Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menyiapkan pertemuan darurat para kepala staf militer untuk membahas dukungan bagi Arab Saudi dalam kerangka Makkah Joint Defense Agreement. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar, dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di New York pada 25 September 2026. Saudi Gazette melaporkan pertemuan berlangsung di kantor Misi Tetap Arab Saudi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut laporan Saudi Gazette yang mengutip keterangan pemerintah Saudi, pertemuan tersebut merupakan bagian dari konsultasi dalam kerangka Makkah Joint Defense Agreement. Para menteri membahas perkembangan pembentukan sekretariat jenderal, komite, dan kelompok kerja di bawah perjanjian tersebut, termasuk persiapan agar struktur tersebut mulai menjalankan tugasnya.
Pertemuan kepala staf menjadi agenda lanjutan
Menurut laporan yang mengacu pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, ketiga menteri juga membahas persiapan untuk menggelar pertemuan darurat kepala staf ketiga negara.
Pertemuan tersebut akan membahas cara mendukung Arab Saudi berdasarkan Makkah Joint Defense Agreement. Pernyataan yang dikutip Al Jazeera tidak menyebutkan kapan pertemuan kepala staf itu akan berlangsung maupun bentuk dukungan yang akan dibahas.
Reuters juga melaporkan bahwa kepala militer Arab Saudi, Turki, dan Pakistan akan membahas bantuan untuk Arab Saudi dalam menghadapi serangan yang terjadi di wilayah Kerajaan. Laporan tersebut menempatkan rencana pertemuan itu sebagai perkembangan lanjutan dari pertemuan tiga menteri luar negeri dalam kerangka pakta yang ditandatangani pada Agustus 2026.
Belum ada keterangan dalam sumber yang diperiksa mengenai keputusan untuk mengerahkan pasukan atau bentuk operasi militer tertentu. Karena itu, pembahasan mengenai dukungan sebaiknya dibedakan dari keputusan mengenai pengerahan atau operasi militer.
Tiga negara bahas serangan terhadap Arab Saudi
Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri mengecam serangan yang menyasar Makkah serta fasilitas sipil dan ekonomi di Arab Saudi. Mereka juga mengapresiasi kesiagaan angkatan bersenjata Arab Saudi dan kemampuannya menjaga keamanan Kerajaan.
Menurut laporan Saudi Gazette, ketiga menteri menegaskan hak Arab Saudi untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mempertahankan keamanannya berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.
Para menteri juga membahas situasi regional dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, hubungan bertetangga baik, kedaulatan negara, serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri. Mereka turut menyoroti keamanan dan kebebasan navigasi maritim.
Ketiga negara kembali menyatakan komitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas regional serta penyelesaian damai terhadap krisis yang masih berlangsung, menurut keterangan yang dikutip Dawn dari Kementerian Luar Negeri Saudi.
Makkah Joint Defense Agreement ditandatangani pada Agustus
Makkah Joint Defense Agreement ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026 di Makkah. Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Saudi Press Agency (SPA), perjanjian tersebut disebut bertujuan memperkuat deterrence kolektif terhadap tindakan agresi.
Pernyataan SPA juga menyebut bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Perjanjian tersebut mencakup peningkatan berbagai aspek kerja sama pertahanan antara ketiga negara.
Pada 31 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta kepala angkatan bersenjata atau kepala staf umum dari ketiga negara bertemu di Istanbul dalam format Strategic Political and Defence Committee. Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Turki, ketiga negara menyepakati pembentukan sekretariat di Arab Saudi yang akan dipimpin seorang sekretaris jenderal dari Pakistan selama tiga tahun pada tahap awal.
Dengan demikian, pembahasan pada 25 September merupakan kelanjutan dari proses pembentukan struktur kelembagaan perjanjian yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya.
Belum ada perubahan operasional perjalanan haji dan umrah
Tidak ada keterangan dalam laporan mengenai pertemuan 25 September tersebut yang menyebut perubahan jadwal penerbangan, akses ke Makkah dan Madinah, akomodasi jemaah, atau layanan perjalanan haji dan umrah.
Bagi penyelenggara perjalanan ibadah, perkembangan yang secara langsung berkaitan dengan keamanan dan operasional perjalanan masih perlu mengikuti pengumuman dari otoritas Saudi serta keputusan lanjutan setelah pertemuan kepala staf.
Rencana pertemuan kepala staf juga belum disertai keterangan mengenai waktu pelaksanaan atau bentuk dukungan yang akan dibahas.
Catatan ASPHIRASI
Perkembangan pada 25 September 2026 mencakup dua hal yang disebut dalam laporan mengenai pertemuan tiga menteri luar negeri: pembahasan perkembangan struktur kelembagaan Makkah Joint Defense Agreement dan persiapan pertemuan darurat kepala staf tiga negara.
Belum ada rincian yang diumumkan mengenai waktu pertemuan kepala staf maupun bentuk dukungan yang akan dibahas. Karena itu, dampak spesifik terhadap operasional perjalanan haji dan umrah belum dapat disimpulkan dari pertemuan tersebut.
Perkembangan berikutnya yang dapat dipantau adalah hasil pertemuan kepala staf, perkembangan sekretariat dan kelompok kerja di bawah perjanjian, serta setiap pengumuman resmi mengenai kondisi keamanan dan operasional perjalanan di Arab Saudi.
Sumber: Arab News
