YOGYAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan penataan rantai pasok pangan untuk penyelenggaraan haji 2027. Pemerintah menargetkan semakin banyak kebutuhan konsumsi jemaah dipenuhi menggunakan produk pangan Indonesia, dengan persiapan mencakup produksi, standardisasi, ekspor hingga distribusi di Arab Saudi.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Ekosistem Pangan Haji dan Umrah yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, mengatakan pengembangan ekosistem pangan diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
“Kita ingin mewujudkan kemandirian pangan dengan memberdayakan produk nasional. Kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak perlu lagi mengandalkan impor,” ujar Jaenal.
Bukan Hanya Beras dan Makanan Siap Saji
Produk yang disiapkan untuk masuk ke rantai pasok haji tidak hanya bumbu dan makanan siap saji atau ready to eat (RTE).
Kemenhaj juga mendorong komoditas utama seperti:
- beras;
- sumber protein;
- buah;
- sayuran;
- minyak; dan
- produk pangan siap saji.
Pemerintah juga membuka ruang bagi produk dari berbagai daerah serta keterlibatan pelaku usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok tersebut.
Langkah ini melanjutkan arah kebijakan Kemenhaj yang sebelumnya telah mendorong pemanfaatan produk nasional untuk kebutuhan haji. Pada Januari 2026, Kemenhaj menggandeng Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk mendorong ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi. Untuk kebutuhan haji 2026, Kemenhaj saat itu memproyeksikan kebutuhan beras sekitar 3.913 ton.
Produk Ditargetkan Sudah di Saudi Sebulan Sebelum Keberangkatan
Salah satu target yang disampaikan dalam rapat adalah kesiapan produk pangan sebelum musim keberangkatan jemaah.
Jaenal mengatakan peta jalan yang disiapkan untuk 2027 menargetkan produk pangan sudah berada di Arab Saudi satu bulan sebelum keberangkatan jemaah.
“Peta jalan di 2027 nanti harapannya seluruh produk pangan ditargetkan siap berlabuh dan berada di Arab Saudi satu bulan sebelum keberangkatan,” kata Jaenal.
Target tersebut menunjukkan bahwa penataan pangan tidak hanya menyangkut produksi di Indonesia. Rantai pasok juga harus mencakup proses ekspor dan kesiapan logistik setelah produk tiba di Arab Saudi.
Pemerintah Siapkan Peta Jalan Rantai Pasok
Dalam rencana yang dibahas, rantai pasok akan ditata dari hulu hingga hilir.
Tahapannya mencakup pemetaan kebutuhan dan kapasitas produksi, kurasi atau pemilihan penyedia, standardisasi gizi dan mutu, produksi serta pengemasan, pemenuhan regulasi, ekspor, hingga distribusi di Arab Saudi.
Aspek ketertelusuran atau traceability juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin bahan baku dan proses produksi dapat dipantau untuk memastikan produk yang masuk dalam rantai pasok memenuhi standar yang ditetapkan.
Untuk mendukung pengembangan produk, perguruan tinggi juga didorong terlibat dalam riset dan pengembangan teknologi pangan. Salah satu contoh yang disebut adalah pengembangan RTE berbasis beras nasional dan produk lokal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi di Arab Saudi.
Persentase Produk Lokal Belum Ditetapkan
Meski pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan produk pangan dalam negeri, rapat tersebut belum menetapkan persentase kebutuhan pangan haji 2027 yang wajib dipenuhi dari produk Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan persentase pemenuhan kebutuhan pangan dari produk dalam negeri dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan.
“Ukuran yang bisa kita gunakan, misalnya, berapa persen kebutuhan pangan haji Indonesia 2027 yang sudah dapat kita penuhi dari dalam negeri,” ujar Tatang.
Dengan demikian, angka pemenuhan pangan domestik masih menjadi ukuran yang perlu dirumuskan, bukan target persentase yang telah ditetapkan dalam rapat tersebut.
Yang Sudah Ditargetkan dan yang Masih Disiapkan
Dari pembahasan di Yogyakarta, pemerintah telah menyampaikan beberapa arah yang ditargetkan untuk ekosistem pangan haji 2027.
Yang ditargetkan:
- meningkatkan penggunaan produk pangan Indonesia untuk kebutuhan konsumsi jemaah;
- memperluas jenis komoditas nasional yang masuk rantai pasok;
- menata rantai pasok dari produksi hingga distribusi di Arab Saudi;
- menyiapkan produk agar berada di Arab Saudi satu bulan sebelum keberangkatan jemaah; dan
- menggunakan pemenuhan kebutuhan pangan dari produk dalam negeri sebagai salah satu indikator pengembangan ekosistem.
Yang masih dalam tahap penyiapan:
- peta jalan lengkap ekosistem pangan 2027;
- pemetaan kebutuhan dan kapasitas produksi;
- kurasi serta pemilihan penyedia;
- standardisasi dan pemenuhan regulasi;
- kesiapan ekspor dan logistik;
- pengembangan teknologi pangan; dan
- penentuan persentase kebutuhan pangan yang dapat dipenuhi produk dalam negeri.
Artinya, pembahasan di Yogyakarta belum menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan pangan haji 2027 telah dialihkan ke produk Indonesia. Pemerintah masih menata mekanisme agar produk nasional dapat masuk ke rantai pasok secara lebih luas dan memenuhi persyaratan produksi, mutu, ekspor, serta distribusi di Arab Saudi.
Penataan tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang menghubungkan sektor produksi, perdagangan, teknologi, UMKM, hingga logistik.
Catatan ASPHIRASI: Produk Lokal Harus Tetap Layak Santap
Dorongan memakai produk pangan Indonesia untuk jemaah haji membawa dua manfaat sekaligus: cita rasa yang akrab bagi jemaah dan peluang bagi pelaku usaha dalam negeri. Namun ukuran keberhasilannya tetap harus kualitas makanan yang diterima jemaah, bukan semata asal produknya.
Target agar produk sudah berada di Arab Saudi sebelum keberangkatan jemaah menuntut rantai logistik yang rapi, termasuk penyimpanan dan pengawasan mutu setelah barang tiba. Aspek ketertelusuran yang disebut pemerintah perlu dijalankan sungguh-sungguh agar persoalan mutu dapat dilacak dan diperbaiki.
Karena persentase pemenuhan dari produk dalam negeri belum ditetapkan, kami mendorong agar angka itu kelak diumumkan secara terbuka beserta hasil evaluasinya. Penyelenggara umrah juga dapat mengambil pelajaran dari ekosistem ini bila kelak terbuka untuk kebutuhan jemaah umrah.
Sumber: Kemenhaj RI
