Regulasi

Pelunasan Haji Reguler 2027 Dibuka 10 November, Cek Syarat dan Besaran Bipih Per Embarkasi

Pelunasan Haji Reguler 2027 Dibuka 10 November, Cek Syarat dan Besaran Bipih Per Embarkasi

JAKARTA – Setelah menunggu kepastian keberangkatan, calon jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota 1448 H/2027 M kini memasuki tahapan penting. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler mulai Selasa, 10 November 2026. Jemaah memiliki waktu hingga 10 Desember 2026 untuk menyelesaikan pembayaran tahap pertama.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengimbau jemaah yang masuk daftar berhak lunas agar tidak menunda persiapan. Selain memperhatikan tenggat transaksi perbankan, calon jemaah wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan berstatus aktif.

"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pelunasan Haji Reguler 2027 Dibagi Dua Tahap

Kemenhaj menetapkan dua periode pelunasan Bipih reguler untuk musim haji 1448 H/2027 M. Seluruh transaksi berlangsung pada hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Tahap pertama berlangsung pada 10 November–10 Desember 2026. Periode ini diperuntukkan bagi tiga kelompok jemaah:

  1. Jemaah haji reguler yang telah melunasi Bipih pada musim sebelumnya tetapi belum berangkat.
  2. Jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan.
  3. Jemaah lanjut usia yang memperoleh prioritas keberangkatan.

Apabila masih terdapat sisa kuota setelah tahap pertama, Kemenhaj membuka pelunasan tahap kedua pada 16–31 Desember 2026.

Tahap kedua mencakup jemaah yang gagal menyelesaikan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Menurut Nurchalis, pembagian dua tahap tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penyerapan kuota di seluruh daerah. Tahap kedua juga menjadi kesempatan bagi kelompok yang membutuhkan pendampingan resmi maupun jemaah yang mengalami kendala teknis saat pelunasan tahap pertama.

Berapa Biaya Pelunasan Haji Reguler 2027?

Besaran Bipih yang menjadi tanggungan langsung jemaah berbeda berdasarkan embarkasi keberangkatan. Setelah memperhitungkan komponen subsidi, biaya yang harus dibayarkan berada pada kisaran Rp43,69 juta hingga Rp58,14 juta.

Berikut rincian Bipih reguler 1448 H/2027 M berdasarkan embarkasi:

  • Aceh: Rp43.695.779
  • Medan: Rp44.020.279
  • Padang: Rp44.148.779
  • Balikpapan: Rp49.891.779
  • Banjarmasin: Rp50.128.779
  • Lombok: Rp50.366.779
  • Batam: Rp51.531.279
  • Palembang: Rp52.161.279
  • Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779
  • Jakarta: Rp53.543.779
  • Kertajati: Rp55.101.279
  • Makassar: Rp55.428.465
  • Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279

Besaran Bipih tersebut tidak sama dengan sisa pembayaran yang harus disiapkan jemaah saat pelunasan. Setoran awal dan saldo rekening virtual menjadi komponen pengurang sebelum pembayaran akhir dilakukan.

Sebagai gambaran, rata-rata Bipih reguler 2027 ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per jemaah. Angka tersebut memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, saldo Nilai Manfaat pada Virtual Account (VA) rata-rata Rp3,4 juta, serta dukungan subsidi pemerintah Rp3,2 juta.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah mencapai Rp23.048.825.

Angka tersebut merupakan rata-rata nasional. Jumlah pembayaran aktual dapat berbeda mengikuti besaran Bipih embarkasi dan saldo rekening virtual masing-masing jemaah.

Syarat Pelunasan: Istitaah Kesehatan dan BPJS Aktif

Kemenhaj menetapkan beberapa persyaratan bagi jemaah yang akan melakukan pelunasan Bipih reguler 2027. Persyaratan tersebut mencakup administrasi, usia, riwayat keberangkatan, serta kondisi kesehatan.

Jemaah wajib memenuhi ketentuan berikut:

  • Berstatus aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
  • Berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027.
  • Terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  • Memenuhi persyaratan istitaah kesehatan.
  • Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.

Khusus jemaah prioritas lanjut usia, Kemenhaj menetapkan batas usia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Persyaratan tersebut membuat penyelesaian administrasi saja belum cukup untuk memastikan kelayakan pelunasan. Jemaah juga perlu memastikan hasil pemeriksaan kesehatan memenuhi ketentuan istitaah yang berlaku.

Cara Membayar dan Melaporkan Pelunasan

Jemaah dapat melakukan pembayaran melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti. Besaran pembayaran dihitung dari Bipih sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual.

Transaksi tersedia melalui beberapa saluran pembayaran, antara lain:

  • ATM.
  • Mobile banking.
  • Kas keliling untuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau banking blankspot.

Setelah transaksi berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.

Pelaporan tersebut menjadi bagian dari proses pemberkasan dokumen perjalanan dan persiapan keberangkatan dalam kelompok terbang (kloter).

Kemenhaj mengingatkan jemaah agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembayaran. Pemeriksaan kesehatan, keaktifan BPJS, serta pelaporan bukti pelunasan juga perlu diselesaikan sesuai ketentuan dan tenggat waktu.

Dengan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, jemaah yang telah masuk alokasi keberangkatan memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan. Apabila masih tersedia sisa kuota, kesempatan berikutnya akan dibuka melalui tahap kedua pada 16–31 Desember 2026.

Sumber: Kemenhaj RI

Bagikan