Regulasi

Revisi UU PKH, DPR Usul BPKH Investasi di Sektor Penerbangan hingga Hotel

Revisi UU PKH, DPR Usul BPKH Investasi di Sektor Penerbangan hingga Hotel

Dana haji yang terus bertambah belum tentu memberikan manfaat sebanding bagi jemaah. Dengan nilai kelolaan lebih dari Rp200 triliun, DPR menilai pengelolaan dana haji memerlukan ruang investasi yang lebih luas.

Namun, peluang imbal hasil yang lebih besar juga memunculkan pertanyaan penting: bagaimana memastikan dana jemaah tetap terlindungi ketika investasi menghadapi risiko kerugian?

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemberian fleksibilitas yang lebih luas kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji melalui revisi undang-undang.

Dorongan itu disampaikan Marwan setelah memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dua Alasan Revisi Regulasi

Menurut Marwan, ada dua alasan mendasar di balik perlunya revisi regulasi.

Pertama, sejumlah ketentuan undang-undang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengelolaan dana haji yang telah melampaui Rp200 triliun dinilai belum menghasilkan pertumbuhan manfaat yang signifikan bagi jemaah.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI.

Investasi di Ekosistem Haji

Marwan mengusulkan agar investasi BPKH lebih diarahkan ke ekosistem penyelenggaraan ibadah haji. Tiga sektor yang disebut secara khusus adalah penerbangan, perhotelan, dan konsumsi.

Menurutnya, investasi di sektor-sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Selain membuka peluang peningkatan imbal hasil, pendekatan ini juga dinilai dapat mendukung pembiayaan layanan haji.

Namun, usulan itu masih berupa arah pembahasan revisi regulasi. Belum ada keputusan bahwa BPKH akan langsung berinvestasi di ketiga sektor tersebut.

Marwan menegaskan bahwa fleksibilitas investasi tetap harus disertai prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas. Pengembangan instrumen investasi tidak boleh mengabaikan pengawasan maupun mekanisme mitigasi risiko.

Risiko Kerugian Investasi

Perluasan ruang investasi juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola dana haji. Setiap instrumen investasi berpotensi menghasilkan keuntungan, tetapi juga kerugian.

Karena itu, Marwan menilai revisi undang-undang perlu mengatur klausul pengamanan investasi secara lebih cermat, termasuk memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pengelola.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah mekanisme tanggung renteng dalam regulasi sebelumnya. Menurut Marwan, ketentuan tersebut membebankan kerugian investasi kepada para pengelola.

Karena itu, ketentuan ini dinilai perlu dikaji ulang. Marwan juga menyebut kemungkinan penyediaan dana jaminan kerugian sebagai salah satu alternatif mekanisme perlindungan dalam pengembangan investasi BPKH.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegas Marwan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan revisi tidak hanya menyangkut keleluasaan BPKH dalam memilih instrumen investasi, tetapi juga kepastian pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.

Bentuk Regulasi yang Diusulkan

Selain substansi investasi, ada perbedaan pandangan mengenai bentuk regulasi yang akan dibahas bersama pemerintah: revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang pengganti.

Marwan menegaskan bahwa usulan Komisi VIII DPR RI yang telah diputuskan adalah revisi undang-undang. Dengan demikian, proses pembahasannya harus mengikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan untuk revisi, bukan prosedur penyusunan undang-undang pengganti.

Ia berharap pembahasan bersama pemerintah dapat segera berjalan sesuai mekanisme tersebut.

Makna bagi Jemaah

Bagi jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu, perkembangan revisi regulasi keuangan haji memiliki arti penting. Optimalisasi investasi memang berpotensi meningkatkan nilai manfaat, tetapi keamanan dana dan pertanggungjawaban pengelolaan tetap menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan.

Besarnya dana kelolaan BPKH bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan haji. Kemampuan menghasilkan manfaat secara berkelanjutan, menjaga keamanan dana, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan investasi juga menjadi bagian penting dari perlindungan kepentingan jemaah.

Sumber: PARLEMENTARIA

Bagikan