
BEKASI – Jemaah haji yang menjalani pengobatan rutin menghadapi potensi kekurangan pasokan obat selama berada di Arab Saudi. Pasalnya, pemberian obat melalui layanan BPJS Kesehatan di dalam negeri dibatasi maksimal untuk kebutuhan 30 hari, sedangkan masa operasional perjalanan haji mencapai sekitar 40 hari di Saudi. Untuk mengantisipasi selisih 10 hari tersebut, pemerintah menyiapkan pengadaan obat di Arab Saudi.
Hal tersebut disampaikan Perwakilan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), dr. Edi Supriyatna, dalam kegiatan koordinasi evaluasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi di Puskesmas Pekayon, Selasa (17/11/2026).
Menurut Edi, kebutuhan obat untuk 10 hari tambahan selama jemaah berada di Arab Saudi telah diantisipasi pemerintah melalui mekanisme pengadaan obat di Tanah Suci.
"Ketentuan BPJS Kesehatan memang berlaku untuk pemberian obat maksimal satu bulan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi kekurangan 10 hari selama jemaah di Arab Saudi, pemerintah telah menyiapkan pengadaan obat di sana. Kuncinya, petugas puskesmas wajib menginput secara lengkap riwayat obat rutin bawaan jemaah ke dalam aplikasi Siskohatkes agar ketersediaannya dapat terpantau dan terpenuhi selama di Arab Saudi," terang dr. Edi.
Karena itu, petugas puskesmas diminta memastikan riwayat penggunaan obat rutin setiap jemaah tercatat secara lengkap dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes).
Pencatatan tersebut menjadi bagian penting dalam pemantauan kebutuhan obat jemaah selama berada di Arab Saudi, terutama bagi mereka yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.
Pemeriksaan Lanjutan di Rumah Sakit dan Klaim BPJS
Selain ketersediaan obat, evaluasi bersama Dinkes Kota Bekasi juga membahas kendala klaim BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan jemaah di rumah sakit.
Tim Monev menyoroti adanya pemeriksaan rujukan dari puskesmas yang kerap dianggap sebagai layanan skrining atau medical check-up (MCU) mandiri oleh BPJS Kesehatan.
Edi menegaskan bahwa pemeriksaan lanjutan tersebut dilakukan berdasarkan indikasi medis dan hasil konsultasi dari puskesmas, bukan atas permintaan pemeriksaan mandiri tanpa dasar medis.
Menurutnya, penyamaan pemahaman mengenai jenis layanan tersebut diperlukan agar pemeriksaan yang memang dibutuhkan secara medis dapat diproses sesuai ketentuan penjaminan BPJS Kesehatan.
Persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat secara teknis dan hukum. PKS tersebut menjadi tindak lanjut dari nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di tingkat pusat.
Melalui pencatatan riwayat pengobatan dalam Siskohatkes dan penguatan koordinasi penjaminan pemeriksaan lanjutan, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan layanan kesehatan jemaah, mulai dari pemeriksaan di dalam negeri hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
Sumber: Kemenhaj RI




