
Bantuan sosial tidak selalu berujung pada kemandirian. Pembangunan fasilitas belum tentu memperluas akses, sementara penyaluran anggaran belum otomatis menciptakan perubahan bagi masyarakat penerima manfaat. Persoalan tersebut menjadi perhatian DPR dalam pembahasan Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk 2027.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar program tersebut memberikan dampak lebih nyata dan menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Badan Pelaksana BPKH yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
BPKH Usulkan Anggaran Rp260 Miliar untuk Tujuh Bidang
Dalam usulan RKAT 2027, BPKH mengalokasikan Rp260 miliar untuk Program Kemaslahatan. Anggaran tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).
Program tersebut mencakup tujuh bidang:
- Pendidikan dan dakwah.
- Pelayanan ibadah haji.
- Pemberdayaan ekonomi umat.
- Sarana dan prasarana ibadah.
- Kesehatan.
- Sosial keagamaan.
- Tanggap bencana.
Menurut Hetifah, cakupan program tersebut relevan dengan berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Perhatian perlu diberikan kepada masyarakat di luar kawasan perkotaan, termasuk warga desa dan kelompok rentan.
Beberapa kebutuhan yang disoroti meliputi penguatan pesantren dan majelis taklim, peningkatan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dan usaha kecil berbasis komunitas.
Hetifah juga menyoroti peran perempuan yang tergabung dalam majelis taklim. Kelompok tersebut dinilai turut menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, meskipun sering kali bekerja dengan sumber daya terbatas.
Penyaluran Anggaran Perlu Berbasis Data
Selain pemerataan penerima manfaat, Hetifah menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data.
Transparansi penyaluran anggaran dan kolaborasi dengan mitra BPKH serta organisasi kemasyarakatan juga dinilai penting untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok yang tepat.
Menurut Hetifah, keberhasilan Program Kemaslahatan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap. Perubahan kondisi masyarakat penerima manfaat harus menjadi ukuran utama.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi turut membangun kemandirian masyarakat. Beberapa indikator yang disoroti meliputi keberlanjutan pendidikan anak, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, kualitas pesantren, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Akuntabilitas Dana Umat Tidak Berhenti pada Penyerapan Anggaran
Dorongan DPR tersebut menempatkan dampak sosial sebagai aspek penting dalam pengelolaan Program Kemaslahatan BPKH.
Dengan usulan anggaran Rp260 miliar untuk 2027, tantangan pelaksanaan program tidak hanya terletak pada penyaluran dana, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Hetifah berharap sinergi antara DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan terus diperkuat agar pemanfaatan nilai manfaat keuangan haji dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Bagi pengelolaan dana umat, ukuran keberhasilan pada akhirnya bukan sekadar berapa besar anggaran yang telah digunakan, melainkan seberapa jauh manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sumber: PARLEMENTARIA




