Saudi Update

Konferensi Haji Jeddah 2026 Rampungkan 2.553 Kesepakatan, Sejumlah Usulan Indonesia Diterima

Konferensi Haji Jeddah 2026 Rampungkan 2.553 Kesepakatan, Sejumlah Usulan Indonesia Diterima

Persiapan ibadah haji tidak hanya bergantung pada penetapan kuota. Pengaturan transportasi, kebutuhan layanan, kesiapan petugas, hingga koordinasi dengan otoritas Arab Saudi turut menentukan kelancaran perjalanan jemaah menuju Tanah Suci.

Sejumlah aspek tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam The 6th Hajj Conference and Exhibition 2026 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Forum internasional tersebut resmi berakhir pada 11 November 2026 dengan mencatat penandatanganan 2.553 kesepakatan dan menarik lebih dari 200.000 pengunjung.

Penyelenggaraan konferensi mempertemukan lebih dari 520 entitas dari sektor pemerintah, swasta, dan nonprofit, dengan partisipasi lebih dari 150 negara.

Bagi Indonesia, konferensi tersebut juga menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M. Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah usulan Indonesia dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) persiapan haji telah diterima Pemerintah Arab Saudi.

"Alhamdulillah, beberapa poin usulan yang kami sampaikan dalam MoU tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Arab Saudi," ujar Irfan.

Namun, rincian poin usulan Indonesia yang diterima belum dijabarkan secara terbuka dalam keterangan yang tersedia.

Kesepakatan Haji 1448 H dengan 74 Negara

Dalam laporan penutupan konferensi, Saudi Press Agency (SPA) menyebut Arab Saudi telah memfinalisasi kesepakatan pengaturan haji dengan kantor urusan haji dari 74 negara.

Pada 13 November 2026, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan penyelesaian penandatanganan perjanjian pengaturan Haji 1448 H dengan kantor urusan haji negara peserta.

Penandatanganan melibatkan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfig Al-Rabiah, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dr. Abdulfattah Mashat, serta para kepala kantor urusan haji dari negara-negara peserta.

Perjanjian tersebut mengatur sejumlah aspek utama penyelenggaraan, meliputi:

  • Mekanisme koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dengan kantor urusan haji negara peserta.
  • Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan musim haji 1448 H.
  • Pembagian tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam penyediaan layanan jemaah.
  • Pengaturan kedatangan dan kepulangan jemaah.

Kesepakatan tersebut menjadi kerangka koordinasi antara otoritas Arab Saudi dan negara pengirim jemaah, termasuk dalam mengatur tanggung jawab penyediaan layanan selama musim haji.

Persiapan Dimulai Sejak Akhir Musim Haji 2026

Menurut SPA, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengirimkan dokumen persiapan kepada kantor urusan haji pada akhir musim Haji 1447 H atau 2026.

Dokumen tersebut menjadi acuan untuk memulai persiapan musim berikutnya, termasuk penyelesaian:

  • Kontrak layanan.
  • Persyaratan regulasi.
  • Kebutuhan operasional.
  • Persyaratan pelayanan jemaah.

Persiapan juga mencakup pengaturan preferensi pemberangkatan jemaah (pilgrim dispatching preferences) untuk mengorganisasi pergerakan jemaah.

Selain itu, dokumentasi kontrak yang telah ditandatangani dengan maskapai penerbangan diselesaikan melalui platform e-Path sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

SPA tidak merinci daftar maskapai, jumlah penerbangan, maupun alokasi kapasitas jemaah dalam pengumuman tersebut.

Indonesia Perluas Peluang dalam Ekosistem Haji Saudi

Selain melalui pembahasan antarpemerintah, keterlibatan Indonesia dalam konferensi juga terlihat melalui kehadiran pelaku usaha nasional.

Kementerian Perdagangan memfasilitasi delapan perusahaan Indonesia untuk mengikuti Hajj Conference and Exhibition 2026. Perusahaan tersebut berasal dari sektor:

  • Makanan dan minuman.
  • Perlengkapan hotel.
  • Perbankan.
  • Layanan perjalanan.

Paviliun Indonesia menjadi sarana promosi sekaligus pertemuan antara perusahaan nasional dan calon mitra usaha di Arab Saudi.

Salah satu hasil konkret partisipasi tersebut berasal dari PT Family Food Indonesia. Perusahaan tersebut menjajaki kerja sama dengan empat perusahaan Arab Saudi melalui penandatanganan MoU di sektor makanan siap saji, yaitu:

  • 4J.
  • Al Tawrid Al Mumayz.
  • Al Afandia.
  • Najmat Tabah.

Kementerian Perdagangan mencatat potensi transaksi dari penjajakan kerja sama tersebut mencapai USD 3,39 juta.

Peluang tersebut membuka ruang bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk memenuhi kebutuhan dalam ekosistem haji dan umrah. Namun, potensi transaksi tidak dapat disamakan dengan realisasi penjualan atau kontrak pasokan yang telah berjalan.

Infrastruktur, SDM, dan Teknologi Jadi Perhatian

Konferensi juga membahas pengembangan berbagai komponen layanan haji. Program ilmiah edisi keenam mencatat sejumlah kegiatan:

  • 45 diskusi panel dengan lebih dari 460 pembicara.
  • 71 lokakarya khusus yang diikuti 3.500 peserta pelatihan.
  • 20 tim inovasi dalam program Future of Hajj Innovations.
  • 658 peserta pelatihan dari 76 negara melalui Awareness and Training Forum.
  • 11 jalur pelatihan yang disampaikan menggunakan empat bahasa.

Pembahasan mencakup transportasi, logistik, akomodasi, katering, kesehatan, komunikasi, teknologi, inovasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Program Future of Hajj Innovations menghadirkan berbagai solusi untuk mendukung:

  • Operasional penyelenggaraan haji yang lebih cerdas.
  • Pengelolaan kerumunan jemaah.
  • Efisiensi penggunaan sumber daya.
  • Peningkatan pengalaman jemaah.

Sementara itu, pameran pendamping mencakup lebih dari 67.000 meter persegi dan menghadirkan berbagai entitas dari 19 sektor layanan dalam ekosistem haji.

Tantangan Setelah Kesepakatan Dicapai

Penutupan The 6th Hajj Conference and Exhibition 2026 menandai berakhirnya forum internasional yang mempertemukan pemerintah, negara pengirim jemaah, dan pelaku industri layanan haji.

Bagi Indonesia, hasil pembahasan MoU dengan Arab Saudi serta peluang kerja sama yang dijajaki perusahaan nasional menjadi bagian dari persiapan menghadapi Haji 2027.

Penyelesaian perjanjian dengan kantor urusan haji dari 74 negara juga menunjukkan perkembangan koordinasi awal. Namun, penandatanganan perjanjian tidak berarti seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi.

Beberapa aspek yang tetap memerlukan penyelesaian meliputi:

  • Pemenuhan kontrak dan persyaratan layanan.
  • Kesiapan transportasi udara.
  • Pengaturan keberangkatan dan kepulangan jemaah.
  • Koordinasi antara otoritas Arab Saudi dan negara pengirim jemaah.

Pada akhirnya, keberhasilan persiapan haji tidak hanya diukur dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani, tetapi juga dari layanan yang benar-benar tersedia dan dapat diandalkan ketika jemaah tiba di Tanah Suci.

Sumber: SPA

Bagikan