Komnas Haji dan Umrah meminta keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan perjalanan umrah di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan pertimbangan keselamatan perlu mencakup keputusan mengenai keberangkatan, penundaan perjalanan, perubahan rute penerbangan, hingga pemulangan jemaah.
“Jika kondisi keamanan dinilai berisiko, penundaan sementara merupakan langkah pelindungan, bukan bentuk penghalangan terhadap pelaksanaan ibadah,” ujar Mustolih dalam keterangan yang dikutip sejumlah media, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Arab Saudi melaporkan pencegatan sebuah pesawat nirawak di sebelah selatan Makkah pada Selasa (15/9/2026). Menurut juru bicara koalisi pimpinan Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, drone tersebut dihancurkan sebelum memasuki wilayah udara terlarang Makkah.
Saudi menyatakan drone itu diluncurkan oleh kelompok Houthi. Pernyataan tersebut menjadi dasar pemberitaan mengenai eskalasi Saudi-Houthi, tetapi atribusi peluncuran tetap perlu disampaikan sebagai klaim pihak Saudi ketika tidak disertai verifikasi independen.
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Gangguan Perjalanan
Komnas Haji dan Umrah mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, perwakilan Indonesia di Arab Saudi, maskapai penerbangan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), dan asosiasi penyelenggara.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan informasi mengenai kondisi keamanan dan perjalanan jemaah tersedia melalui kanal yang terkoordinasi.
Komnas Haji juga meminta pemerintah menyiapkan skenario apabila terjadi gangguan perjalanan, termasuk penundaan keberangkatan, perubahan penerbangan, hingga pemulangan darurat. Kebutuhan dasar jemaah seperti akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, dan transportasi juga disebut perlu masuk dalam perencanaan.
Bagi jemaah yang perjalanannya terganggu, Komnas Haji meminta hak mereka tetap diselesaikan. Opsi yang disebut mencakup penjadwalan ulang atau pengembalian dana apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan.
PPIU Diminta Tidak Menunggu Krisis Terjadi
Komnas Haji juga menempatkan PPIU dalam rantai perlindungan jemaah. Penyelenggara diminta menyampaikan informasi secara terbuka dan berkala serta melakukan penilaian risiko terhadap perjalanan yang akan dilaksanakan.
Dalam kondisi perjalanan terganggu, persoalan tidak berhenti pada status penerbangan. Jemaah tetap membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, pendampingan, dan kepulangan.
Komnas Haji juga meminta asosiasi penyelenggara ikut mengoordinasikan anggotanya serta menyiapkan protokol penanganan keadaan darurat dan kanal informasi maupun pengaduan.
Bagi PPIU, situasi seperti ini membuat komunikasi menjadi bagian dari pengelolaan risiko. Informasi yang berubah mengenai penerbangan atau keamanan perlu diteruskan kepada jemaah tanpa menunggu masalah berkembang menjadi gangguan pelayanan.
Di sisi lain, jemaah diminta mengikuti arahan pemerintah, otoritas Arab Saudi, dan petugas PPIU serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Lima Langkah yang Diusulkan
Komnas Haji menyampaikan lima langkah kepada pemerintah.
- Pertama, mengaktifkan pusat koordinasi krisis yang melibatkan pemerintah, maskapai, PPIU, dan asosiasi.
- Kedua, memperbarui data jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, atau mengalami penundaan kepulangan.
- Ketiga, menyediakan informasi keamanan melalui kanal resmi dan sumber informasi yang terkoordinasi.
- Keempat, menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, hingga pemulangan atau evakuasi, termasuk kebutuhan akomodasi, konsumsi, kesehatan, komunikasi, dan transportasi.
- Kelima, menyiapkan penyelesaian hak jemaah apabila perjalanan ditunda atau dibatalkan, termasuk opsi penjadwalan ulang atau pengembalian dana.
Komnas Haji tidak meminta seluruh perjalanan umrah dihentikan. Yang disampaikan Mustolih adalah agar keputusan keberangkatan maupun penundaan mempertimbangkan kondisi keamanan.
Bagi penyelenggara, perkembangan ini membuat penilaian risiko perjalanan menjadi lebih konkret. Jika kondisi di lapangan berubah, pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah penerbangan tetap berjalan, tetapi bagaimana jemaah yang terdampak akan ditangani.
Catatan ASPHIRASI: Rencana Darurat bagi Jemaah Umrah
Usulan Komnas Haji dan Umrah patut disambut karena menempatkan keselamatan jemaah di depan. Asosiasi penyelenggara disebut sebagai bagian dari rantai perlindungan, dan ASPHIRASI memandang peran itu sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan, bukan sekadar disebut dalam daftar.
Yang dibutuhkan anggota di lapangan adalah kejelasan: siapa yang memutuskan penundaan, atas dasar informasi apa, dan bagaimana biaya ditanggung bila penerbangan berubah. Tanpa pedoman yang disepakati bersama, travel berisiko menanggung sendiri keputusan yang sebenarnya menyangkut keamanan kawasan, sementara jemaah menunggu tanpa kepastian.
Bagi jemaah, penundaan demi keselamatan bukan kerugian ibadah. Jemaah sebaiknya memastikan kontak travel dan pembimbingnya dapat dihubungi, menyimpan dokumen perjalanan dengan rapi, dan memeriksa kabar keamanan melalui kanal resmi sebelum meneruskannya. Travel yang terbuka sejak awal soal rencana cadangan akan lebih mudah dipercaya ketika situasi benar-benar berubah.
