saudi serta Yaman.
Meski demikian, resolusi tersebut merupakan seruan politik, bukan keputusan final untuk memasukkan Houthi ke dalam daftar teroris Uni Eropa.
Penetapan itu memerlukan keputusan tersendiri melalui mekanisme Dewan Uni Eropa. Euronews melaporkan bahwa pencantuman baru dapat diberlakukan setelah seluruh negara anggota menyepakatinya secara bulat.
Dengan demikian, hasil pemungutan suara di Parlemen Eropa belum dengan sendirinya memberlakukan pembekuan aset berdasarkan status teroris Uni Eropa terhadap Houthi.
AS Sudah Menetapkan Houthi sebagai Organisasi Teroris
Langkah Parlemen Eropa berlangsung setelah Amerika Serikat menetapkan kembali Ansarallah, nama resmi yang juga dikenal sebagai Houthi, sebagai Foreign Terrorist Organization pada Maret 2025.
Pemerintah AS mengumumkan penetapan tersebut di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Serangan itu dinilai mengancam keselamatan awak kapal serta mengganggu perdagangan internasional.
Penetapan AS dan usulan Parlemen Eropa merupakan dua proses hukum yang berbeda. Status yang telah berlaku di Amerika Serikat tidak otomatis membuat Houthi masuk ke daftar teroris Uni Eropa.
Perbedaan ini penting karena resolusi Parlemen Eropa masih harus ditindaklanjuti oleh lembaga Uni Eropa yang berwenang sebelum menghasilkan konsekuensi hukum berdasarkan rezim sanksi tersebut.
Inggris dan Prancis Perkuat Dukungan Defensif untuk Arab Saudi
Tekanan politik Eropa terhadap Houthi berlangsung bersamaan dengan penambahan dukungan pertahanan bagi Arab Saudi.
Pada 20 Oktober 2026, pemerintah Inggris mengumumkan tambahan dukungan militer defensif untuk membantu melindungi kota-kota dan infrastruktur penting Arab Saudi dari serangan udara. Dukungan itu mencakup misi udara menggunakan pesawat tempur RAF Typhoon, pesawat angkut A400M, serta penasihat militer Inggris.
Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa misi RAF Typhoon tersebut bersifat defensif dan tidak akan melakukan serangan ofensif terhadap Houthi.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 21 Oktober 2026 menyatakan bahwa Prancis telah mengerahkan personel dan kemampuan pertahanan untuk membantu mengamankan fasilitas di Yanbu, yang terletak di pesisir Laut Merah. Macron mengaitkan langkah tersebut dengan kebutuhan mengamankan fasilitas energi setelah kerusakan akibat serangan Houthi.
Dukungan kedua negara itu merupakan langkah pertahanan tersendiri dan bukan bagian dari pelaksanaan resolusi Parlemen Eropa.
Keamanan Laut Merah Masih Menjadi Perhatian Eropa
Selain mendesak pencantuman Houthi dalam daftar teroris, Parlemen Eropa juga mendorong penguatan misi angkatan laut Uni Eropa Aspides untuk melindungi pelayaran komersial di Laut Merah.
Euronews melaporkan bahwa resolusi tersebut meminta negara-negara anggota menyediakan tambahan aset angkatan laut dan udara untuk mendukung misi itu.
Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab merupakan jalur strategis bagi perdagangan internasional. Gangguan keamanan di kawasan tersebut dapat meningkatkan risiko bagi kapal komersial dan memengaruhi kelancaran pelayaran.
Karena itu, tekanan politik terhadap Houthi tidak hanya berkaitan dengan hubungan Uni Eropa dan kelompok tersebut, tetapi juga dengan upaya melindungi pelayaran dan menjaga keamanan regional.
Apa Relevansinya bagi Perjalanan Haji dan Umrah Indonesia?
Bagi penyelenggara perjalanan haji dan umrah Indonesia, perkembangan ini menjadi konteks untuk terus memantau situasi keamanan di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya. Namun, resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya perubahan jadwal penerbangan atau rute perjalanan jemaah Indonesia.
Penyelenggara perjalanan perlu membedakan perkembangan politik dan militer regional dari informasi operasional yang secara langsung memengaruhi perjalanan. Informasi mengenai jadwal, perubahan rute, pembatalan penerbangan, atau imbauan perjalanan perlu merujuk pada pengumuman resmi maskapai, otoritas penerbangan, dan instansi pemerintah terkait.
Pemantauan terhadap perkembangan keamanan Laut Merah juga tetap relevan sebagai bagian dari pengamatan situasi regional, tanpa mengasumsikan bahwa setiap eskalasi otomatis berdampak pada penerbangan menuju Jeddah atau Madinah.
Catatan ASPHIRASI
Resolusi Parlemen Eropa pada 22 Oktober 2026 menambah tekanan politik terhadap Houthi, tetapi belum mengubah status hukum kelompok tersebut di Uni Eropa. Keputusan akhir mengenai pencantuman dalam daftar teroris masih memerlukan proses tersendiri melalui Dewan Uni Eropa dan persetujuan seluruh negara anggota.
Perkembangan berikutnya yang perlu dicermati adalah apakah negara-negara anggota mencapai kesepakatan untuk menerapkan penetapan tersebut, serta bagaimana Uni Eropa memperkuat perlindungan pelayaran komersial di Laut Merah.
Bagi penyelenggara haji dan umrah, informasi resmi mengenai keamanan penerbangan dan kondisi perjalanan tetap menjadi acuan utama. Perkembangan politik regional perlu dipantau, tetapi tidak seharusnya diperlakukan sebagai bukti adanya gangguan operasional perjalanan jemaah apabila belum ada konfirmasi dari otoritas terkait.
Sumber: Arab News
