Berita

Kemenhaj Sidak Soekarno-Hatta, Jemaah Bisa Laporkan Kendala di Bandara

Kemenhaj Sidak Soekarno-Hatta, Jemaah Bisa Laporkan Kendala di Bandara

Pengawasan perjalanan umrah tidak berhenti pada penerbitan izin bagi penyelenggara. Proses keberangkatan di bandara juga menjadi titik yang membutuhkan perhatian, terutama ketika jemaah menghadapi kendala pelayanan sebelum bertolak menuju Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengawasan umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap keberangkatan jemaah umrah.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah, Ahmad Abdullah, mengatakan pengawasan di bandara keberangkatan perlu ditingkatkan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan jemaah.

“Oleh karena itu, pengawasan keberangkatan jemaah umrah pada bandara keberangkatan umrah perlu ditingkatkan,” ujar Ahmad Abdullah saat melakukan sidak.

Jemaah Bisa Melaporkan Kendala Pelayanan PPIU di Bandara

Salah satu hal yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah imbauan kepada jemaah agar melaporkan kendala pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kepada petugas Kemenhaj di bandara keberangkatan.

Ahmad Abdullah meminta jemaah tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menerima pelayanan yang tidak sesuai.

“Jika ada kendala atas layanan yang diberikan oleh PPIU, jangan segan melapor kepada petugas Kementerian Haji dan Umrah yang berada di bandara keberangkatan,” tegas Ahmad Abdullah.

Arahan tersebut berkaitan langsung dengan proses pelayanan di lapangan. Jemaah yang menghadapi persoalan selama tahap keberangkatan memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan kepada petugas pemerintah, bukan hanya mengandalkan komunikasi dengan penyelenggara perjalanan.

Namun, Kemenhaj belum menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan, termasuk tindak lanjut yang diberikan apabila ditemukan masalah dalam pelayanan PPIU.

Hasil Sidak Belum Diungkapkan

Ahmad Abdullah juga menyebut pengawasan penyelenggaraan umrah membutuhkan keterlibatan pemerintah, PPIU, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemenhaj menilai koordinasi antarpihak diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan perjalanan umrah.

Meski demikian, rilis kegiatan sidak belum memuat rincian mengenai aspek pelayanan yang diperiksa, jumlah PPIU yang menjadi sasaran pemeriksaan, maupun temuan selama inspeksi berlangsung.

Belum ada pula keterangan mengenai tindakan korektif atau evaluasi terhadap penyelenggara setelah kegiatan tersebut.

Dengan demikian, dampak langsung sidak terhadap kualitas pelayanan keberangkatan belum dapat dinilai. Informasi mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut akan menjadi bagian penting untuk melihat apakah pengawasan langsung di bandara benar-benar menghasilkan perbaikan dalam pelayanan jemaah umrah.

Sumber: Kemenhaj RI

Bagikan