Jakarta - Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran membawa sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), penataan kuota, efisiensi biaya, hingga penguatan pengawasan. Namun, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari banyaknya program atau perubahan struktur organisasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah jemaah benar-benar merasakan layanan yang lebih pasti, terjangkau, aman, dan berkualitas.
Dalam rilis pada 20 Oktober 2026, Kemenhaj memaparkan berbagai kebijakan yang menjadi bagian dari pembenahan tata kelola selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda tersebut mencakup pemerataan kesempatan berhaji, pembiayaan, pengembangan fasilitas, peningkatan kompetensi petugas, integrasi data, dan pengawasan penyelenggara.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah. Namun, dampaknya terhadap jemaah tetap perlu dinilai dari pelaksanaan, data yang terbuka, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Perubahan Kelembagaan Perlu Diikuti Hasil yang Terukur
Pembentukan Kemenhaj menjadi tonggak perubahan penyelenggaraan haji dan umrah yang berlandaskan UU Nomor 14 Tahun 2025, sebagai perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019.
Menurut Kemenhaj, pembentukan kementerian tersendiri bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan, layanan, dan pengawasan penyelenggara. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, perubahan ini harus diikuti peningkatan pelayanan, kepastian proses, keterjangkauan biaya, dan perlindungan jemaah.
Dengan demikian, pembentukan institusi baru merupakan fondasi perubahan, bukan ukuran akhir keberhasilan. Penilaian yang lebih relevan mencakup kepastian prosedur, kualitas layanan, penanganan pengaduan, serta konsistensi pengawasan terhadap penyelenggara ibadah.
Pemerataan Kuota Haji dan Persoalan Masa Tunggu
Dalam aspek pemerataan kesempatan berhaji, pemerintah melakukan penyesuaian distribusi kuota per provinsi dengan mempertimbangkan masa tunggu. Berdasarkan infografik transformasi yang dirujuk dalam rilis Kemenhaj, masa tunggu yang sebelumnya dapat mencapai 49 tahun diarahkan menjadi lebih merata, dengan angka sekitar 26 tahun.
Pemerintah juga menambah kuota jemaah haji reguler melalui penyesuaian rasio kuota pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) serta pembimbing haji dalam negeri (PHD). Kebijakan ini ditujukan agar kesempatan berhaji tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Namun, angka masa tunggu nasional belum cukup untuk menyimpulkan adanya pemerataan. Publik memerlukan informasi mengenai dasar pembagian kuota serta perubahan masa tunggu di setiap provinsi. Data tersebut akan membantu menilai apakah daerah dengan antrean terpanjang benar-benar memperoleh perbaikan.
Pemerataan juga harus berjalan bersama peningkatan kualitas layanan. Kesempatan berangkat yang lebih merata perlu disertai pendampingan, perlindungan, dan pelayanan yang memadai bagi jemaah.
Efisiensi Biaya Haji Perlu Dilihat Bersama Kualitas Layanan
Dari sisi pembiayaan, Kemenhaj menyebut adanya penurunan biaya haji sebesar Rp9,4 juta dibandingkan periode sebelumnya. Rilis tersebut juga mencantumkan bantuan pemerintah sebesar Rp3,2 juta bagi setiap jemaah untuk penyelenggaraan haji 2027.
Pemerintah juga mendorong penggunaan kontrak layanan jangka jamak atau multiyear. Skema ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas pengadaan, dan memungkinkan persiapan layanan dilakukan lebih awal.
Penurunan biaya merupakan kabar positif, tetapi belum otomatis berarti layanan menjadi lebih baik. Publik perlu mengetahui komponen biaya yang dipotong, dasar perhitungan bantuan pemerintah, serta dampaknya terhadap akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan kesehatan.
Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penilaian pembiayaan haji perlu melihat keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan pemenuhan kebutuhan jemaah selama menjalankan ibadah.
Seleksi Petugas dan Kualitas Pelayanan di Lapangan
Kemenhaj memperkuat pendidikan dan pelatihan petugas haji selama 30 hari. Materinya mencakup kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, pengetahuan dasar, fikih haji, serta bahasa Arab.
Seleksi petugas juga menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dengan pelibatan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Kemenhaj, langkah ini bertujuan memperkuat objektivitas, validitas hasil, dan akuntabilitas penentuan petugas yang mendampingi jemaah.
Seleksi dan pelatihan yang lebih baik merupakan langkah awal yang penting. Namun, kompetensi petugas akhirnya diuji di lapangan, terutama dalam mendampingi jemaah, menangani kebutuhan mereka, dan menjalankan prosedur pelayanan secara konsisten.
Evaluasi kinerja serta masukan dari jemaah perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan. Dengan begitu, peningkatan kompetensi tidak berhenti pada proses seleksi, tetapi terukur dari kualitas layanan yang diterima jemaah.
Integrasi Data dan Pengawasan Penyelenggara
Pada aspek pengawasan, Kemenhaj membentuk unit kerja pengawasan terpadu dan mengintegrasikan data jemaah dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan identitas kependudukan. Integrasi ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi data dan mencegah manipulasi.
Pemerintah juga menata mekanisme pelunasan dan pembatalan dalam penyelenggaraan haji khusus, termasuk menghapus sistem yang memungkinkan penggantian nomor porsi melalui mekanisme tertentu. Ketentuan teknisnya tetap perlu merujuk pada regulasi resmi yang berlaku.
Pengawasan diperkuat melalui pembentukan satuan tugas pencegahan dan penegakan hukum haji dan umrah yang melibatkan Kemenhaj, kepolisian, serta kejaksaan. Kemenhaj juga menyediakan hotline pengaduan di nomor 0811 888 5888 yang beroperasi 24 jam setiap hari dan memperkuat pengawasan aktivitas umrah di bandara.
Sistem, satgas, dan saluran pengaduan merupakan alat penting. Namun, efektivitasnya harus dinilai dari tindak lanjut: akurasi data, kecepatan koreksi kesalahan, penanganan pengaduan, penindakan pelanggaran, serta perlindungan bagi jemaah yang dirugikan.
Transparansi Menjadi Bagian dari Evaluasi Reformasi Haji
Selain pembenahan tata kelola dan pengawasan, Kemenhaj memaparkan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, termasuk peluang keterlibatan UMKM dalam memenuhi kebutuhan jemaah. Pemerintah juga menyebut perluasan layanan fast track, penambahan embarkasi, inisiatif pembangunan kampung haji, dan pengembangan embarkasi berbasis hotel.
Berdasarkan infografik yang dirujuk dalam rilis, layanan fast track bertambah menjadi enam embarkasi. Sementara itu, tiga embarkasi baru di Yogyakarta, Banten, dan Dhoho disebut menambah total embarkasi menjadi 17. Rilis tersebut juga menyebut distribusi dan aktivasi kartu Nusuk sebagai bagian dari dukungan pelayanan jemaah.
Perluasan fasilitas berpotensi mempermudah perjalanan jemaah. Namun, sebagian program masih berstatus inisiatif atau pembangunan, sehingga tidak tepat apabila seluruhnya digambarkan sebagai fasilitas yang telah beroperasi.
Transparansi mengenai tahapan pelaksanaan, anggaran, kesiapan fasilitas, dan hasil layanan akan menentukan apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah.
Ukuran Keberhasilan Reformasi Haji
Secara keseluruhan, Kemenhaj memaparkan berbagai langkah yang diarahkan untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah. Setiap bidang juga memerlukan ukuran keberhasilan yang berbeda: pemerataan kuota melalui distribusi masa tunggu, efisiensi melalui transparansi pembiayaan, dan pengawasan melalui penanganan pengaduan serta tindak lanjut pelanggaran.
Kemenhaj menegaskan bahwa perubahan regulasi dan kelembagaan merupakan fondasi. Hasil akhirnya, bagaimanapun, ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan kemampuan merespons persoalan yang dihadapi jemaah.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai perbaikan layanan haji bukan hanya tentang berapa banyak program yang diumumkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, sejauh mana manfaatnya dirasakan jemaah, dan apakah data yang tersedia cukup terbuka untuk dinilai publik.
Catatan ASPHIRASI: Ukuran Reformasi Ada pada Jemaah
Kami sejalan dengan arah tulisan ini: keberhasilan pembenahan haji diukur dari apa yang dirasakan jemaah, bukan dari banyaknya program yang diumumkan. Kementerian sendiri menyebut perubahan kelembagaan sebagai fondasi, sehingga yang ditunggu publik adalah data pelaksanaan yang dapat diverifikasi.
Bagi anggota asosiasi, penguatan pengawasan, integrasi data, dan satgas penegakan hukum layak disambut dengan catatan. Pengawasan yang konsisten melindungi penyelenggara berizin dari persaingan tidak sehat dengan pihak tak berizin, tetapi mekanismenya juga perlu jelas agar penyelenggara yang patuh tidak terbebani prosedur yang berubah-ubah.
ASPHIRASI siap menjadi mitra dalam menyampaikan masukan dari lapangan, termasuk keluhan jemaah dan kendala teknis penyelenggara. Keterbukaan data per provinsi, rincian komponen biaya, dan laporan tindak lanjut pengaduan akan memudahkan semua pihak menilai apakah perbaikan benar-benar sampai kepada jemaah.
Sumber: Kemenhaj RI
