Para menteri luar negeri negara-negara Group of Seven (G7) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam serangan berkelanjutan kelompok Houthi Yaman terhadap Arab Saudi. Menurut laporan Al Jazeera pada 22 September 2026, pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 21 September, setelah pertemuan informal di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Dalam pernyataan tersebut, menteri luar negeri Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat mengecam serangan Houthi di Yaman dan terhadap Arab Saudi sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Mereka menyatakan mengecam serangan tersebut dengan sekeras-kerasnya.
G7 juga mendesak Houthi untuk segera menghentikan seluruh aksi militer, ancaman, dan serangan terhadap kapal sipil, serta kembali ke proses politik dengan itikad baik. Selain itu, G7 meminta Iran menghentikan persenjataan dan dukungannya kepada Houthi. Dalam pernyataan itu, G7 menyebut dukungan Iran tersebut melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747, 2140, dan 2216.
G7 sebut dukungan Iran ke Houthi berisiko ganggu perdagangan internasional
Dalam pernyataan yang sama, G7 menyebut dukungan Iran terhadap Houthi sebagai pola eskalasi berbahaya yang berisiko memperburuk konflik, mengganggu perdagangan internasional, dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi global. G7 juga menyatakan situasi di Yaman menjadi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan regional, keamanan energi global, serta keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab.
G7 juga menekankan perlunya menjaga keamanan maritim dan kebebasan navigasi untuk mencegah gangguan berkepanjangan terhadap rantai pasok global, terutama arus energi, pupuk, dan pangan.
Eskalasi terjadi setelah konflik relatif mereda sejak gencatan senjata 2022
Menurut Al Jazeera, eskalasi terbaru terjadi setelah periode konflik yang relatif tenang sejak gencatan senjata 2022 yang ditengahi PBB antara pihak-pihak yang bertikai di Yaman. Reuters juga melaporkan pada 21 September 2026 bahwa konflik kembali meningkat setelah Houthi melakukan serangkaian kemajuan militer di sepanjang pesisir Laut Merah dan wilayah strategis lainnya.
Perkembangan terbaru tersebut juga telah berdampak pada keamanan di Arab Saudi. Pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan di Dewan Keamanan PBB pada 15 September bahwa serangan Houthi terhadap Arab Saudi telah menyebabkan korban sipil, kerusakan rumah dan kawasan permukiman, serta mengganggu penerbangan komersial. Pernyataan Inggris tersebut menyebut 13 warga sipil terluka dalam serangan pada malam sebelumnya.
Apa artinya bagi travel dan jemaah Indonesia?
Pernyataan G7 tidak merinci dampak langsung terhadap penerbangan atau layanan perjalanan ibadah dari Indonesia. Karena itu, belum terdapat dasar dari pernyataan tersebut untuk menyimpulkan bahwa operasional penerbangan atau perjalanan umrah dan haji Indonesia telah terdampak langsung.
Namun, G7 secara eksplisit menyebut risiko terhadap keamanan maritim, kebebasan navigasi, perdagangan internasional, dan rantai pasok global. Pemerintah Inggris juga sebelumnya menyatakan bahwa eskalasi Houthi telah mengganggu penerbangan komersial di Arab Saudi.
Bagi penyelenggara perjalanan ibadah, perkembangan tersebut dapat menjadi alasan untuk terus memantau informasi keamanan dan kebijakan transportasi yang dikeluarkan otoritas terkait sebelum keberangkatan jemaah.
- Memantau perkembangan situasi keamanan Arab Saudi dan Yaman melalui sumber resmi.
- Mencermati informasi maskapai dan otoritas penerbangan mengenai perubahan atau pembatasan rute.
- Menyiapkan saluran komunikasi darurat dan informasi mitigasi risiko bagi jemaah apabila terjadi perubahan situasi.
Catatan ASPHIRASI
Pernyataan G7 pada 21 September 2026 menunjukkan bahwa eskalasi Houthi di Yaman dan serangan terhadap Arab Saudi telah menjadi perhatian negara-negara G7, terutama karena kaitannya dengan keamanan regional, perdagangan internasional, energi, dan jalur pelayaran di Laut Merah serta Selat Bab al-Mandab.
Bagi industri haji dan umrah, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya gangguan langsung terhadap perjalanan jemaah Indonesia. Namun, penyelenggara travel tetap perlu mengikuti informasi dari maskapai, otoritas penerbangan, serta perwakilan resmi terkait kondisi keamanan dan transportasi.
Sumber: Al Jazeera
