Topik
Biaya Haji dan Dana Haji
Berita dan penjelasan tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), bagian yang dibayar jemaah (Bipih), nilai manfaat, jadwal pelunasan, serta pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Panduan dan penjelasan
Berita terbaru
36 artikel
Regulasi
Regulasi
Anggota DPR Minta Biaya Haji akibat Harga Avtur Naik Tak Dibebankan ke Jemaah
Regulasi
BPKH Siap Dukung Audit Forensik Dana Haji, Ini Data yang Akan Diuji
Regulasi
BPIH 2027 Diusulkan 52% dan Nilai Manfaat 48%
Berita
Prabowo Dorong Audit Forensik Dana Haji BPKH, Kemenhaj Koordinasi dengan BPKP
Regulasi
Dahnil Pertanyakan Ulang Cara Dana Haji Indonesia Dikelola
Berita
Sejumlah Pertanyaan Ketika Status JKN Menjadi Gerbang Pelunasan Haji Khusus
Regulasi
Tabung Haji Malaysia: Apa Relevansinya bagi Keuangan Haji Indonesia?
Regulasi
Dana Haji Rp184 Triliun Dikelola Konservatif, BPKH Akui Belum Optimal
Berita
Biaya Penerbangan Jadi Titik Tekan BPIH 2027, Maskapai Alternatif Dikaji
Berita
Biaya Haji 2027 Dibahas 85%, Tapi Angka yang Dibayar Jemaah Belum Final
Regulasi
BPKH Dorong Cicilan Pelunasan Haji Sejak Masa Tunggu
Berita
BPKH Apps Kini Punya 5 Layanan Baru, Ada E-Wallet dan Tanya Haji AI
Regulasi
Wamenhaj Tegaskan Kembali Sikap soal Dana Talangan Haji
Regulasi
BPKH Simulasikan Dampak Skema 60:40 BPIH 2027, Potensi Selisih Negatif Rp6,87 Triliun
Regulasi
Dahnil Ungkap Puluhan Ribu Jemaah Terjerat Utang Dana Talangan Haji
Regulasi
Dana DP Haji 2027 14 Juta Riyal Diblokir Saudi, Indonesia Minta Dasar Pemblokiran
Regulasi
Bentuk Panja, BPIH 2027 Resmi Diusulkan ke DPR RI, Jemaah Tanggung 40%
Regulasi
DPR Usulkan Pelunasan Haji 2027 Diperpanjang, Dorong Persiapan Lebih Awal
Regulasi
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Masuk Masa Pembahasan 2026/2027
Berita
BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Sinergi Kembangkan Ekosistem Haji
Berita
Tahap I 2026: BPKH Gelontorkan Rp2,06 Triliun untuk 5,7 Juta Jemaah Tunggu
Regulasi
Dilema Skema Haji 60:40: Solusi Beban Jemaah atau Bom Waktu Keberlanjutan Dana Haji?
Berita
BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah Sepakati Pengembangan Layanan Setoran Angsuran dan Seamless Services
Arsip
- Komisi VIII DPR RI Setujui Transfer DP Layanan Haji 2027 Senilai Sekitar Rp4 Triliun Meski Dokumen Belum Lengkap16 Juli 2026
- Pemerintah Rencanakan Pemangkasan Masa Tinggal Jemaah Haji Menjadi 30 Hari untuk Efisiensi Biaya15 Juli 2026
- Sikapi Penyesuaian BPIH 2027, Menhaj Tekankan Efisiensi Tanpa Turunkan Kualitas Layanan13 Juli 2026
- Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Hampir Rp20 Juta, Haruskah Negara Ikut Menanggung?10 Juli 2026
- Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Hampir Rp20 Juta, DPR Minta Kemenhaj Kaji Ulang9 Juli 2026
- Usulan Kenaikan BPIH 2027, Jamaah Diproyeksikan Membayar Sekitar 40%9 Juli 2026
- Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik akibat Depresiasi Rupiah, Harga Avtur, dan Penyesuaian Layanan Saudi7 Juli 2026
- Revisi UU Keuangan Haji: BPKH Makin Kuat, Nilai Manfaat Bagi Jemaah Makin Optimal12 Juni 2026
- Good Corporate Governance sebagai Fondasi Pengelolaan Keuangan Haji: Meneguhkan Amanah, Transparansi, dan Kepercayaan Publik10 Juni 2026
- BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Bukan Skema Ponzi, Setoran Jemaah Aman dan Transparan22 Mei 2026
- Dana Haji Dikelola Optimal, Ini Manfaat Keuangan yang Dirasakan Jemaah Haji Indonesia7 Mei 2026
- Tiga Terobosan Perdana Haji 2025: Lebih Terbuka, Terjangkau, dan Kompetitif5 Juli 2025
Topik lain
Haji 2027Antrean dan Kuota HajiTravel Umrah BermasalahRegulasi Travel Umrah dan Haji KhususUU Haji dan UmrahKeamanan Arab SaudiUmrah 1448 HPenerbangan Haji dan UmrahKesehatan Jemaah dan IstithaahPenyelenggaraan HajiDigitalisasi Layanan Haji dan UmrahEkonomi Haji dan UmrahBisnis Travel UmrahPanduan Haji dan UmrahKabar ASPHIRASIKamus Istilah