Ketua Gulf Research Center, Dr. Abdulaziz Sager, menilai peluang penyelesaian politik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman masih terbatas. Ia berpendapat bahwa kemampuan militer Houthi perlu dilemahkan sebelum Riyadh mempertimbangkan perundingan baru, merujuk pada sejumlah upaya dialog sebelumnya yang menurutnya belum menghasilkan penyelesaian yang bertahan.
Pandangan tersebut disampaikan Sager dalam program Arab Views di Riyadh, dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Arab News, Faisal J. Abbas. Arab News menerbitkan wawancara itu pada 19 Oktober 2026.
Sager mengaitkan penilaiannya dengan dua serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada 10 dan 11 Oktober. Menurut laporan Arab News, kedua serangan tersebut menewaskan total 14 orang, termasuk jemaah. Ia menilai insiden itu memperlihatkan risiko yang ditimbulkan Houthi terhadap infrastruktur dan warga sipil.
Namun, pandangan Sager mengenai perlunya mendahulukan opsi militer merupakan pendapat narasumber, bukan pengumuman bahwa pemerintah Saudi telah menetapkan penghentian negosiasi.
Mengapa Sager Meragukan Negosiasi dengan Houthi?
Sager merujuk pada sejumlah upaya diplomasi sebelumnya, termasuk perundingan di Kuwait, Stockholm, dan Muskat, serta kunjungan delegasi Saudi ke Sanaa. Menurutnya, rangkaian perundingan tersebut belum menghasilkan penyelesaian politik yang dapat diterima dan dipatuhi para pihak.
Ia juga menilai Houthi memperoleh arahan dan dukungan dari Iran. Sager berpendapat kelompok tersebut ingin memperkuat posisi tawarnya melalui serangan terhadap infrastruktur penting.
Menurut Sager, Houthi menginginkan Riyadh menghentikan dukungan kepada pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan membayar kewajiban yang, menurutnya, tidak seharusnya ditanggung Arab Saudi.
Penilaian tersebut mencerminkan pandangan Sager mengenai tujuan politik Houthi. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tindakan kelompok tersebut dikendalikan langsung oleh Teheran.
Tingkat Intersepsi Rudal Saudi Disebut Melampaui 92 Persen
Dalam wawancara tersebut, Sager menyebut tingkat intersepsi rudal dan drone Arab Saudi mencapai lebih dari 92 persen. Ia menilai angka itu menunjukkan kinerja pertahanan udara yang kuat, meskipun tidak ada sistem pertahanan yang mampu menjamin perlindungan sepenuhnya dari setiap serangan.
Sebagai perbandingan, Sager menyinggung sistem pertahanan udara Israel yang memperoleh dukungan Amerika Serikat. Menurutnya, kemampuan pertahanan yang luas sekalipun tidak menghilangkan kemungkinan serangan menembus sistem tersebut.
Angka intersepsi lebih dari 92 persen itu merupakan keterangan Sager dalam wawancara Arab News. Laporan tersebut tidak menyertakan rincian periode pengukuran, jumlah proyektil yang dihitung, ataupun metodologi untuk memverifikasi angka tersebut secara independen. Karena itu, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai statistik resmi yang telah terkonfirmasi.
Sager juga mengatakan bahwa persenjataan Houthi mencakup drone berbiaya relatif rendah, rudal jelajah, serta rudal balistik jarak menengah dan jauh. Ia mengaitkan kemampuan tersebut dengan dukungan persenjataan dari Iran.
Mengenai jalur pasokan senjata, Sager menuduh Korps Pengawal Revolusi Iran menggunakan metode untuk menghindari sanksi dan pemantauan internasional. Ia menggambarkan penggunaan kapal, penonaktifan sinyal, serta pemindahan muatan ke perahu kecil sebelum mencapai pesisir Yaman.
Uraian mengenai mekanisme pengiriman tersebut merupakan klaim Sager dalam wawancara, bukan temuan investigasi independen yang dipaparkan dalam laporan tersebut.
Sager Tolak Mediasi Iran dan Usulkan Urutan Negosiasi Berbeda
Sager menolak gagasan mediasi Iran antara Arab Saudi dan Houthi. Menurutnya, Iran justru merupakan bagian dari persoalan keamanan di Yaman sehingga tidak tepat ditempatkan sebagai mediator dalam konflik tersebut.
Ia berpendapat Arab Saudi memiliki akses langsung kepada pihak-pihak Yaman dan tidak memerlukan Iran sebagai perantara.
Sager juga mengatakan bahwa Arab Saudi pernah menawarkan pertemuan langsung dengan perwakilan Houthi di Muskat pada awal Juli. Namun, menurut keterangannya, pertemuan itu tidak terlaksana karena perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mewakili kelompok tersebut.
Dalam pandangan Sager, prioritas berikutnya adalah melemahkan kemampuan militer Houthi, termasuk persenjataan dan fasilitas penyimpanan mereka. Perundingan baru, menurutnya, dapat dilakukan setelah tahap tersebut, dengan membahas tawanan perang dan persoalan yang belum terselesaikan dari kesepakatan sebelumnya, termasuk yang berkaitan dengan Stockholm dan Kuwait.
Dengan demikian, Sager tidak sepenuhnya menutup kemungkinan perundingan di masa mendatang. Ia mengusulkan agar tindakan militer didahulukan sebelum pembicaraan politik dilanjutkan.
Pandangan tersebut perlu dibedakan dari kebijakan resmi pemerintah Saudi. Dalam laporan mengenai sidang kabinet pada 13 Oktober, Arab News menyebut pemerintah Saudi mendukung operasi pasukan koalisi di Yaman dan mengecam serangan Houthi terhadap bandara, lokasi keagamaan, serta infrastruktur sipil. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap resmi pemerintah terhadap operasi keamanan, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan seluruh rekomendasi Sager sebagai kebijakan negara.
Pakta Makkah dan Kerja Sama Pertahanan Regional
Sager menilai kerja sama pertahanan Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye melalui Pakta Makkah berkembang lebih cepat daripada perkiraannya. Dalam wawancara itu, ia menyebut para pihak telah menyepakati sekretaris jenderal dan lokasi bagi koalisi tersebut.
Ia juga mengatakan kerja sama itu tidak mensyaratkan pengerahan pasukan Pakistan atau Turkiye ke Yaman.
Namun, pernyataan mengenai penempatan pasukan di Yaman perlu dibedakan dari komitmen pertahanan yang lebih luas. Pengumuman resmi Pakistan pada 5 Oktober 2026 menyebut bahwa ketiga negara menyepakati penunjukan sekretaris jenderal pertama untuk masa jabatan tiga tahun. Pengumuman itu juga menjelaskan komitmen untuk menyediakan kemampuan dan pasukan militer yang disepakati serta memungkinkan pengerahan cepat di wilayah Arab Saudi.
Dengan demikian, keterangan Sager bahwa pasukan tidak perlu ditempatkan di Yaman tidak berarti bahwa kerja sama pertahanan tersebut tidak mencakup pengerahan kemampuan atau personel militer di wilayah lain.
Dalam wawancara yang sama, Sager turut menyoroti kontribusi personel Yunani yang mengoperasikan sistem pertahanan udara Patriot di Yanbu. Ia mengatakan sistem tersebut membantu menghadapi upaya serangan Houthi terhadap fasilitas penting. Ia juga menyebut Prancis telah menawarkan sistem pertahanan udara kepada Arab Saudi.
Keterangan mengenai kontribusi Yunani, efektivitas intersepsi, dan tawaran Prancis tersebut merupakan pernyataan Sager yang masih perlu dibedakan dari konfirmasi resmi masing-masing pemerintah.
Sager turut menekankan pentingnya berbagi intelijen, dukungan amunisi, dan kerja sama teknis dari negara mitra. Menurutnya, peringatan lebih awal mengenai peluncuran rudal dapat memberi waktu tambahan bagi pertahanan Saudi untuk mempersiapkan intersepsi.
Ketidakpastian Kebijakan AS Dinilai Menjadi Risiko Kawasan
Sager menilai ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat sebagai salah satu risiko politik terbesar di kawasan. Ia berpendapat Washington menghadapi banyak komitmen internasional dan belum tentu ingin membuka front militer baru.
Dalam wawancara tersebut, Sager menguraikan dua kemungkinan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran. Pertama, Washington meningkatkan tekanan militer untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakannya, termasuk membatasi pengayaan uranium Iran dan menjaga pembukaan Selat Hormuz. Kedua, Amerika Serikat menarik diri sehingga negara-negara kawasan harus menghadapi konsekuensi keamanan yang lebih besar.
Sager menilai skenario penarikan diri Amerika Serikat berisiko meningkatkan pengaruh Iran di kawasan Teluk dan mengganggu keamanan pelayaran internasional.
Penilaian tersebut merupakan analisis Sager terhadap kemungkinan arah kebijakan Washington, bukan kepastian mengenai keputusan pemerintah Amerika Serikat.
Apa Artinya bagi Travel dan Jemaah Indonesia?
Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid menempatkan keselamatan infrastruktur penerbangan sebagai salah satu isu penting dalam eskalasi konflik Saudi-Houthi. Namun, dampak terhadap penerbangan tertentu dari Indonesia, termasuk perubahan rute dan pembatalan jadwal, harus ditentukan berdasarkan informasi resmi dari otoritas penerbangan dan maskapai terkait.
Bagi penyelenggara perjalanan haji dan umrah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Informasi operasional bandara: periksa pengumuman terbaru dari otoritas penerbangan Saudi dan maskapai sebelum memastikan jadwal keberangkatan atau kepulangan.
- Perubahan jadwal dan rute: jangan menyimpulkan adanya pembatalan atau pengalihan penerbangan Indonesia tanpa konfirmasi dari operator terkait.
- Komunikasi dengan jemaah: sampaikan informasi berdasarkan pengumuman resmi dan hindari meneruskan kabar yang belum terverifikasi.
- Rencana kontingensi: penyelenggara perjalanan perlu memiliki prosedur komunikasi dan penanganan perubahan perjalanan apabila otoritas atau maskapai mengeluarkan penyesuaian operasional.
Angka intersepsi lebih dari 92 persen yang disampaikan Sager juga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seluruh serangan akan berhasil dicegat. Di sisi lain, insiden di Bandara Internasional King Khalid tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Masjidil Haram atau Masjid Nabawi terdampak langsung.
Perkembangan negosiasi Saudi-Houthi, kerja sama pertahanan regional, serta kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran tetap relevan untuk dipantau. Namun, dampak masing-masing perkembangan terhadap perjalanan jemaah Indonesia perlu dinilai berdasarkan informasi operasional yang terverifikasi.
Catatan ASPHIRASI
Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid memperlihatkan pentingnya informasi keamanan penerbangan yang akurat di tengah ketegangan regional. Sementara itu, pandangan Abdulaziz Sager mengenai prioritas militer sebelum negosiasi baru merupakan salah satu perspektif dalam perdebatan mengenai arah kebijakan Arab Saudi terhadap Houthi, bukan pengumuman resmi penghentian diplomasi.
Penyelenggara travel haji dan umrah sebaiknya menjadikan pengumuman otoritas penerbangan, maskapai, dan instansi terkait sebagai rujukan utama dalam mengambil keputusan operasional. Informasi mengenai gangguan rute, perubahan jadwal, atau kondisi keamanan harus disampaikan kepada jemaah setelah diverifikasi.
Ke depan, perkembangan hubungan Saudi-Houthi dan kerja sama pertahanan regional perlu dipantau bersamaan dengan informasi operasional penerbangan. Pendekatan tersebut membantu penyelenggara perjalanan menilai risiko berdasarkan perkembangan yang terkonfirmasi, tanpa membesar-besarkan dampak yang belum terbukti terhadap jemaah Indonesia.
Sumber: Arab News
