
KMHU Nomor 78 Tahun 2026 adalah Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadikannya rujukan seleksi petugas musim haji 1448 H/2027 M, dari PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sampai Petugas Haji Daerah (PHD).
Teks lengkapnya belum tercantum di daftar regulasi haji.go.id per 10 November 2026, dan tanggal penetapannya tidak disebut dalam rilis resmi yang kami telusuri. Yang sudah diumumkan resmi jajaran Kemenhaj antara lain usia calon PHD paling tinggi 55 tahun, bukti pengalaman memimpin berupa surat keputusan, dan larangan PHD merangkap jabatan kepala daerah, anggota DPRD, atau pejabat forum komunikasi pimpinan daerah.
Apa itu KMHU Nomor 78 Tahun 2026?
KMHU adalah singkatan Keputusan Menteri Haji dan Umrah. KMHU No 78 Tahun 2026 berisi pedoman memilih petugas haji reguler, lewat seleksi maupun penunjukan. Siaran pers Kemenhaj 5 November 2026 menyebut seleksi PHD 2027 mengacu pada keputusan ini.
Pedoman yang sama dipakai untuk PPIH. Saat memverifikasi dokumen calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada 1 sampai 2 September 2026, Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Bali Muhammad Nasihuddin menegaskan, "Semua persyaratan merujuk pada KMHU Nomor 78 Tahun 2026."
Siapa saja petugas yang diatur?
Ada tiga kelompok petugas, sesuai judul keputusan. Ketiganya dikenal dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah (Permen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- PPIH: petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan Menteri untuk membina, melayani, dan melindungi jemaah, terdiri atas PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter.
- Pendukung PPIH: tenaga yang membantu PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, dan PPIH Arab Saudi. Pada 15 Oktober 2026, 484 mahasiswa Indonesia di Timur Tengah mengikuti CAT daring tenaga pendukung PPIH Arab Saudi.
- PHD: petugas usulan gubernur atau bupati/wali kota yang membantu petugas kloter dalam pelayanan umum dan kesehatan. Kuotanya diambil dari kuota haji reguler.
Frasa "dan/atau penunjukan" sejalan dengan Permen 3/2025, yang menyebut PPIH harus lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan. Pendukung PPIH direkrut lewat mekanisme yang sama.
Uraian tugas tiap jenis petugas ada di panduan PPIH Adalah Apa? Tugas, Kuota, dan Syarat Seleksi PPIH 2027.
Apa isi pokok yang sudah diumumkan?
Yang sudah diumumkan menyangkut syarat calon PHD dan rujukan syarat PPIH. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Buleleng, H. Agus Annurrahman, memaparkan kepada Bupati Buleleng pada 3 September 2026 bahwa KMHU 78 turut mengatur PHD, antara lain:
- Usia calon PHD paling tinggi 55 tahun.
- Bukti kemampuan manajerial berupa pengalaman memimpin organisasi, lembaga, atau instansi yang dibuktikan dengan surat keputusan.
- Larangan PHD merangkap jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan maupun anggota DPRD, dan pejabat forum komunikasi pimpinan daerah.
Untuk PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi 2027, syarat dasar yang diumumkan Kemenhaj pada 23 Agustus 2026 antara lain WNI, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berekam jejak baik, tidak sedang menjalani proses hukum pidana, dan peserta aktif BPJS Kesehatan. Formasi tertentu menambah syarat, seperti batas usia atau sertifikat pembimbing ibadah.
Kanwil Kemenhaj Bali juga menyoroti keabsahan surat rekomendasi. Rekomendasi yang ditandatangani pimpinan satuan kerja di daerah, bukan pejabat pembina kepegawaian tertinggi di instansi induk, berpotensi menggugurkan berkas.
Apa yang berubah dibanding pedoman 2026?
Pada musim 1447 H/2026 M, seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat berpedoman pada KMHU Nomor 22 Tahun 2025, yang judulnya hanya menyebut PPIH dan pendukung PPIH. Seleksi PHD 2026 memakai pedoman terpisah, yaitu Keputusan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor KEP-5/BN/2026. Judul KMHU 78/2026 kini mencakup ketiganya.
Syarat PHD juga lebih ketat. Pedoman 2026 membolehkan calon berusia sampai 58 tahun dan cukup menyebut "memiliki kemampuan manajerial". Untuk 2027, Kemenhaj menetapkan usia 30 sampai 55 tahun bagi pelayanan umum (minimal S1) dan 27 sampai 55 tahun bagi pelayanan kesehatan, dengan kemampuan manajerial yang dibuktikan surat keputusan.
Bagaimana tahapan seleksi Petugas Haji Daerah 2027?
Siaran pers Kemenhaj 5 November 2026 menyebut seleksi PHD 2027 mengacu pada KMHU 78/2026. Tahapannya sebagai berikut.
- Pendaftaran daring di petugas.haji.go.id pada 5 sampai 10 November 2026.
- Verifikasi administrasi: KTP, ijazah terakhir, surat rekomendasi kepala daerah, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, dan SKCK bagi non-ASN. Hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua dan sekretaris panitia.
- Tes berbasis komputer (CAT) pada 14 November 2026. Rekapitulasi hasilnya diumumkan terbuka di lokasi tes dan/atau lewat akun peserta.
- Pengumuman hasil seleksi pada 16 November 2026.
Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah juga menyebut syarat surat pernyataan ketersediaan dukungan anggaran dari APBD provinsi dan/atau kabupaten/kota. Permen 3/2025 memang membebankan biaya operasional PHD pada APBD.
Syarat per bidang kami rangkum dalam berita Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka Enam Hari.
Apa dampaknya bagi jemaah dan travel?
Bagi jemaah haji reguler, setiap kursi PHD diambil dari kuota haji reguler. Rilis Kemenhaj 9 November 2026 mencatat kuota PHD 1448 H/2027 M sebanyak 864 orang dari total kuota reguler 203.320. Seleksi ketat menentukan apakah kursi itu benar-benar dipakai melayani jemaah. Agus Annurrahman menyebut PHD sebagai pelayan jemaah, "bukan jalur ibadah pribadi" yang memanfaatkan anggaran daerah.
Bagi travel haji khusus (PIHK) dan umrah (PPIU), judul KMHU 78/2026 tidak menyebut petugas PIHK. UU Nomor 14 Tahun 2025 pun memisahkan PPIH reguler, pembimbing KBIHU, dan petugas PIHK, misalnya dalam pengecualian syarat jeda 18 tahun sejak haji terakhir. Staf travel yang ingin menjadi PPIH atau PHD menempuh seleksi resmi seperti pendaftar lain.
Cara kuota reguler dibagi dijelaskan di panduan Kuota Haji Indonesia: 4 Tahap Penetapan.
Di mana membaca teks lengkap KMHU 78/2026?
Per 10 November 2026, KMHU 78/2026 belum ada di daftar regulasi haji.go.id. Mintalah salinan atau penjelasan resmi ke Kantor Kemenhaj kabupaten/kota atau Kanwil provinsi, dan waspadai berkas beredar tanpa sumber jelas.
Kemenhaj menegaskan seleksi PPIH 2027 tidak dipungut biaya dan harus bebas gratifikasi. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo berpesan, "Jangan percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan."
Catatan ASPHIRASI
ASPHIRASI memandang pengetatan syarat PHD sebagai langkah yang berpihak pada jemaah. Kursi PHD berasal dari kuota yang sama dengan jemaah reguler, sehingga pemerintah daerah sebaiknya mengusulkan calon yang siap bekerja melayani, bukan sebagai hadiah.
Bagi anggota, pedoman ini mengatur petugas pemerintah untuk haji reguler sesuai judulnya. Pembimbing dan staf lapangan PIHK tetap perlu memahami struktur PPIH di Arab Saudi agar tahu ke mana berkoordinasi bila jemaah membutuhkan bantuan.
Kami juga mendorong Kemenhaj memuat teks lengkap KMHU 78/2026 di kanal regulasi resminya. Teks yang terbuka memudahkan pendaftar, pemerintah daerah, dan masyarakat mengawasi seleksi, sekaligus mempersempit ruang calo.
Catatan mengenai kemutakhiran data
Data ini per 10 November 2026, bersumber dari siaran pers Kemenhaj, berita Kanwil Kemenhaj Bali dan Sulawesi Tengah, Keputusan Dirjen KEP-5/BN/2026, Permen 3/2025, dan UU 14/2025. Teks lengkap KMHU 78/2026 belum kami baca karena belum tercantum di daftar regulasi haji.go.id. Jadwal, syarat, dan kuota dapat berubah, jadi konfirmasikan ke haji.go.id, petugas.haji.go.id, atau Kanwil Kemenhaj provinsi.




