Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan pegawai pemerintah nonesensial beserta anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi. Keputusan yang diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2026, itu diambil di tengah meningkatnya serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap wilayah Arab Saudi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan media sosial. Ia menyebut serangan Houthi terhadap Arab Saudi mencakup bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya, yang menurutnya telah menimbulkan korban sipil serta gangguan perjalanan.
Pigott juga menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pegawai Departemen Luar Negeri beserta keluarga mereka merupakan prioritas utama pemerintah AS. Ia mengatakan pemerintah akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mendukung mereka.
Pigott turut membantah laporan sebelumnya mengenai rencana penarikan personel dan keluarga dari kedutaan-kedutaan AS di seluruh kawasan Teluk. Menurutnya, perintah keberangkatan yang diumumkan hanya berlaku bagi pegawai pemerintah AS nonesensial dan anggota keluarga mereka di Arab Saudi.
Empat pejabat AS sebut keluarga staf di negara Teluk lain juga akan ditarik
Empat pejabat AS yang dikutip Reuters menyatakan bahwa misi diplomatik AS di negara-negara Teluk lainnya juga akan memerintahkan anggota keluarga staf untuk meninggalkan wilayah tersebut. Informasi ini merupakan keterangan para pejabat yang dikutip media, bukan bagian dari pengumuman resmi Pigott mengenai perintah keberangkatan di Arab Saudi.
Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah mengembalikan sebagian personel diplomatiknya ke kawasan tersebut setelah sebelumnya banyak personel ditarik menyusul serangan Iran terhadap fasilitas AS. Serangan itu terjadi setelah perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada akhir Februari 2026.
Eskalasi konflik Yaman menambah tekanan terhadap kawasan Teluk
Penarikan personel diplomatik tersebut berlangsung ketika pertempuran di Yaman kembali meningkat. Konflik itu menjadi salah satu front dalam ketegangan regional yang dipicu perang AS-Israel melawan Iran.
Menurut laporan Reuters yang dimuat Al Jazeera, konflik regional tersebut telah mengganggu perdagangan energi global dan menekan perekonomian negara-negara Teluk.
Kedutaan AS di Riyadh keluarkan peringatan keamanan
Kedutaan Besar AS di Riyadh mengeluarkan peringatan keamanan pada Rabu, 21 Oktober 2026, terkait kemungkinan serangan Houthi lebih lanjut terhadap Arab Saudi. Peringatan itu muncul setelah rangkaian serangan mematikan sebelumnya, termasuk serangan yang menyasar bandara di Riyadh.
Pada awal Maret 2026, kedutaan AS di Riyadh dan pos CIA yang berada di kompleks tersebut juga menjadi sasaran serangan drone, ketika Iran mulai melancarkan serangan di berbagai wilayah kawasan.
Peringatan keamanan dan perintah keberangkatan staf menunjukkan bahwa pemerintah AS mengambil langkah untuk mengurangi risiko terhadap personelnya. Namun, kedua langkah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh wilayah Arab Saudi atau semua layanan penerbangannya telah ditutup.
Apa artinya bagi perjalanan haji dan umrah Indonesia?
Laporan Al Jazeera dan Reuters mengenai penarikan staf diplomatik AS tidak menyatakan adanya perubahan langsung terhadap penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia, termasuk layanan di Makkah dan Madinah.
Meski demikian, informasi mengenai serangan terhadap infrastruktur sipil dan potensi gangguan perjalanan relevan untuk dipantau oleh penyelenggara perjalanan ibadah. Risiko operasional perlu dinilai berdasarkan perkembangan keamanan dan informasi penerbangan yang terverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan keputusan penarikan personel diplomatik AS.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan penyelenggara perjalanan meliputi:
- Memantau pengumuman resmi otoritas Arab Saudi dan maskapai terkait status bandara serta perubahan jadwal penerbangan.
- Menyiapkan prosedur komunikasi dan penanganan perubahan perjalanan apabila terjadi gangguan operasional.
- Memeriksa ketentuan asuransi perjalanan dan klausul force majeure dalam kontrak layanan untuk memahami hak serta kewajiban masing-masing pihak.
- Menyampaikan informasi terverifikasi kepada jemaah yang akan berangkat maupun yang sedang berada di Arab Saudi.
Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi kesiapsiagaan, bukan pengumuman mengenai perubahan kebijakan haji atau umrah Indonesia.
Catatan ASPHIRASI
Hingga laporan yang dirujuk dalam artikel ini diterbitkan pada 21 Oktober 2026, tidak disebutkan adanya dampak langsung keputusan penarikan staf diplomatik AS terhadap layanan haji dan umrah di Makkah maupun Madinah.
Perkembangan keamanan tetap perlu dipantau, terutama informasi mengenai potensi serangan terhadap infrastruktur sipil dan gangguan penerbangan. Penyelenggara perjalanan haji dan umrah dapat meninjau prosedur penanganan keadaan darurat, ketentuan kontrak, serta jalur komunikasi dengan jemaah sebagai bagian dari mitigasi risiko.
Perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah perintah keberangkatan serupa benar-benar diterapkan pada misi diplomatik AS di negara Teluk lainnya dan apakah situasi keamanan berdampak pada operasional penerbangan Arab Saudi. Keterangan mengenai rencana tersebut masih bersumber dari pejabat AS yang dikutip Reuters, sedangkan pengumuman resmi Tommy Pigott yang diberitakan Al Jazeera secara khusus menyebut Arab Saudi.
Sumber: Al Jazeera
