Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum mengeluarkan imbauan penundaan perjalanan umrah bagi jemaah Indonesia meski situasi keamanan di Timur Tengah menjadi perhatian menyusul serangan kelompok Houthi di Arab Saudi. Pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan otoritas Saudi untuk memantau perkembangan situasi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa hingga Rabu, 14 Oktober 2026, pemerintah belum berencana meminta calon jemaah menunda keberangkatan. Pernyataan itu disampaikan ketika pemerintah terus memantau perkembangan keamanan di kawasan tersebut.
Pemerintah Belum Meminta Jemaah Menunda Umrah
Sikap Kemenhaj saat ini adalah melanjutkan pemantauan dan koordinasi, bukan mengeluarkan imbauan penundaan perjalanan. Dahnil mengatakan komunikasi dengan Kemenlu dan otoritas Kerajaan Arab Saudi masih berlangsung.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menetapkan penundaan umrah sebagai kebijakan umum. Namun, keputusan itu tidak berarti setiap rute perjalanan terbebas dari gangguan atau risiko akibat perkembangan keamanan regional.
Jemaah Diimbau Memilih Penerbangan Langsung
Sebagai langkah antisipasi perjalanan, Kemenhaj bersama Kemenlu mengimbau jemaah Indonesia memilih penerbangan langsung dari Indonesia menuju Madinah atau Jeddah.
Pilihan rute ini menjadi perhatian di tengah laporan mengenai dampak serangan terhadap aktivitas penerbangan di Arab Saudi. Jemaah yang menggunakan penerbangan transit perlu memastikan status perjalanan dan kemungkinan perubahan jadwal melalui maskapai serta penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Calon jemaah juga perlu memantau informasi resmi menjelang keberangkatan. Status penerbangan, perubahan rute, dan ketentuan operasional maskapai dapat memengaruhi kelancaran perjalanan meskipun pemerintah belum mengeluarkan imbauan penundaan secara umum.
Kewaspadaan Tetap Diperlukan
Sebelumnya, Kemenhaj telah mengingatkan warga negara Indonesia di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan yang disampaikan pada 12 Oktober itu mencakup menghindari lokasi rawan, mengikuti arahan otoritas setempat, dan berkoordinasi dengan pihak travel.
Jemaah yang sudah berada di Arab Saudi juga diminta memperhatikan informasi keselamatan dan membatasi aktivitas yang tidak mendesak di wilayah yang berpotensi terdampak perkembangan keamanan.
Dengan demikian, belum adanya imbauan penundaan keberangkatan tidak menghapus kebutuhan untuk melakukan penilaian risiko perjalanan. Calon jemaah sebaiknya memastikan informasi penerbangan dan berkomunikasi dengan PPIU sebelum berangkat.
Respons Pemerintah Masih Dapat Berubah
Pemerintah Indonesia masih memantau situasi bersama Kemenlu dan otoritas Saudi. Karena itu, perkembangan keamanan dan operasional penerbangan tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perjalanan umrah berikutnya.
Calon jemaah sebaiknya merujuk pada pengumuman resmi pemerintah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan untuk memperoleh informasi terbaru. Apabila muncul perubahan kebijakan atau gangguan penerbangan, keputusan perjalanan perlu disesuaikan dengan informasi yang telah dikonfirmasi.
Catatan ASPHIRASI: Tanpa Imbauan Tunda, Tetap Waspada
Belum adanya imbauan penundaan umrah memberi kepastian bagi jemaah dan penyelenggara yang sudah menyiapkan keberangkatan. Namun keputusan itu bukan pernyataan bahwa perjalanan bebas risiko, dan pemerintah sendiri menyebut pemantauan masih berlangsung.
ASPHIRASI meminta anggotanya menindaklanjuti anjuran memilih penerbangan langsung menuju Madinah atau Jeddah sejauh memungkinkan. Bagi rombongan yang sudah memegang tiket transit, travel perlu segera memeriksa status setiap penerbangan lanjutan dan menyampaikan hasilnya kepada jemaah.
Jemaah juga perlu dilibatkan dalam keputusan. Bila jadwal atau rute harus diubah, penjelasan yang terbuka sejak awal akan mencegah salah paham dan menjaga kepercayaan antara jemaah dan penyelenggara.
