MADIUN — Kementerian Haji dan Umrah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengambil porsi lebih besar dalam rantai pasok haji dan umrah, sektor yang menurut pemerintah memiliki potensi perputaran ekonomi sekitar Rp80 triliun per tahun.
Dorongan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf saat membuka Business Matching Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umrah 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun, Sabtu, 26 September 2026.
Menurut Kementerian Haji dan Umrah, nilai tersebut terdiri atas kebutuhan penyelenggaraan haji yang diperkirakan mendekati Rp20 triliun serta ekonomi umrah sekitar Rp60 triliun. Estimasi Rp80 triliun ini sebelumnya juga telah digunakan pemerintah dalam agenda pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.haji.go+1
Dari Belanja Jemaah ke Rantai Pasok Nasional
Irfan Yusuf mengatakan perputaran uang dari penyelenggaraan perjalanan ibadah seharusnya memberi manfaat lebih besar bagi pelaku usaha di dalam negeri.
“Harapan kita, angka itu jangan semuanya hilang. Sebaiknya sebagian bisa kembali kepada masyarakat kita,” kata Irfan dalam keterangan Kemenhaj.
Pernyataan itu menyoroti persoalan yang dihadapi sektor haji dan umrah: besarnya belanja jemaah Indonesia belum tentu sepenuhnya mengalir ke perusahaan nasional. Pengeluaran jemaah mencakup beragam kebutuhan, mulai dari transportasi, hotel, makanan, perlengkapan ibadah, layanan kesehatan, logistik, hingga produk konsumsi dan oleh-oleh.
Bagi perusahaan travel dan penyelenggara perjalanan ibadah, agenda tersebut dapat berarti perluasan kerja sama dengan pemasok domestik. Sementara untuk UMKM, peluangnya tidak terbatas pada penjualan produk langsung kepada jemaah, melainkan juga menjadi bagian dari pengadaan kebutuhan dalam skala besar.
Kemenhaj sebelumnya menyebut pengembangan ekosistem ekonomi haji akan mencakup pengadaan produk lokal, pengembangan platform ekonomi haji, dan penguatan investasi dari hulu hingga hilir.
Business Matching Ditargetkan Berujung Kontrak
Dalam kegiatan di Madiun, sekitar 300 UMKM dari Jawa Timur dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, perbankan, eksportir, dan mitra strategis. Kemenhaj menyatakan forum tersebut dirancang sebagai business matching, bukan sekadar ruang promosi produk.
Irfan berharap pertemuan itu menghasilkan kontrak, transaksi, dan kerja sama yang berkelanjutan. Bagi peserta, keberhasilan forum semacam ini akan ditentukan oleh tindak lanjut setelah expo: apakah terdapat pesanan, akses pembiayaan, pembinaan standar produk, atau jalur distribusi yang benar-benar terbuka.
Penyelenggara travel haji dan umrah dapat menjadi penghubung penting dalam skema tersebut. Mereka memiliki kedekatan dengan kebutuhan jemaah, sementara produsen lokal dapat memasok barang seperti makanan olahan, perlengkapan ibadah, tas dan koper, seragam, busana muslim, produk kesehatan, serta cendera mata.
Namun, untuk kebutuhan di Arab Saudi, skala dan kepastian layanan menjadi faktor utama. Pengusaha tidak cukup hanya memiliki produk yang menarik; mereka juga harus mampu menjamin jumlah produksi, kualitas yang seragam, pengiriman tepat waktu, dan kelangsungan pasokan.
Pasar Saudi Jadi Target, Standar Jadi Hambatan
Kemenhaj melihat pasar Arab Saudi terbuka bagi sejumlah produk Indonesia, termasuk makanan dan minuman, pangan olahan, perlengkapan haji, busana, kerajinan, serta oleh-oleh.
Akan tetapi, pasar tersebut membawa tuntutan yang lebih tinggi. Irfan menekankan pentingnya kesesuaian produk dengan standar mutu, harga, regulasi, dan kontinuitas pasokan.
“Kalau hari ini kita bisa mengekspor, tetapi tahun berikutnya tidak siap, mitra tentu akan memilih pemasok yang kontinuitasnya lebih terjamin,” ujarnya.
Pesan tersebut relevan bagi UMKM yang ingin beralih dari pasar lokal ke pasar ekspor atau pengadaan haji dalam jumlah besar. Tantangan utama bukan semata menemukan pembeli, melainkan mempertahankan kemampuan produksi dan memenuhi standar secara konsisten.
Produk makanan, misalnya, harus memenuhi ketentuan keamanan pangan, masa simpan, kemasan, dan distribusi. Produk busana atau perlengkapan ibadah harus mampu memenuhi spesifikasi serta jadwal pengadaan. Untuk layanan perjalanan, tantangannya mencakup kepastian akomodasi, transportasi, pendampingan, transparansi biaya, dan perlindungan jemaah.
Konsorsium Ekspor untuk UMKM
Kemenhaj mendorong pembentukan kemitraan dan konsorsium ekspor agar UMKM dapat memenuhi permintaan pasar secara kolektif, alih-alih bekerja sendiri-sendiri.
Model konsorsium berpotensi membantu pelaku usaha kecil dalam beberapa hal, seperti menggabungkan kapasitas produksi, membagi biaya logistik, memperkuat posisi tawar, dan memenuhi pesanan dalam volume besar. Kolaborasi juga dapat membuka akses terhadap perbankan, eksportir, dan perusahaan yang sudah memiliki jaringan distribusi di Arab Saudi.
Bagi pemilik usaha yang bergerak di sektor haji dan umrah, peluang paling nyata kemungkinan muncul melalui kerja sama antarpelaku usaha. Travel dapat menjalin kontrak dengan produsen lokal untuk perlengkapan jemaah. Hotel dan katering dapat mengembangkan pasokan makanan Indonesia. Eksportir dapat mengonsolidasikan produk dari beberapa UMKM agar layak dikirim dalam skala komersial.
Kunci berikutnya adalah transparansi mengenai kebutuhan pasar dan mekanisme pengadaannya. Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai spesifikasi produk, volume kebutuhan, tenggat waktu, persyaratan legalitas, serta pihak yang menjadi pembeli atau penanggung jawab distribusi.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Realisasi
Pemerintah menempatkan haji dan umrah bukan hanya sebagai kegiatan ritual, melainkan salah satu penggerak ekonomi nasional. Akan tetapi, realisasi gagasan itu akan bergantung pada kemampuan mengubah potensi Rp80 triliun menjadi transaksi yang dapat diakses oleh pelaku usaha Indonesia.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah peserta expo atau banyaknya produk yang dipamerkan. Yang lebih penting adalah nilai kontrak yang terbentuk, jumlah UMKM yang masuk ke rantai pasok, volume produk yang terjual atau diekspor, serta peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
Bagi jemaah, keterlibatan lebih besar perusahaan nasional berpotensi memperluas pilihan layanan dan produk. Namun, manfaat itu harus berjalan bersama dengan kualitas pelayanan, transparansi biaya, keamanan perjalanan, dan kepastian perlindungan konsumen.
Bagi UMKM, agenda Kemenhaj membuka peluang masuk ke pasar yang besar, tetapi juga menuntut kesiapan usaha yang lebih matang. Dalam bisnis haji dan umrah, reputasi pemasok akan sangat ditentukan oleh satu hal: kemampuan memenuhi janji ketika jemaah dan mitra usaha membutuhkannya.
Catatan ASPHIRASI: UMKM dalam Rantai Pasok Haji-Umrah
Asosiasi sepakat bahwa belanja jemaah semestinya memberi manfaat lebih besar bagi pelaku usaha dalam negeri. Travel berizin berada dekat dengan kebutuhan jemaah, sehingga dapat menjadi penghubung antara produsen lokal dan layanan di Tanah Suci. Peran itu perlu diakui dalam desain program, bukan sekadar menempatkan travel sebagai pembeli.
Namun, seperti diingatkan artikel ini, pasar tersebut menuntut kepastian mutu, jumlah, dan waktu pengiriman. Penyelenggara tidak dapat mempertaruhkan layanan jemaah pada pemasok yang belum siap. Karena itu, kami mendorong keterbukaan informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dan mekanisme pengadaan.
Ukuran keberhasilan agenda ini adalah kontrak yang terealisasi dan manfaat yang dirasakan jemaah. Produk lokal yang dipakai dalam layanan harus tetap memenuhi standar dan tidak menaikkan biaya paket tanpa alasan yang jelas. Asosiasi siap menjadi mitra dialog agar kepentingan UMKM, penyelenggara, dan jemaah dapat berjalan bersama.
Sumber: Kemenhaj RI
