Saudi Update

Kembali Lancarkan Serangan ke Arab Saudi, DK PBB Perpanjang Sanksi Yaman

Kembali Lancarkan Serangan ke Arab Saudi, DK PBB Perpanjang Sanksi Yaman

Ketegangan keamanan di kawasan Arab Saudi dan Yaman kembali meningkat. Di tengah laporan pencegatan drone dan rudal di sejumlah wilayah Arab Saudi, kelompok Houthi mengklaim telah menargetkan fasilitas minyak dan instalasi militer. Pada saat bersamaan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperpanjang sanksi terkait Yaman hingga November 2027.

Pada Kamis, 12 November 2026, koalisi pimpinan Arab Saudi mengumumkan keberhasilan mencegat dan menghancurkan dua drone yang diluncurkan kelompok Houthi. Satu drone dicegat di wilayah administratif Riyadh, sementara satu lainnya dihancurkan di Provinsi Timur.

Juru bicara koalisi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, menyampaikan informasi tersebut melalui keterangan yang dikutip Saudi Press Agency (SPA), sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

Di sisi lain, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengklaim kelompok tersebut melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas strategis Arab Saudi. Sasaran yang disebut meliputi stasiun pompa pada East-West Pipeline menggunakan drone serta fasilitas minyak Yanbu di pesisir Laut Merah.

Houthi juga mengklaim menargetkan pesawat kargo militer di Bandara Sharurah dekat perbatasan Yaman dan meluncurkan rudal balistik menuju pangkalan udara Khamis Mushait. Saree menyatakan rudal tersebut mengenai sasaran secara langsung.

Houthi bantah menargetkan wilayah Makkah

Perkembangan lain berkaitan dengan laporan otoritas Arab Saudi mengenai peluncuran rudal menuju wilayah administratif Makkah.

Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Arab Saudi pada 12 November melaporkan bahwa petugas menangani puing-puing dari dua rudal balistik yang telah dicegat dan dihancurkan pada Rabu, 11 November 2026.

Puing-puing rudal dilaporkan jatuh di Desa Sabuhah, wilayah Makkah. Otoritas setempat menyatakan petugas telah melakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan.

Houthi membantah tuduhan bahwa kelompok tersebut menargetkan wilayah Makkah dan menyebut klaim Saudi sebagai kebohongan besar.

Perlu dibedakan bahwa laporan tersebut menyangkut wilayah administratif Makkah, bukan pernyataan bahwa Kota Makkah atau Masjidil Haram menjadi sasaran serangan.

DK PBB perpanjang sanksi Yaman hingga 2027

Di tengah eskalasi militer, DK PBB secara bulat menyetujui perpanjangan rezim sanksi terkait Yaman pada 12 November 2026.

Melalui Resolusi 2837 (2026), DK PBB memperpanjang langkah pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap individu serta entitas yang masuk daftar sanksi hingga 14 November 2027.

Mandat Panel Pakar PBB yang membantu Komite Sanksi Yaman juga diperpanjang hingga 15 Desember 2027.

Resolusi tersebut mengecam eskalasi militer Houthi, serangan lintas batas terhadap Arab Saudi, serta ancaman terhadap kapal-kapal niaga. DK PBB juga menuntut penghentian eskalasi dan mendorong seluruh pihak menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi.

Namun, sanksi tersebut tidak berarti seluruh anggota Houthi secara otomatis terkena pembekuan aset dan larangan perjalanan. Kedua tindakan tersebut merupakan bagian dari rezim sanksi terarah terhadap individu dan entitas yang ditetapkan.

Embargo senjata terhadap Houthi berdasarkan Resolusi 2216 (2015) merupakan instrumen berbeda yang tetap berlaku.

DK PBB turut menegaskan bahwa penerapan sanksi tidak boleh menghambat bantuan kemanusiaan maupun pasokan kebutuhan dasar warga sipil dan aktivitas perdagangan yang sah.

Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyampaikan bahwa sanksi Dewan Keamanan merupakan sarana, bukan tujuan akhir. Fu Cong berharap situasi di Yaman segera mengalami deeskalasi.

Konflik Yaman memperburuk krisis kemanusiaan

Eskalasi pertempuran juga membawa konsekuensi bagi masyarakat sipil Yaman.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan lebih dari 333.000 orang telah mengungsi sejak awal Agustus 2026. Lebih dari 24.000 orang di antaranya tercatat mengungsi dalam sepekan terakhir.

OCHA menyebut kekerasan terus menimbulkan dampak terhadap masyarakat sipil, termasuk kerusakan fasilitas kesehatan, perpindahan keluarga dari tempat tinggal, serta hambatan terhadap pekerjaan lembaga kemanusiaan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Yaman, mengutip Dewan Kepemimpinan Presidensial yang didukung Arab Saudi, menyatakan pertempuran melawan Houthi bergerak menuju sasaran yang diharapkan.

Pertemuan militer di Provinsi Marib membahas koordinasi dan integrasi antarsatuan yang terlibat dalam operasi Dawn of Yemen. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kantor berita resmi pemerintah Yaman, Saba.

Arab Saudi dorong Uni Eropa tetapkan Houthi sebagai organisasi teroris

Tekanan terhadap Houthi juga berlangsung melalui jalur diplomatik.

Reuters melaporkan pada 12 November bahwa Arab Saudi sedang mendorong Uni Eropa menetapkan gerakan Ansar Allah atau Houthi sebagai organisasi teroris.

Parlemen Eropa sebelumnya telah mengadopsi resolusi yang menyerukan penetapan tersebut pada Oktober 2026. Namun, resolusi Parlemen Eropa tersebut bersifat simbolis dan belum otomatis menjadikan Houthi sebagai organisasi teroris di seluruh Uni Eropa.

Penetapan resmi membutuhkan persetujuan bulat dari 27 negara anggota. Sejumlah pejabat Eropa masih mengkhawatirkan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap komunikasi politik, proses perdamaian Yaman, dan akses bantuan kemanusiaan.

Juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa, Anouar El-Anouni, menyatakan bahwa Uni Eropa rutin berkomunikasi dengan Riyadh mengenai perkembangan regional, tetapi menolak mengomentari pembahasan spesifik terkait penetapan Houthi.

Apa dampaknya bagi perjalanan umrah dan haji Indonesia?

Berulangnya laporan serangan drone dan rudal di wilayah Arab Saudi menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji.

Meskipun sejumlah lokasi yang disebut dalam klaim Houthi merupakan fasilitas minyak dan instalasi militer, laporan mengenai intersepsi rudal dan jatuhnya puing di wilayah administratif Makkah juga memperlihatkan pentingnya pemantauan informasi keamanan secara berkelanjutan.

Namun, laporan yang tersedia belum membuktikan adanya gangguan langsung terhadap operasional penerbangan Indonesia, perjalanan umrah, maupun aktivitas ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akibat insiden tersebut.

Bagi penyelenggara perjalanan ibadah, pemantauan perkembangan keamanan dapat dilakukan melalui beberapa langkah:

  • Memperbarui informasi dari otoritas resmi Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, dan perwakilan RI terkait.
  • Berkoordinasi dengan maskapai penerbangan mengenai perubahan jadwal, rute, atau prosedur keamanan apabila terdapat pemberitahuan resmi.
  • Memastikan jemaah memperoleh informasi dan jalur komunikasi darurat selama berada di Arab Saudi.
  • Menyiapkan prosedur penanganan apabila terjadi perubahan kondisi keamanan atau kebijakan perjalanan.

ASPHIRASI memandang perlindungan jemaah perlu berjalan beriringan dengan pemantauan risiko keamanan regional. Perkembangan konflik di sekitar Arab Saudi tidak serta-merta berarti perjalanan ibadah terganggu, tetapi penyelenggara perlu memiliki informasi yang memadai untuk merespons perubahan situasi.

Perhatian berikutnya tertuju pada perkembangan serangan lintas batas, penerapan Resolusi 2837 DK PBB, serta kemungkinan dampak eskalasi konflik terhadap keamanan penerbangan dan jalur transportasi di kawasan.

Sumber: Al Jazeera

Bagikan