
Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council (GCC) Jasem Mohammed Albudaiwi menyampaikan bahwa Iran telah meluncurkan lebih dari 7.000 rudal dan drone ke negara-negara anggota GCC sejak 28 Februari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13 November 2026, yang membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Teluk.
Dalam keterangannya, Albudaiwi menyebut serangan tersebut telah menyasar bandara, pelabuhan, fasilitas minyak dan gas, pembangkit listrik, instalasi desalinasi air, kawasan permukiman, serta berbagai infrastruktur sipil di negara-negara anggota GCC.
Ia menyampaikan bahwa serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, kerusakan infrastruktur, serta dampak terhadap lingkungan dan keamanan kawasan.
Albudaiwi menegaskan bahwa negara-negara GCC menyampaikan keprihatinan mereka secara bersama-sama kepada Dewan Keamanan PBB. Ia juga meminta langkah internasional untuk menghentikan serangan dan mencegah terulangnya pelanggaran terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah negara-negara anggota GCC.
Gangguan Selat Hormuz dan Bab Al-Mandeb Berdampak pada Rantai Pasok Global
Dalam pertemuan tersebut, Albudaiwi turut menyoroti gangguan terhadap pelayaran internasional di Selat Hormuz dan Bab Al-Mandeb. Menurutnya, situasi keamanan di kedua jalur strategis tersebut memiliki dampak yang melampaui persoalan regional karena berkaitan dengan perdagangan dan rantai pasok global.
Ia menjelaskan bahwa terganggunya jalur pelayaran komersial berdampak pada pasokan berbagai komoditas penting, termasuk pupuk dan amonia yang dibutuhkan dalam sektor pertanian dan produksi pangan.
Albudaiwi juga mengingatkan bahwa gangguan pasokan tersebut dapat meningkatkan risiko inflasi serta memperburuk kerawanan pangan, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Dalam keterangannya, ia mengutip peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai potensi dampak gangguan pasokan pupuk terhadap ketahanan pangan global.
GCC menegaskan penolakannya terhadap tindakan yang menghambat kebebasan navigasi internasional. Albudaiwi juga menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran dan menolak penerapan pembatasan maupun pungutan transit yang tidak memiliki dasar hukum internasional.
GCC Sambut Resolusi PBB Terkait Serangan dan Keamanan Kawasan
Albudaiwi menyambut sejumlah keputusan dan langkah Dewan Keamanan PBB serta Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait perkembangan keamanan di kawasan Teluk.
Salah satunya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 (2026), yang mengecam serangan Iran terhadap negara-negara anggota GCC dan Yordania serta menuntut penghentian serangan.
Ia juga menyambut Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 61/1 yang mengecam serangan tersebut dan memuat tuntutan agar Iran memberikan reparasi kepada para korban.
Selain itu, Albudaiwi menyampaikan dukungan terhadap pernyataan presidensial Dewan Keamanan PBB pada 15 Oktober 2026 yang berkaitan dengan situasi keamanan Arab Saudi dan hak negara tersebut untuk membela diri.
GCC juga menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2837 yang berkaitan dengan perkembangan situasi di Yaman, termasuk kecaman terhadap eskalasi serangan Houthi dan tuntutan penghentian serangan.
Melalui berbagai langkah diplomatik tersebut, GCC menegaskan pentingnya perlindungan kedaulatan negara, penghormatan terhadap hukum internasional, serta pemeliharaan keamanan dan stabilitas kawasan.
Apa artinya bagi operator umrah dan jemaah Indonesia?
Perkembangan keamanan di kawasan Teluk yang disampaikan GCC menjadi perhatian bagi penyelenggara perjalanan umrah dan haji, mengingat Arab Saudi berada di kawasan yang turut menjadi perhatian dalam dinamika keamanan regional tersebut.
Pernyataan GCC secara khusus menyoroti serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk bandara, serta gangguan terhadap jalur pelayaran internasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperhatikan perkembangan keamanan kawasan dalam pengelolaan perjalanan internasional.
Namun, informasi dalam pernyataan GCC tersebut tidak menyebut adanya gangguan langsung terhadap penerbangan umrah atau haji dari Indonesia. Karena itu, dampaknya terhadap perjalanan jemaah Indonesia tidak dapat disimpulkan secara langsung dari informasi tersebut.
Bagi penyelenggara perjalanan, beberapa langkah antisipatif yang relevan antara lain:
- Memantau informasi penerbangan: Mengikuti perkembangan dan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan sipil Arab Saudi, otoritas terkait di Indonesia, serta maskapai yang melayani perjalanan jemaah.
- Memperkuat koordinasi dengan maskapai: Memastikan informasi mengenai jadwal, rute penerbangan, dan kemungkinan perubahan operasional dapat diterima dengan cepat.
- Menyiapkan komunikasi dengan jemaah: Memastikan tersedia mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi perubahan jadwal atau kebijakan perjalanan.
- Mempersiapkan rencana kontinjensi: Menyusun prosedur penanganan apabila perkembangan keamanan kawasan berdampak pada operasional perjalanan.
Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan operasional, bukan indikasi bahwa perjalanan umrah Indonesia saat ini mengalami gangguan.
Catatan ASPHIRASI
Pernyataan GCC di Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa perkembangan keamanan di kawasan Teluk tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarnegara, tetapi juga menyangkut keamanan infrastruktur sipil, kelancaran perdagangan internasional, dan stabilitas rantai pasok global.
Bagi industri penyelenggaraan umrah dan haji Indonesia, perkembangan ini perlu dicermati sebagai bagian dari pengelolaan risiko perjalanan internasional. Keamanan bandara, stabilitas kawasan, dan kelancaran transportasi merupakan aspek yang perlu terus diperhatikan dalam memastikan perjalanan jemaah berlangsung dengan baik.
ASPHIRASI memandang bahwa penyelenggara umrah dan haji perlu mengedepankan kesiapan informasi dan koordinasi operasional, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan yang menjadi tujuan perjalanan jemaah.
Pemantauan informasi dari otoritas resmi, komunikasi dengan maskapai, serta penyediaan informasi yang akurat kepada jemaah merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah.
Di tengah perkembangan situasi internasional, prinsip kehati-hatian perlu berjalan beriringan dengan penyampaian informasi yang proporsional. Dengan demikian, penyelenggara dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan operasional tanpa menimbulkan kekhawatiran yang tidak didukung oleh informasi resmi.
Sumber: GCC




