
Kesenjangan akses informasi menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku penipuan. Untuk menutup celah tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna memperluas edukasi penyelenggaraan haji dan umrah hingga wilayah perdesaan.
Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Salah satu agenda pertemuan adalah persiapan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk memperkuat literasi haji dan umrah.
Pengaduan Penipuan Haji Umrah Capai 189 Kasus hingga September 2026
Urgensi perluasan edukasi terlihat dari catatan pengaduan masyarakat yang dihimpun Kemenhaj. Sepanjang 2023, tercatat sekitar 400 pengaduan, kemudian meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024. Sementara itu, hingga September 2026, jumlah pengaduan tercatat mencapai 189 kasus.
Pengaduan tersebut mencakup berbagai persoalan penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah, termasuk dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Di luar catatan pengaduan tersebut, data penanganan perkara sepanjang 2026 menunjukkan dampak finansial yang tidak kecil. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar.
Kedua data tersebut menggambarkan aspek berbeda dari persoalan perlindungan masyarakat. Catatan pengaduan menunjukkan laporan persoalan yang diterima, sedangkan data perkara mencerminkan penanganan kasus yang tercatat beserta jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan. Karena menggunakan kategori pencatatan berbeda, kedua angka tersebut tidak dapat dijumlahkan sebagai total kasus penipuan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat perdesaan. Keterbatasan informasi mengenai prosedur penyelenggaraan ibadah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan menerima tawaran keberangkatan tanpa kepastian.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil.
Libatkan 25.380 Pendamping Desa untuk Perluas Edukasi
Untuk memperluas jangkauan informasi, Kemenhaj mendorong keterlibatan pendamping desa sebagai saluran edukasi kepada masyarakat.
Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut dinilai berpotensi membantu penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah hingga wilayah yang belum terjangkau edukasi secara optimal.
Melalui keterlibatan pendamping desa, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman lebih baik mengenai prosedur resmi perjalanan ibadah, termasuk kemampuan mengenali tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dahnil menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto telah menyatakan komitmen untuk mendukung inisiatif tersebut.
MoU Masih Disiapkan, Implementasi Edukasi Menjadi Tantangan
Penjajakan kerja sama Kemenhaj dan Kemendes PDT membuka peluang perluasan perlindungan calon jemaah hingga tingkat desa. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap persiapan nota kesepahaman.
Rincian pelaksanaan, termasuk mekanisme pembekalan pendamping desa, materi edukasi, serta jadwal program, belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan.
Bagi calon jemaah, perluasan akses informasi menjadi bagian penting dari perlindungan sebelum perjalanan ibadah dimulai. Pemahaman mengenai prosedur resmi dan legalitas penyelenggara dapat membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih cermat sebelum menyerahkan uang kepada biro perjalanan.
Pada akhirnya, upaya melawan penipuan haji dan umrah tidak cukup hanya melalui penindakan setelah korban berjatuhan. Edukasi yang menjangkau masyarakat hingga pelosok desa juga diperlukan agar praktik penipuan semakin sulit menemukan korban.
Sumber: Kemenhaj RI




