Regulasi

BPKH Adalah Badan Pengelola Keuangan Haji: Tugas, Dasar Hukum, Cek Saldo

BPKH Adalah Badan Pengelola Keuangan Haji: Tugas, Dasar Hukum, Cek Saldo

BPKH adalah Badan Pengelola Keuangan Haji, lembaga yang mengelola keuangan haji Indonesia, meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawabannya. BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai badan hukum publik yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang dalam UU itu berarti menteri urusan agama.

Bagi calon jemaah, BPKH adalah pemegang setoran haji selama masa tunggu, termasuk hasil pengembangannya yang disebut nilai manfaat. Per September 2026, dana kelolaan BPKH mencapai Rp185,73 triliun menurut Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah (InfoPublik, 15 Oktober 2026), naik dari Rp180,74 triliun pada akhir 2025 (Antara).

Apa dasar hukum BPKH?

Selain UU 34/2014, yang menurut basis data peraturan BPK masih berlaku, BPKH berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU tersebut.

Alur setoran juga diatur UU Nomor 8 Tahun 2019 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2025. Setoran jemaah dibayar di bank syariah penerima setoran (BPS Bipih) yang ditunjuk BPKH ke rekening atas nama Menteri Haji dan Umrah, lalu dipindahkan pada hari yang sama ke rekening BPKH. Besaran setoran awal ditetapkan Menteri.

Siapa yang menjalankan dan mengawasi BPKH?

Organ BPKH ada dua. Badan Pelaksana, paling sedikit lima profesional, menjalankan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dewan Pengawas berisi tujuh orang: wakil kementerian urusan agama, wakil kementerian keuangan, dan lima orang unsur masyarakat yang dipilih DPR. Semuanya diangkat Presiden untuk lima tahun.

Setiap penempatan dan investasi dana wajib disetujui Dewan Pengawas. Laporan BPKH diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DPR mengawasi berdasarkan hasil audit itu. Menurut Antara (28 Juli 2026), laporan keuangan 2025 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan berturut-turut, dengan nilai manfaat sepanjang 2025 sebesar Rp12,05 triliun.

Prinsip tata kelolanya diulas dalam good corporate governance sebagai fondasi pengelolaan keuangan haji.

Apa saja tugas BPKH?

Tugas yang bersentuhan langsung dengan jemaah, menurut UU 34/2014, antara lain:

  • Menerima setoran jemaah haji reguler dan khusus.
  • Menempatkan dan menginvestasikan dana sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. BPKH menyebut sekitar 70 persen portofolionya berupa sukuk negara (NU Online, 21 September 2026).
  • Membayar nilai manfaat secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah.
  • Menyalurkan saldo setoran jemaah haji khusus ke PIHK bagi jemaah yang sudah melunasi dan berangkat tahun itu. Pencairan yang disebut Pengembalian Keuangan (PK) ini dilakukan atas instruksi resmi Kemenhaj (Detik, 3 Januari 2026).
  • Mengembalikan setoran beserta nilai manfaatnya bila jemaah batal dengan alasan sah, serta mengembalikan selisih bila saldo melebihi biaya tahun berjalan.

Semua itu terikat enam asas: prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Nirlaba, menurut penjelasan undang-undang, berarti hasil pengembangan diutamakan untuk jemaah dan umat tanpa pembagian dividen bagi pengelola.

Apa yang bukan wewenang BPKH?

BPKH tidak menetapkan biaya haji. Menurut UU 14/2025, Menteri Haji dan Umrah mengusulkan besaran BPIH kepada DPR, pembahasannya melibatkan BPKH, lalu Presiden menetapkannya paling lama 14 hari setelah DPR setuju. Kuota, akomodasi, transportasi, visa, dan penetapan petugas haji juga dijalankan pemerintah melalui Menteri.

Contohnya, pada 7 Oktober 2026 Panja Komisi VIII DPR dan Panja Pemerintah menyepakati rata-rata BPIH 2027 Rp98.466.351 per jemaah, turun dari usulan awal pemerintah Rp107,34 juta. Bipih yang ditanggung jemaah Rp54.648.825 (55,50 persen), sedangkan Rp43.817.526 (44,50 persen) berasal dari nilai manfaat (Antara). BPKH menyatakan siap menyalurkan alokasi nilai manfaat Rp8,83 triliun (InfoPublik, 8 Oktober 2026).

Perdebatan atas usulan awal yang memakai porsi nilai manfaat 60 persen diulas dalam dilema skema haji 60:40.

Apa itu nilai manfaat dan virtual account jemaah?

Nilai manfaat adalah hasil pengembangan keuangan haji melalui penempatan atau investasi. Sebagian menutup BPIH jemaah yang berangkat, sebagian dibagikan ke rekening virtual jemaah tunggu dengan persentase yang ditetapkan BPKH setiap tahun setelah disetujui DPR. Pada tahap I 2026, BPKH menyalurkan lebih dari Rp2,06 triliun ke sekitar 5,7 juta jemaah tunggu, rata-rata Rp323.490 per jemaah reguler; besarannya berbeda antara lain menurut lama masa tunggu (CNN Indonesia, 5 Agustus 2026).

Rekening virtual adalah rekening bayangan yang nomornya diterbitkan BPKH saat jemaah membayar setoran awal. Saldonya tidak bisa ditarik kecuali porsi dibatalkan karena jemaah wafat atau alasan lain yang sah. Saat pelunasan, saldo itu mengurangi tagihan; dalam hitungan biaya haji 2027, pengurangnya antara lain setoran awal Rp25 juta dan nilai manfaat di rekening virtual rata-rata Rp3,4 juta.

Beda BPIH, Bipih, dan nilai manfaat dirangkum dalam kamus istilah biaya haji.

Bagaimana cara cek saldo dan nilai manfaat BPKH?

Menurut BPKH, nilai manfaat di rekening virtual dapat dipantau melalui BPKH Apps. Langkahnya:

  1. Siapkan bukti setoran awal dan nomor porsi.
  2. Unduh BPKH Apps dari toko aplikasi resmi dan pastikan penerbitnya BPKH.
  3. Buka fitur cek saldo dan nilai manfaat. Menurut Antara (9 September 2026), aplikasi ini juga memuat fitur setoran awal haji dan estimasi keberangkatan.
  4. Cocokkan saldo dan data identitas dengan bukti setoran. Bila ada yang tidak sesuai, tanyakan ke bank penerima setoran atau layanan resmi BPKH.

Isu terkini: audit forensik dan revisi UU

Seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 28 September 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana audit forensik atas tata kelola keuangan haji, dengan koordinasi bersama BPKP. BPKH menyatakan siap mendukung dan menyediakan data (Antara, 29 September 2026). Rencana pemeriksaan belum berarti ada temuan pelanggaran.

Sikap BPKH dirangkum dalam BPKH siap dukung audit forensik dana haji.

RUU perubahan UU 34/2014 disetujui sebagai usul inisiatif DPR pada 12 Maret 2026. Pokok bahasannya antara lain kedudukan kelembagaan BPKH, pembagian kewenangan dengan Kemenhaj, dan pertanggungjawaban dana. Menurut Kemenko PMK, pembahasan berlanjut setelah reses DPR pada November 2026 dengan target rampung tahun ini.

Pertemuan BPKH dengan Menko PMK diberitakan dalam BPKH temui Menko PMK, bahas revisi UU.

Catatan ASPHIRASI

Setoran haji adalah dana ibadah yang dikumpulkan jemaah selama bertahun-tahun. Penjelasan tentang pengelolaannya perlu sampai dalam bahasa awam, dan jemaah sebaiknya terbiasa memeriksa saldo sendiri lewat kanal resmi, bukan lewat tautan atau aplikasi kiriman pihak tak jelas.

Bagi travel dan pembimbing, memahami batas wewenang membantu menjawab jemaah. Pertanyaan soal saldo dan nilai manfaat diarahkan ke BPKH atau bank penerima setoran, sedangkan soal biaya, kuota, dan layanan ke Kemenhaj. PIHK juga sebaiknya terbuka kepada jemaahnya tentang tahap pencairan PK. Pembayaran paket umrah lain lagi: transaksinya antara jemaah dan PPIU, di luar mekanisme dana haji.

Rencana audit dan revisi undang-undang sebaiknya menghasilkan informasi yang mudah dibaca jemaah, misalnya rincian nilai manfaat di rekening virtual masing-masing, bukan hanya laporan teknis.

Catatan mengenai kemutakhiran data

Data artikel ini mengikuti tanggal sumbernya: dana kelolaan per September 2026, kesepakatan BPIH 2027 pada 7 Oktober 2026, dan penyaluran nilai manfaat tahap I 2026 pada Agustus 2026. Per 10 November 2026, UU 34/2014 masih berlaku, tetapi revisinya sedang dibahas sehingga susunan dan kewenangan BPKH dapat berubah. Konfirmasikan angka dan prosedur terbaru kepada BPKH, Kementerian Haji dan Umrah, atau bank penerima setoran.

Bagikan