Saudi Update

Arab Saudi Catat 11.952 Pelanggaran Residensi, Perbatasan, dan Ketenagakerjaan

Arab Saudi Catat 11.952 Pelanggaran Residensi, Perbatasan, dan Ketenagakerjaan

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, dilansir Arab News, mencatat 11.952 pelanggaran selama kampanye inspeksi lapangan terbaru yang digelar di seluruh wilayah Kerajaan pada 5–11 November 2026 untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan residensi, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan.

Dari total pelanggaran tersebut, otoritas mencatat 6.163 kasus terkait residensi, 3.225 kasus terkait keamanan perbatasan, dan 2.564 kasus terkait aturan ketenagakerjaan.

Pada periode yang sama, otoritas perbatasan menangkap 1.653 orang yang berusaha memasuki Arab Saudi secara ilegal, serta 29 orang yang berusaha keluar dari Kerajaan secara ilegal. Sebanyak 15 orang juga ditangkap karena terlibat mengangkut, menampung, atau mempekerjakan pelanggar aturan.

40.762 ekspatriat sedang menjalani proses penegakan aturan keimigrasian

Kementerian menyebut sebanyak 40.762 ekspatriat, terdiri dari 38.383 laki-laki dan 2.379 perempuan, saat ini masih menjalani proses penegakan regulasi keimigrasian di Arab Saudi.

22.451 orang diarahkan mengurus dokumen lewat kedutaan, 11.418 orang dipulangkan

Sebanyak 22.451 orang yang melanggar aturan diinstruksikan menghubungi kedutaan atau konsulat negara masing-masing untuk mengurus dokumen perjalanan yang diperlukan. Selain itu, 9.800 orang diminta mengatur rencana kepulangan, dan 11.418 orang telah dipulangkan ke negara asal masing-masing.

Ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara bagi fasilitator pelanggaran

Kementerian Dalam Negeri memperingatkan bahwa pihak yang memfasilitasi masuknya orang secara ilegal ke Arab Saudi, mengangkut pelanggar, menyediakan tempat tinggal, atau memberikan bantuan kepada pelanggar dapat dikenai hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda hingga 1 juta riyal Saudi, atau setara 265.000 dolar AS. Kendaraan dan properti yang digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran juga dapat disita.

Apa artinya bagi travel dan jemaah umrah Indonesia?

Data ini tidak menyebut jemaah atau travel Indonesia secara spesifik, namun kampanye inspeksi berskala besar seperti ini berkaitan dengan penegakan aturan residensi, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan di Arab Saudi, termasuk ketentuan yang perlu diperhatikan oleh jemaah umrah serta pekerja pendukung layanan travel. Penyelenggara perlu memastikan kepatuhan administratif agar operasional layanan jemaah tidak terganggu.

  • Memastikan masa berlaku visa umrah dan residensi pekerja travel sesuai jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah.
  • Menyiapkan dokumen perjalanan yang lengkap sebelum keberangkatan agar tidak terjaring pemeriksaan di lapangan.
  • Mencermati status tinggal staf lokal atau mukimin yang membantu operasional layanan jemaah di Arab Saudi.
  • Memantau perkembangan kebijakan keimigrasian Arab Saudi menjelang musim umrah berikutnya.

Catatan ASPHIRASI

Kampanye inspeksi ini menunjukkan otoritas Arab Saudi secara aktif menegakkan aturan residensi, ketenagakerjaan, dan perbatasan, dengan total 11.952 pelanggaran tercatat serta 11.418 orang yang telah dipulangkan. Bagi industri umrah, kondisi ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan Arab Saudi.

Travel umrah perlu memastikan seluruh dokumen visa, izin tinggal, dan masa berlaku residensi, baik bagi jemaah maupun staf pendukung di Arab Saudi, sesuai dengan jadwal perjalanan yang disepakati, serta mendampingi jemaah agar tidak melewati batas waktu tinggal yang diizinkan.

Perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan keimigrasian Arab Saudi, termasuk kemungkinan kampanye inspeksi lanjutan menjelang musim umrah dan haji berikutnya, perlu terus dicermati agar penyelenggaraan perjalanan jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sumber: Arab News

Bagikan