Regulasi

Kemenhaj: Pelunasan Bipih Harus Sesuai Nomor SISKOHAT, Tak Boleh Ada Pungli dan Manipulasi

Kemenhaj: Pelunasan Bipih Harus Sesuai Nomor SISKOHAT, Tak Boleh Ada Pungli dan Manipulasi

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M harus mengikuti nomor urut antrean dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Pengawasan diperketat untuk mencegah pungutan liar (pungli), manipulasi nomor porsi, intervensi, hingga penyalahgunaan kuota haji dan kuota prioritas lanjut usia (lansia).

Penegasan tersebut disampaikan Mulyadi Nurdin, Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, saat memberikan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).

Mulyadi menyatakan Inspektorat Jenderal Kemenhaj akan mengawasi proses pelunasan untuk memastikan seluruh calon jemaah memperoleh hak secara adil dan sesuai ketentuan.

“Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan mengawasi proses pelunasan biaya haji tersebut untuk memastikan semua jemaah memperoleh haknya secara adil dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mulyadi.

Pengawasan Pelunasan Bipih Haji 2027

Pengawasan pelunasan Bipih menjadi salah satu perhatian Inspektorat Jenderal karena proses tersebut berkaitan langsung dengan hak calon jemaah dalam memperoleh kesempatan berangkat haji.

Dalam arahannya kepada jajaran Kemenhaj di Maluku, Mulyadi meminta seluruh petugas menjaga integritas data calon jemaah dan memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan sesuai prosedur.

Sejumlah bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian dalam proses pelunasan meliputi:

  • Pungutan liar dalam proses pelunasan Bipih.
  • Intervensi terhadap urutan antrean calon jemaah.
  • Manipulasi nomor porsi dalam SISKOHAT.
  • Penyalahgunaan kuota haji reguler.
  • Penyalahgunaan kuota prioritas bagi calon jemaah lanjut usia.

Penegasan mengenai urutan antrean tersebut penting karena nomor porsi menjadi dasar pengaturan keberangkatan calon jemaah. Karena itu, proses pelunasan harus berjalan berdasarkan data dan ketentuan resmi, bukan melalui praktik yang memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pihak tertentu.

Istitaah Kesehatan Juga Masuk Pengawasan

Selain pelunasan Bipih, Inspektorat Jenderal Kemenhaj turut menyoroti pemeriksaan istitaah kesehatan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan haji 2027.

Mulyadi meminta pemeriksaan kesehatan calon jemaah dilaksanakan secara serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Pemeriksaan istitaah kesehatan ini menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, harus dilakukan secara serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegas Mulyadi.

Namun, dalam pembekalan tersebut, Mulyadi tidak merinci perubahan persyaratan kesehatan maupun kriteria medis yang akan diterapkan untuk musim haji 2027.

Kemenhaj Terapkan Zero Tolerance terhadap Penyelewengan

Pengawasan terhadap pelunasan Bipih dan pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari penguatan pengawasan internal di lingkungan Kemenhaj.

Mulyadi menegaskan kementerian menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran. Untuk mendukung pengawasan, seluruh jajaran Kemenhaj diminta membangun sistem pengawasan yang responsif, termasuk mengaktifkan kanal pengaduan resmi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas di tingkat daerah. Dengan demikian, persoalan yang dialami jemaah dapat segera memperoleh penyelesaian sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Dalam pembekalan tersebut, Mulyadi juga menjelaskan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan mencakup aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan program dan kegiatan kementerian.

APIP menjalankan tiga peran utama, yaitu assurance untuk memberikan keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system untuk mendeteksi potensi risiko dan gangguan pelayanan.

Melalui pengawasan tersebut, Kemenhaj berupaya memastikan penyelenggaraan haji 2027 berjalan sesuai ketentuan. Bagi calon jemaah, kepastian mengenai urutan antrean dan pelunasan Bipih menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan memperoleh kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Sumber: Kemenhaj RI

Bagikan