Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih mencari ruang untuk menurunkan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Salah satu bagian yang masih dinegosiasikan adalah biaya penerbangan, yang porsinya disebut mencapai sekitar 40 persen dari total BPIH.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriawan mengatakan negosiasi dengan maskapai telah dilakukan berulang kali. Pembahasan berlangsung melalui pertemuan langsung maupun secara daring untuk mencari biaya penerbangan yang lebih efisien.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Biaya Penerbangan Masih Jadi Pembahasan
Biaya penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan besaran akhir BPIH 2027. Sementara itu, komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri telah memasuki tahap akhir pembahasan.
Ian mengatakan besarnya porsi biaya penerbangan membuat perubahan pada komponen tersebut akan berpengaruh langsung terhadap total BPIH.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Pemerintah sebelumnya mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Dalam usulan tersebut, biaya penerbangan dipatok sekitar Rp40,53 juta per jemaah, naik dari sekitar Rp32,01 juta pada 2026. Kenaikan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan harga avtur dan nilai tukar.
Namun, angka tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI.
Opsi Menggunakan Maskapai Lain
Dalam proses mencari biaya penerbangan yang lebih rendah, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan maskapai lain di luar maskapai yang selama ini melayani penerbangan jemaah haji.
Ian mengatakan opsi tersebut masih harus dihitung secara cermat. Kemenhaj belum menyebut maskapai apa yang sedang dipertimbangkan maupun berapa potensi penghematan yang dapat diperoleh dari opsi tersebut.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.
Dengan demikian, perubahan komposisi maskapai belum menjadi keputusan penyelenggaraan haji 2027. Opsi tersebut masih berada dalam rangkaian kalkulasi biaya penerbangan.
Kemenhaj juga menghitung sejumlah variabel lain, termasuk harga avtur dan nilai tukar. Simulasi dilakukan terhadap alokasi penerbangan di sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Harga Lebih Rendah Tetap Harus Diikuti Layanan
Kemenhaj mengatakan pertimbangan maskapai tidak hanya didasarkan pada harga. Ian menyebut skema penerbangan harus tetap memperhitungkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.
Kemenhaj sebelumnya juga menyatakan biaya penerbangan menjadi titik yang belum tuntas dalam pembahasan BPIH. ANTARA melaporkan pada 21 September bahwa negosiasi dengan maskapai masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final yang disepakati.
Pemerintah kini mengupayakan agar BPIH dapat ditekan dari usulan awal yang telah disampaikan kepada DPR. Namun, besaran akhirnya masih bergantung pada hasil pembahasan dan negosiasi komponen penerbangan.
Ian menargetkan pembahasan BPIH dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum masuk ke tahap penetapan.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujarnya.
Catatan ASPHIRASI: Biaya Penerbangan dan Kepastian Jemaah
Selama komponen penerbangan belum final, calon jemaah berada dalam posisi menunggu tanpa angka yang bisa dipegang. Bagi keluarga yang menyiapkan pelunasan, selisih pada komponen sebesar ini bukan perkara kecil. Karena itu kecepatan mencapai kesepakatan sama pentingnya dengan besaran angka yang disepakati.
ASPHIRASI mendukung upaya mencari harga penerbangan yang lebih efisien, termasuk membuka kemungkinan maskapai lain. Namun harga yang lebih rendah perlu diuji bersama jadwal, kapasitas embarkasi, dan kenyamanan penerbangan jarak jauh bagi jemaah usia lanjut. Penghematan yang berpindah menjadi keluhan layanan di lapangan bukan penghematan yang sebenarnya.
Bagi penyelenggara, ketidakpastian ini juga berdampak pada pekerjaan sehari-hari. Rencana keberangkatan, koordinasi dengan mitra di Arab Saudi, dan penjelasan kepada jemaah sulit disusun sebelum angka dan skema penerbangan ditetapkan. Asosiasi berharap hasil pembahasan diumumkan secara utuh, bukan sepotong-sepotong, agar semua pihak bekerja dengan dasar yang sama.
Sumber: Kemenhaj RI
