
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,50 triliun pada 2027. Target tersebut masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027, bersama sasaran dana kelolaan Rp195,29 triliun dan tingkat imbal hasil investasi sebesar 7 persen.
Target tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI pada Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, BPKH memaparkan arah kebijakan pengelolaan keuangan haji sekaligus sejumlah program strategis untuk memperkuat kinerja pada tahun mendatang.
BPKH Targetkan Nilai Manfaat Rp13,5 Triliun pada 2027
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa pertumbuhan aset dan dana kelolaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan haji. BPKH juga perlu memastikan investasi mampu menghasilkan nilai manfaat secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Pengelolaan keuangan haji memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan dana jemaah. Karena itu, kami tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset dan dana kelolaan, tetapi juga memastikan pengelolaan investasi mampu menghasilkan nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.
“Untuk 2027, kami akan memperkuat produktivitas investasi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta membangun kapasitas kelembagaan agar manfaat pengelolaan dana haji semakin dirasakan oleh jemaah dan masyarakat,” ujar Fadlul.
Melalui RKAT 2027, BPKH menetapkan tiga sasaran utama pengelolaan keuangan:
- Dana kelolaan: Rp195,29 triliun.
- Perolehan nilai manfaat: Rp13,50 triliun.
- Target tingkat imbal hasil: 7 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya BPKH meningkatkan produktivitas investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji.
Siapkan Rp260 Miliar untuk Program Kemaslahatan
Selain target finansial, BPKH mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 miliar untuk mendukung pelaksanaan program kemaslahatan pada 2027.
BPKH juga memproyeksikan jumlah pendaftar haji baru mencapai 495.312 jemaah. Sementara itu, alokasi Virtual Account dalam RKAT 2027 ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.
Alokasi program kemaslahatan menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam rencana kerja BPKH. Pengelolaan keuangan haji tidak hanya berkaitan dengan hasil investasi, tetapi juga kontribusi manfaat bagi jemaah dan masyarakat.
Produktivitas Investasi dan Tata Kelola Jadi Fokus 2027
Untuk mendukung pencapaian target finansial, BPKH menetapkan lima program strategis melalui tema kerja Trusted & World-Class.
Lima program tersebut meliputi:
- Penguatan kelembagaan, melalui peningkatan kapasitas organisasi dan hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan.
- Penguatan tata kelola, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko.
- Optimalisasi investasi, melalui pengembangan strategi investasi yang produktif dan terdiversifikasi.
- Transformasi digital, melalui inovasi dan integrasi sistem informasi serta proses bisnis.
- Penguatan sumber daya manusia, dengan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan budaya kinerja pegawai.
Khusus pada aspek investasi, BPKH mengarahkan strategi pengelolaan untuk meningkatkan kualitas hasil investasi dan mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah.
Penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan RKAT 2027. Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, menegaskan bahwa pengawasan perlu berjalan secara konsisten melalui evaluasi dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga keamanan serta akuntabilitas dana jemaah.
Target finansial 2027 tersebut disusun ketika BPKH mencatat total aset Rp195,7 triliun dan dana kelolaan Rp188,5 triliun per 31 Oktober 2026. Dengan sasaran nilai manfaat Rp13,50 triliun pada tahun mendatang, produktivitas investasi dan prinsip kehati-hatian menjadi dua aspek penting dalam pelaksanaan rencana kerja BPKH.
Sumber: BPKH




