Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M mulai diarahkan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan diperlukan agar pemenuhan kuota, pemeriksaan kesehatan jemaah, pelunasan biaya, hingga kesiapan keberangkatan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ian Heriyawan, menekankan pentingnya koordinasi tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Negeri Tahun 1448 H/2027 M di Bekasi, Selasa (20/10/2026).
Menurut Ian, persiapan sejak dini diperlukan karena penyelenggaraan haji melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan. Karena itu, jajaran pemerintah pusat dan Kantor Wilayah Kemenhaj perlu menyamakan pemahaman mengenai ketentuan serta petunjuk teknis pelaksanaan haji.
Koordinasi Daerah Menyangkut Kesehatan hingga Dokumen Jemaah
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah istithaah kesehatan. Ian menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian dari upaya melindungi keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah.
Kemenhaj juga menyoroti perlunya perencanaan pelunasan biaya haji tahap pertama dan kedua. Strategi tersebut perlu disiapkan dengan mempertimbangkan pemenuhan kuota, kesiapan kesehatan, serta kemampuan finansial jemaah.
Di sisi administrasi, ketepatan data kependudukan, paspor, dan dokumen visa perlu dipastikan sejak awal melalui koordinasi dengan instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan agar proses pemberangkatan dapat berlangsung sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Kesiapan sarana pelayanan juga masuk dalam agenda persiapan domestik. Asrama haji, embarkasi, dan transportasi perlu dipastikan mendukung kelancaran keberangkatan sekaligus memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Evaluasi Haji 2026 Menjadi Dasar Perbaikan
Selain mematangkan persiapan teknis, Kemenhaj meminta agar evaluasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M digunakan sebagai dasar perbaikan layanan pada tahun berikutnya.
Ian meminta jajaran pusat dan Kantor Wilayah Kemenhaj menyelaraskan pemahaman serta menyempurnakan petunjuk teknis agar pelaksanaan operasional dapat diterapkan secara konsisten di berbagai daerah.
Koordinasi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan untuk mengantisipasi tantangan operasional. Dengan demikian, persiapan tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kesiapan layanan yang mendukung perjalanan jemaah.
Kemenhaj menempatkan kerja sama lintas sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah. Persiapan di dalam negeri menjadi mata rantai awal pelayanan yang berlanjut selama jemaah berada di Arab Saudi hingga operasional haji berakhir.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abd. Haris, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Nurchalis, serta jajaran pejabat terkait dan kepala kantor wilayah dari berbagai daerah.
Penguatan sinergi pusat dan daerah menjadi salah satu fokus persiapan Haji 2027. Namun, pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen hingga koordinasi keberangkatan jemaah.
Sumber: Kemenhaj RI
