YOGYAKARTA — Membawa karya anak bangsa ke panggung dunia adalah impian setiap pelaku usaha. Namun dalam ekosistem haji dan umrah, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur seberapa jauh produk melangkah, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menghadiri Jogja Expo UMKM dan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah 2026 di Jogja Expo Center, Jumat, 23 Oktober 2026.
Menurut Sri Sultan, potensi ekonomi yang terbentuk dari penyelenggaraan ibadah tidak semestinya berhenti pada penciptaan nilai bisnis.
“Dalam perspektif pembangunan, pertumbuhan ekonomi memperoleh makna ketika mampu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia,” ujar Sri Sultan, dikutip dari rilis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Sri Sultan Tekankan Integritas di Tengah Peluang Pasar
Yogyakarta memiliki potensi di sektor kerajinan, fesyen muslim, industri kreatif, dan pangan olahan yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah. Namun, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar agar produk lokal dapat bersaing secara berkelanjutan.
Menembus pasar internasional, menurut Sri Sultan, tidak cukup hanya dengan memperluas jangkauan penjualan, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik dan kualitas produk yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Membangun ekonomi haji dan umrah di DIY harus kreatif, inovatif, dan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar. Kembali memuliakan manusia dan menghadirkan nilai ekonomi yang membawa kemaslahatan. Inovasi harus berjalan dengan integritas, sementara perluasan internasional perlu ditempa dengan standar mutu,” tutur Sri Sultan.
Pernyataan tersebut menempatkan kualitas dan integritas sebagai bagian penting dari pengembangan bisnis haji dan umrah. Perluasan pasar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha memperoleh pembeli, tetapi juga kesiapan mereka menjaga mutu produk dan memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten.
Kemenhaj Buka Akses Kemitraan bagi UMKM
Dalam kegiatan yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 itu, Kemenhaj melibatkan 121 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU), kementerian berupaya mempertemukan produk lokal dengan peluang pengadaan kebutuhan jemaah.
Direktur Jenderal PE2HU Jaenal Effendi mengatakan, pengembangan UMKM dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan pasar, termasuk jenis produk, kualitas, dan kesinambungan pasokan.
Selain pameran, Kemenhaj menargetkan 130 pelaku usaha atau UMKM mengikuti temu bisnis untuk proses kurasi dan business matching. Agenda tersebut dirancang untuk membuka peluang kerja sama dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), konsorsium penyedia katering dan logistik, serta perbankan syariah.
Kegiatan itu juga ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Minat antara PPIU/PIHK dan pelaku usaha. Namun, informasi dalam rilis yang tersedia belum merinci jumlah kontrak pengadaan yang telah disepakati maupun nilai transaksi yang terealisasi.
Karena itu, capaian pengembangan ekonomi haji dan umrah tidak cukup dinilai dari jumlah peserta pameran atau terbukanya kesempatan bertemu calon mitra. Keberlanjutan usaha juga bergantung pada tindak lanjut kemitraan, kemampuan memenuhi standar yang dipersyaratkan, dan realisasi permintaan pasar.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Membawa Manfaat
Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar, termasuk menjangkau kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah di Arab Saudi. Akan tetapi, peluang tersebut perlu disertai kesiapan usaha dan tata kelola yang memadai.
Pesan Sri Sultan mengenai integritas dan mutu memberikan dimensi lain dalam pembahasan tersebut. Di tengah upaya memperbesar keterlibatan produk lokal dalam rantai pasok haji dan umrah, pertumbuhan ekonomi tetap perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Sumber: Kemenhaj RI
