
Jakarta — Praktik percaloan dalam pengadaan layanan haji berpotensi menambah beban biaya tanpa memberikan peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah. Pemerintah Arab Saudi kini memperketat pengawasan terhadap keterlibatan perantara ilegal, termasuk pemberian komisi finansial dan hadiah kepada pihak tertentu dalam proses pengadaan.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian menjelang persiapan penyelenggaraan Haji 2027. Integritas pengadaan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan anggaran yang dibayarkan kepada penyedia layanan sebanding dengan fasilitas dan kualitas pelayanan yang diterima jemaah.
Dalam surat edaran resmi, Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya menjaga integritas serta keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan haji. Praktik pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah berupa barang, hingga pembayaran komisi finansial dengan dalih pemasaran atau alasan lainnya harus dicegah.
Praktik tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya paket layanan tanpa diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, setiap tahapan pengadaan hingga penandatanganan kontrak harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pengawasan terhadap praktik percaloan juga mencakup pihak-pihak yang bekerja sama dengan pelanggar maupun pihak yang menutupi pelanggaran. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum.
Pengadaan Haji 2027 Jadi Momentum Pembenahan
Pengetatan pengawasan berlangsung ketika persiapan pengadaan layanan Haji 2027 di Arab Saudi akan segera dimulai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana mengirimkan tim pengadaan untuk berkoordinasi dengan berbagai perusahaan penyedia layanan atau provider haji.
Tahap pengadaan menjadi bagian penting dalam menentukan penyedia layanan sekaligus memastikan keabsahan kontrak kerja sama. Transparansi dalam proses tersebut diperlukan agar pemilihan penyedia tidak dipengaruhi kepentingan perantara yang tidak memiliki kewenangan atau keterlibatan yang sah.
Bagi penyelenggaraan haji, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan akuntabilitas penggunaan anggaran. Biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kebutuhan pelayanan lainnya harus memiliki dasar kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa pengawasan memadai, tambahan biaya akibat praktik percaloan berisiko membebani pengadaan. Kondisi tersebut juga dapat menciptakan ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan kualitas layanan yang disediakan bagi jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyambut baik langkah tegas Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik makelar dan percaloan.
"Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi," ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dahnil menyatakan Kemenhaj siap memperkuat kerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara bersih. Pengawasan juga akan diperkuat terhadap jajaran yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan haji.
Transparansi Pengadaan Membutuhkan Pengawasan Publik
Selain pengawasan antarlembaga, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur yang didorong dalam mencegah penyimpangan pengadaan layanan haji.
Kemenhaj sebelumnya telah menginisiasi gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah sebagai bagian dari upaya pemberantasan praktik ilegal. Masyarakat juga diminta melaporkan dugaan kecurangan, praktik makelar, maupun percaloan selama persiapan pengadaan Haji 2027.
"Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya," kata Dahnil.
Pengawasan publik diperlukan untuk memperluas pengawasan terhadap proses yang melibatkan pemerintah dan berbagai penyedia layanan. Namun, efektivitas pengawasan tetap bergantung pada mekanisme pemeriksaan, penindakan, serta tindak lanjut terhadap setiap laporan yang diterima.
Bagi industri layanan haji, pemberantasan percaloan juga berkaitan dengan kepastian dan persaingan usaha yang sehat. Proses pemilihan penyedia yang transparan dapat membantu memastikan kerja sama dibangun berdasarkan kemampuan perusahaan, keabsahan kontrak, serta standar pelayanan yang ditawarkan, bukan melalui komisi tersembunyi atau pengaruh perantara ilegal.
Pembenahan pengadaan Haji 2027 pada akhirnya perlu diukur dari hasil pelayanan yang diterima jemaah. Larangan terhadap makelar ilegal merupakan langkah awal, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak dan kesesuaian layanan dengan biaya yang dibayarkan tetap diperlukan.
Bagi jemaah, keberhasilan pembenahan bukan sekadar bersih dari praktik percaloan, melainkan terjaminnya penggunaan anggaran secara bertanggung jawab untuk menghadirkan layanan haji yang layak, aman, dan berkualitas.
Sumber: Kemenhaj RI




