Regulasi

20–30% Jemaah Haji 2027 Lansia, Simak Aturan Baru Manasik agar Tak Kelelahan Sebelum Armuzna

20–30% Jemaah Haji 2027 Lansia, Simak Aturan Baru Manasik agar Tak Kelelahan Sebelum Armuzna

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi mengubah sejumlah istilah krusial dalam Standar Kurikulum Manasik Haji Nasional (SKMHN) menjelang musim haji 1448 H/2027 M, termasuk mengganti istilah "Salat Arba'in" dan "Mina Jadid". Langkah ini ditempuh untuk melindungi stamina jemaah sebelum memasuki puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mengingat 20 hingga 30 persen jemaah Indonesia merupakan kelompok lanjut usia (lansia) di atas 65 tahun.

Berdasarkan data pembekalan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang digelar daring pada Minggu (22/11/2026), jumlah jemaah lansia pada 2027 diperkirakan mencapai 45.000 hingga 65.000 orang dari total lebih dari 200.000 jemaah yang terbagi dalam 527 kloter. Selain itu, 60 hingga 75 persen jemaah masuk kategori risiko tinggi (risti) medis dengan penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes.

Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj RI, Afief Mundzir, menjelaskan bahwa tingginya proporsi kelompok rentan tersebut merupakan dampak masa tunggu keberangkatan yang mencapai puluhan tahun. Di sisi lain, mayoritas jemaah berasal dari wilayah pedesaan dan baru pertama kali bepergian ke luar negeri sehingga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap arahan petugas di lapangan.

Hapus Istilah "Salat Arba'in" dan "Mina Jadid"

Untuk mencegah jemaah memaksakan kondisi fisik sebelum fase Armuzna, Kemenhaj menyesuaikan dua nomenklatur utama dalam kurikulum manasik nasional:

  • "Salat Arba'in di Madinah" diubah menjadi "Salat 5 Waktu di Masjid Nabawi": Penyesuaian ini bertujuan menghentikan kebiasaan jemaah lansia dan risti yang memaksakan diri mengejar target salat 40 waktu berturut-turut hingga memicu kelelahan kronis. Perubahan istilah ini bukan penghapusan anjuran salat berjemaah, melainkan penekanan agar jemaah mengukur kemampuan fisiknya.
  • "Mina Jadid" diubah menjadi "Zona 3, Zona 4, dan Zona 5 Mina": Penamaan baru ini diselaraskan dengan tata ruang dan zonasi resmi pemerintah agar jemaah tidak bingung mengenai batas wilayah mabit saat berada di lapangan.

Selain pembaruan istilah, jemaah juga akan diedukasi untuk membatasi pelaksanaan umrah sunah berulang kali pada fase pra-Armuzna agar cadangan stamina tetap terjaga hingga puncak haji.

Skema Keringanan Ibadah di Puncak Haji

Dalam pembekalan tersebut, Kemenhaj menekankan paradigma pelayanan yang adaptif dan berorientasi pada keselamatan jiwa (hifz al-nafs), sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tri Sukses Haji (Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi, dan Sukses Peradaban). Petugas dibekali tiga skema mitigasi berbasis keringanan syariat (rukhsah) untuk diterapkan selama fase Armuzna:

  • Arafah: Penjaminan pelaksanaan wukuf serta fasilitasi badal haji bagi jemaah yang sakit berat atau mengalami uzur syar'i.
  • Muzdalifah: Penerapan Mabit Murur, yakni jemaah prioritas melintas di dalam bus tanpa turun guna menghindari kepadatan dan kelelahan ekstrem.
  • Mina: Penerapan skema Tanazul (pemulangan lebih awal ke hotel di Makkah) serta Badal Lontar Jumrah bagi jemaah yang tidak mampu melontar secara mandiri.
"Mengambil keringanan syariat (rukhsah) seperti skema Mabit Murur, Tanazul, dan Badal bukanlah pengurangan kualitas ibadah, melainkan wujud ketaatan syariat tertinggi demi menjaga keselamatan jiwa ratusan ribu jemaah," tegas Afief.

Larangan Fatwa Pribadi bagi Petugas

Di sisi operasional, Kemenhaj mengingatkan seluruh calon petugas PPIH bahwa tugas utama mereka adalah Khidmatul Hujjaj atau melayani jemaah. Petugas diminta tidak membiarkan keraguan soal kesempurnaan ritual pribadi menghambat respons darurat dalam menolong jemaah lansia di lapangan.

Kemenhaj juga meluruskan persoalan fikih terkait kewajiban petugas mengenakan seragam dinas lengkap alih-alih kain ihram saat bertugas. Menurut Afief, mengenakan pakaian tidak berjahit merupakan wajib haji, bukan rukun haji, sehingga ibadah haji petugas yang berseragam dinas demi kecepatan mobilisasi, perlindungan fisik, dan kemudahan identifikasi tetap dinyatakan sah. Konsekuensi pelanggaran wajib haji karena uzur tugas tersebut diselesaikan melalui dam atau fidyah berupa menyembelih seekor kambing, memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa selama tiga hari.

Untuk menjaga ketertiban lapangan, seluruh petugas PPIH Arab Saudi 2027 diwajibkan berada dalam satu komando regulasi Kemenhaj RI. Petugas dilarang keras memberikan fatwa atau arahan pribadi yang bertentangan dengan keputusan kolektif pemerintah—seperti mengajak jemaah melakukan mabit di luar zonasi resmi maupun menyalurkan pembayaran dam di luar jalur yang ditetapkan.

Sumber: Kemenhaj RI

Bagikan