
Pencantuman kalimat "fit untuk haji" dalam resume medis justru tidak diperbolehkan dalam prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah haji 2027. Dalam koordinasi evaluasi bersama RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026), Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemenhaj menegaskan bahwa rumah sakit bertugas menegakkan diagnosis klinis, bukan menentukan kelayakan keberangkatan jemaah.
Perwakilan Tim Monev, dr. Edi Supriyatna, meminta dokter spesialis mencantumkan hasil pemeriksaan, diagnosis medis yang pasti, dan pengobatan yang diperlukan tanpa memberikan rekomendasi keberangkatan haji. Penentuan status istitaah kesehatan dilakukan berdasarkan parameter klinis yang telah ditetapkan dalam sistem pemeriksaan kesehatan haji.
Edi juga mengingatkan dokter spesialis agar menggunakan kode diagnosis sesuai standar International Classification of Diseases (ICD-10). Penggunaan kode gejala atau keluhan yang diagnosisnya belum tegak, seperti kode R, perlu dihindari agar hasil pemeriksaan tidak menimbulkan kesalahan dalam penilaian kesehatan jemaah.
Empat Klasifikasi Istitaah Kesehatan Jemaah
Ketentuan penetapan istitaah kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Pedoman Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia.
Regulasi tersebut membagi status kesehatan jemaah menjadi empat klasifikasi:
- Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan: Jemaah mampu menjalankan ibadah haji secara mandiri tanpa bantuan obat-obatan, alat kesehatan, maupun orang lain.
- Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan dengan Pendampingan: Jemaah dapat menjalankan ibadah dengan bantuan obat terkontrol, alat kesehatan, atau pendampingan orang lain karena keterbatasan fisik tertentu.
- Tidak Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan untuk Sementara: Jemaah mengalami kondisi akut atau penyakit kronis yang belum terkendali sehingga memerlukan pengobatan dan evaluasi ulang.
- Tidak Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan: Jemaah memiliki kondisi medis berat atau berisiko tinggi yang menyebabkan tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk musim haji tersebut.
Status kesehatan juga menentukan tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan tidak dapat melanjutkan pelunasan. Sementara itu, jemaah yang telah melunasi Bipih tetap menjalani evaluasi kesehatan hingga menjelang keberangkatan.
Empat Aspek Pemeriksaan Kesehatan Haji
Penetapan istitaah kesehatan tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik. KMHU Nomor 82 Tahun 2026 menetapkan empat aspek penilaian yang menjadi dasar evaluasi kondisi jemaah, yaitu:
- Pemeriksaan medis: Meliputi pemeriksaan dasar bagi seluruh jemaah, pemeriksaan lanjutan di rumah sakit atau laboratorium untuk menentukan stadium atau tingkat keparahan penyakit, serta pemeriksaan evaluasi.
- Penilaian kognitif: Mengukur kemampuan berpikir dan fungsi kognitif jemaah sebagai bagian dari penilaian kesiapan menjalankan ibadah.
- Penilaian kesehatan mental: Mengevaluasi kondisi psikologis dan kesehatan jiwa jemaah.
- Activity of Daily Living (ADL): Menilai kemampuan jemaah melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, termasuk kebutuhan terhadap bantuan orang lain.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, jemaah lanjut usia atau penyandang disabilitas dapat didampingi anggota keluarga di ruang pemeriksaan untuk membantu menjelaskan pertanyaan dokter. Namun, keluarga tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan medis atas nama jemaah.
Data hasil pemeriksaan juga harus dimasukkan secara akurat ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) oleh tim kesehatan haji kabupaten atau kota.
Kondisi Medis yang Memengaruhi Kelayakan Berangkat
KMHU Nomor 82 Tahun 2026 menetapkan sejumlah kondisi medis yang dapat menyebabkan jemaah tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Gangguan saraf dan kesehatan mental
- Penyakit Parkinson.
- Demensia berat atau disabilitas intelektual berat.
- Gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia aktif atau psikosis.
2. Penyakit jantung dan pembuluh darah
- Gagal jantung atau kardiomegali dengan Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) di bawah 40 persen dan/atau gangguan katup jantung berat.
- Penyakit jantung iskemik atau infark miokard akut maupun kronis yang direkomendasikan untuk menjalani operasi jantung.
- Fibrilasi atrium atau atrial flutter.
- Blok atrioventrikular (AV block) derajat dua atau tiga.
- Hipertensi pulmonal.
3. Gangguan ginjal dan hati
- Penyakit ginjal kronis stadium lima dengan fungsi ginjal kurang dari 15 persen.
- Penyakit ginjal kronis stadium tiga atau empat yang disertai proteinuria berat sebesar 3+ atau lebih dan/atau kegagalan organ utama lainnya.
- Sirosis hati.
4. Penyakit paru-paru
- Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), emfisema, bronkiektasis, atau fibrosis paru berat dengan saturasi oksigen (SpO2) di bawah 90 persen dan/atau FEV1 di bawah 50 persen.
- Penyakit paru kronis yang disertai gangguan jantung.
5. Kanker dan gangguan kekebalan tubuh
- Keganasan atau kanker yang masih menjalani kemoterapi, radioterapi, maupun pengobatan lain yang menekan sistem kekebalan tubuh.
6. Kehamilan dan penyakit infeksi
- Kehamilan dengan perkiraan persalinan tiga bulan atau kurang, serta kehamilan berisiko tinggi atau disertai komplikasi pada usia kandungan berapa pun.
- Penyakit infeksi tertentu yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
- Luka atau ulkus gangren.
Selain kondisi tersebut, hipertensi yang belum terkendali dan tuberkulosis (TB), termasuk TB resistan obat, juga memerlukan perhatian dalam evaluasi kesehatan.
Berdasarkan ketentuan yang dirangkum dalam KMHU tersebut, hipertensi stadium dua dengan tekanan sistolik di atas 160 mmHg dan/atau diastolik di atas 100 mmHg serta TB resistan obat termasuk kondisi yang memerlukan penanganan dan evaluasi sebelum penetapan status kesehatan. Kondisi tersebut perlu dibedakan dari kategori tidak memenuhi syarat secara permanen untuk musim haji berjalan.
Pemeriksaan Jantung dan Kanker Menjadi Perhatian Tim Monev
Sejalan dengan ketentuan tersebut, Tim Monev dalam koordinasi bersama RSUD Kota Bekasi juga menyoroti sejumlah pemeriksaan lanjutan yang perlu diperhatikan dokter spesialis.
Beberapa kondisi yang menjadi perhatian meliputi:
- Riwayat serangan jantung atau tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
- Temuan kardiomegali yang memerlukan pemeriksaan lanjutan echocardiography.
- Pemeriksaan penanda tumor (CA marker) dan pencitraan bagi pasien kanker setelah menjalani kemoterapi.
Edi meminta dokter spesialis memastikan hasil pemeriksaan dan diagnosis tertulis secara jelas agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kesehatan jemaah.
Dokter Poli Umum Medical Check-Up (MCU) RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, dr. Zulfa Khairunnisa, menyambut baik koordinasi tersebut. Menurutnya, penyamaan persepsi diperlukan agar hasil pemeriksaan spesialis tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan jemaah.
"Koordinasi ini sangat membantu kami menyamakan persepsi di lapangan, terutama agar dokter spesialis menuliskan diagnosa klinis secara jelas tanpa mencantumkan kalimat rekomendasi fit untuk haji yang berpotensi menimbulkan salah paham bagi jemaah sebelum seluruh hasil pemeriksaan selesai dievaluasi," ungkap dr. Zulfa Khairunnisa.
Jemaah Disabilitas Mendapatkan Keringanan Pemeriksaan
Penetapan istitaah kesehatan juga memperhatikan kebutuhan jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
Dalam koordinasi tersebut, Edi menjelaskan bahwa jemaah dengan gangguan penglihatan atau pendengaran dapat memperoleh rukhsah atau keringanan dalam pemeriksaan kognitif di puskesmas.
Kondisi disabilitas tersebut perlu dicatat dalam Siskohatkes agar jemaah mendapatkan pendampingan khusus, termasuk melalui penerapan buddy system dalam kelompok.
"Kita terus memperkuat layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bagi jemaah dengan disabilitas, seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, diberikan rukhsah atau keringanan dalam pemeriksaan kognitif di Puskesmas serta dicatat dalam sistem agar mendapatkan pendampingan khusus, termasuk penerapan buddy system di kelompoknya," tambahnya.
Dalam pembagian kewenangan pemeriksaan, RSUD berperan sebagai fasilitas pemeriksaan penunjang dan tidak memiliki akun untuk memasukkan data ke Siskohatkes. Skrining awal dan penginputan data akhir tetap menjadi kewenangan puskesmas sesuai domisili atau kuota asal jemaah.
Melalui penerapan standar pemeriksaan tersebut, penetapan istitaah kesehatan diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan kemampuan fungsional jemaah sebelum keberangkatan haji.
Sumber: Kemenhaj RI




