Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni meminta calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, terutama terkait konflik yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi.
Husni menilai perkembangan situasi keamanan perlu menjadi pertimbangan bagi calon jemaah sebelum memutuskan untuk berangkat. Ia juga meminta masyarakat mengikuti informasi resmi dari pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/10/2026).
DPR Soroti Risiko Keamanan di Arab Saudi
Imbauan tersebut disampaikan di tengah laporan serangan yang diklaim dilakukan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Menurut laporan yang dirujuk dalam pemberitaan DPR, serangan terjadi pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10/2026) waktu setempat.
Husni meminta pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan konflik dan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat agar calon jemaah dapat mempertimbangkan situasi keamanan sebelum melakukan perjalanan.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan perjalanan umrah dari Indonesia umumnya menggunakan Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Karena itu, menurutnya, perkembangan keamanan di kawasan tersebut perlu terus diperhatikan.
Calon Jemaah Diminta Mempertimbangkan Keberangkatan
Husni mengakui Makkah dan Madinah dinilai relatif jauh dari pusat ketegangan di Riyadh. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi.
Ia meminta calon jemaah haji yang akan berangkat menilai kembali kesiapan mereka dengan mempertimbangkan perkembangan situasi.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan imbauan Husni agar calon jemaah mempertimbangkan risiko keamanan. Dalam keterangannya, ia tidak menyampaikan adanya keputusan resmi untuk menghentikan keberangkatan jemaah haji atau umrah dari Indonesia.
DPR Menunggu Informasi dari Pemerintah
Husni mengatakan Komisi VIII DPR RI masih menunggu perkembangan dan pengumuman dari instansi yang berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta pemerintah Arab Saudi.
Informasi dari otoritas tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tengah perkembangan situasi keamanan regional.
Hingga pernyataan Husni yang dimuat DPR pada 12 Oktober 2026 tersebut, ia belum menyampaikan keputusan resmi mengenai penghentian perjalanan ibadah haji atau umrah. Calon jemaah perlu membedakan imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan dari kebijakan resmi pemerintah mengenai keberangkatan.
Sumber: Parlementaria
