Regulasi

Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji di Bekasi Diseragamkan, Puskesmas Tetapkan Rp35.000

Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji di Bekasi Diseragamkan, Puskesmas Tetapkan Rp35.000

BEKASI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi menetapkan keseragaman tarif pemeriksaan kesehatan jemaah haji di seluruh puskesmas sebesar Rp35.000. Pemerintah Kota Bekasi juga menetapkan acuan tarif pemeriksaan penunjang di rumah sakit dan klinik melalui Keputusan Wali Kota (Kepwal).

Kebijakan tersebut dibahas dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi evaluasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Puskesmas Pekayon, Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Bekasi, dr. Vevie Herawati, menjelaskan bahwa tarif pemeriksaan di seluruh puskesmas ditetapkan sebesar Rp35.000 sesuai Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, pemeriksaan penunjang di rumah sakit dan klinik mengacu pada standar tarif rumah sakit tipe D. Ketentuan dalam Kepwal tersebut ditetapkan agar biaya pemeriksaan tetap berada di bawah batas maksimal Rp1 juta.

15 Fasilitas Kesehatan Lolos Verifikasi

Untuk mendukung pemeriksaan kesehatan jemaah, Dinkes Kota Bekasi menerima pengajuan dari 18 fasilitas kesehatan (faskes) penunjang. Sebanyak 15 fasilitas dinyatakan lolos verifikasi, terdiri atas klinik, rumah sakit swasta, dan rumah sakit pemerintah, termasuk RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid.

Menurut Vevie, fasilitas kesehatan yang lolos verifikasi memiliki dokter spesialis jantung dan menyepakati penerapan ketentuan tarif berdasarkan Kepwal.

"Dari 18 faskes penunjang yang mengajukan diri, sebanyak 15 faskes, mulai dari klinik, rumah sakit swasta, hingga rumah sakit pemerintah termasuk RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, telah lolos verifikasi karena memiliki dokter spesialis jantung dan menyepakati penerapan Kepwal tarif tersebut. Jadi, di mana pun jemaah Kota Bekasi melakukan pemeriksaan penunjang, tarifnya tetap seragam sesuai ketentuan," jelas dr. Vevie.

53 Puskesmas Disiapkan untuk Pemeriksaan Jemaah

Selain penyeragaman tarif, Dinkes Kota Bekasi melakukan pemetaan fasilitas kesehatan berdasarkan kategori jemaah haji, yaitu jemaah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), jemaah non-KBIHU atau mandiri, serta jemaah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Sebanyak 53 puskesmas telah disiapkan dengan akun Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan pencatatan data kesehatan jemaah.

Khusus jemaah mandiri, Dinkes Kota Bekasi melakukan pemetaan layanan pada 11 puskesmas yang mewakili 12 kecamatan. Sementara itu, layanan pemeriksaan bagi jemaah PIHK dipusatkan di satu puskesmas yang berlokasi dekat Dinkes Kota Bekasi dan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid.

Vevie mengatakan pemetaan tersebut dilakukan agar koordinasi pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi setiap kategori jemaah dapat berjalan lebih optimal.

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Kota Bekasi telah dimulai sejak 17 Oktober 2026. Melalui penyeragaman tarif dan pemetaan fasilitas kesehatan, Dinkes Kota Bekasi mengatur akses pemeriksaan bagi jemaah melalui puskesmas maupun fasilitas kesehatan penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Kemenhaj RI

Bagikan