Regulasi

Saudi Hapus Paket D, Layanan Fullboard Dikelola Syarikah

Saudi Hapus Paket D, Layanan Fullboard Dikelola Syarikah

Arab Saudi mengubah skema layanan untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M. Pemerintah Arab Saudi menghapus Paket D untuk layanan Masyair, sehingga Paket C menjadi tingkat layanan terendah.

Perubahan tersebut disoroti Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII dalam rangka pengawasan persiapan Haji 2027 di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Menurut Husni, perubahan Paket Masyair dari D menjadi C memberikan keleluasaan dan kenyamanan lebih baik bagi jemaah, termasuk fasilitas pendingin di kawasan Armuzna.

“Paket Masyair dari paket D menjadi paket C, itu artinya keleluasaan, kenyamanan, pendingin, itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Husni.

Layanan Haji 2027 Masuk Skema Fullboard

Husni juga menyoroti penerapan konsep fullboard dalam penyelenggaraan Haji 2027.

Menurutnya, hotel, katering, transportasi, hingga layanan di Armuzna akan dikelola oleh syarikah.

“Yang kedua, tentunya kita juga melihat ini tahun ini adalah tahun pertama bahwa yang namanya fullboard, jadi dari mulai hotel, mulai katering, mulai transportasi, dan Armuzna, itu semuanya dikelola oleh syarikah,” katanya.

Husni menilai pengelolaan layanan secara terintegrasi merupakan langkah besar untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah.

Pernyataan mengenai “tahun pertama” merupakan penjelasan Husni mengenai penerapan fullboard pada 2027. Hal itu tidak berarti syarikah baru pertama kali menangani layanan jemaah Indonesia pada musim tersebut.

Indonesia Ikuti Mekanisme Nusuk

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan skema Saudi juga berdampak pada proses pengadaan layanan oleh Indonesia.

Dalam penjelasannya pada 14 September 2026, Irfan mengatakan Indonesia tidak dapat lagi memesan hotel dan katering secara terpisah. Indonesia harus mengikuti mekanisme Nusuk yang ditetapkan Saudi.

Mekanisme tersebut bukan kebijakan yang baru muncul pada September. Penataan layanan Haji 2027, termasuk penghapusan Paket D dan penggunaan mekanisme kontrak melalui Nusuk, telah diumumkan sejak persiapan Haji 2027 dimulai pada pertengahan 2026.

Dengan demikian, pernyataan Husni dan Irfan pada September lebih tepat dipahami sebagai penjelasan mengenai penerapan skema Haji 2027, bukan pengumuman baru mengenai penghapusan Paket D.

Tantangan Berikutnya: Biaya Haji 2027

Perubahan standar layanan Saudi akan berpengaruh pada persiapan biaya Haji 2027. Pemerintah dan DPR masih membahas besaran biaya penyelenggaraan haji untuk musim mendatang.

Di sisi layanan, Indonesia kini harus menyesuaikan pengadaan hotel, katering, transportasi, dan Armuzna dengan skema fullboard serta mekanisme yang ditetapkan Saudi.

Bagi jemaah, peningkatan dari Paket D ke C dan integrasi layanan tersebut baru dapat dinilai setelah penyelenggaraan Haji 2027 berjalan. Tantangannya bukan hanya memastikan standar layanan meningkat, tetapi juga memastikan perubahan tersebut tercermin dalam kenyamanan jemaah tanpa menimbulkan beban biaya yang tidak proporsional.

Catatan ASPHIRASI: Skema Baru Menuntut Kejelasan Teknis

Perubahan skema layanan di sisi Arab Saudi selalu berujung pada satu pertanyaan praktis di dalam negeri, yaitu siapa yang menanggung penyesuaiannya. Selama rincian teknis dan konsekuensi biayanya belum diuraikan, pelaku usaha sulit menyusun perencanaan yang bertanggung jawab. ASPHIRASI memandang kejelasan teknis ini sebagai kebutuhan operasional, bukan sekadar urusan kebijakan.

Pengelolaan layanan yang terintegrasi berpotensi menyederhanakan koordinasi, tetapi juga mempersempit ruang penyelenggara untuk memilih dan menegosiasikan mitra. Ketika pilihan menyempit, mutu layanan bergantung pada mekanisme pengawasan dan penanganan keluhan yang bekerja, bukan pada persaingan antarpenyedia. Karena itu jalur pengaduan jemaah perlu dipastikan tetap jelas dan mudah diakses.

Bagi jemaah, perbaikan standar layanan baru bernilai bila terasa di lapangan, bukan berhenti sebagai perubahan nama paket. ASPHIRASI mendorong agar evaluasi setelah musim haji berjalan dibuka ke publik, sehingga klaim peningkatan layanan dapat diuji oleh pihak yang merasakannya langsung.

Bagikan