
JAKARTA, ASPHIRASI — Sebanyak 83 jemaah umrah mengalami persoalan kepulangan pada Agustus 2026 dalam penyelenggaraan perjalanan oleh PT Seven Sky View. Sebagian besar jemaah bahkan harus membeli tiket kepulangan secara mandiri setelah menunggu proses pemulangan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu temuan pengawasan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terhadap perusahaan penyelenggara perjalanan umrah tersebut. Kemenhaj kemudian memblokir akses PT Seven Sky View pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) sebagai langkah penghentian sementara operasional.
Selain persoalan pelayanan jemaah, Kemenhaj menemukan dugaan penyalahgunaan akses Siskopatuh melalui praktik penjualan akun milik PT Seven Sky View kepada perusahaan non-Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara berulang.
83 Jemaah Mengalami Keterlambatan Kepulangan
Berdasarkan hasil pengawasan Kemenhaj, persoalan kepulangan melibatkan 83 jemaah umrah pada Agustus 2026.
Dalam laporan perusahaan, tiga jemaah telah dipulangkan pada 1 Agustus 2026. Sementara itu, 80 jemaah lainnya masih menunggu proses pemulangan.
Dalam perkembangan berikutnya, tiket kepulangan bagi 80 jemaah tersebut dibeli secara mandiri oleh masing-masing jemaah.
Kemenhaj juga menerima informasi mengenai sejumlah jemaah yang telah membayar biaya perjalanan, tetapi belum diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan.
Temuan tersebut memperlihatkan persoalan pelayanan yang tidak hanya berkaitan dengan kepulangan, tetapi juga kepastian keberangkatan setelah pembayaran dilakukan.
Akses Siskopatuh Diduga Diperjualbelikan kepada Perusahaan Non-PPIU
Di luar persoalan pelayanan, hasil pengawasan Kemenhaj mengungkap dugaan penyalahgunaan akun Siskopatuh oleh PT Seven Sky View.
Perusahaan tersebut diduga menjual akses akun Siskopatuh kepada perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Praktik tersebut disebut berlangsung secara berulang.
Penggunaan akses sistem milik PPIU oleh pihak non-PPIU berpotensi mengaburkan tanggung jawab penyelenggara perjalanan. Kondisi tersebut juga dapat menyulitkan penelusuran apabila terjadi persoalan dalam pelayanan maupun keberangkatan jemaah.
Dalam penyelenggaraan umrah, kejelasan identitas dan legalitas penyelenggara menjadi bagian penting dari pengawasan. Tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab, penanganan keluhan dan pemenuhan hak jemaah berpotensi menghadapi hambatan.
Direktur Tidak Memenuhi Panggilan Klarifikasi
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengawasan Umrah, Andi Taufik, telah melakukan upaya klarifikasi terhadap PT Seven Sky View.
Namun, direktur perusahaan tidak memenuhi panggilan klarifikasi tersebut. Saat petugas melakukan peninjauan, kantor perusahaan diketahui sudah tidak beroperasi.
Berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan, Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Umrah, Ronald Paul Sinyal, kemudian melakukan pemblokiran akses PT Seven Sky View pada Siskopatuh.
Langkah tersebut menjadi bentuk penghentian sementara operasional perusahaan melalui sistem administrasi penyelenggaraan haji khusus dan umrah.
Kemenhaj Ingatkan PPIU soal Tanggung Jawab Pelayanan
Kasubdit Bina Umrah, Edayanti, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik penyelenggaraan umrah yang mengabaikan ketentuan perizinan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut Edayanti, setiap pihak yang menghimpun dan memberangkatkan jemaah wajib memiliki legalitas serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Penyelenggaraan ibadah umrah tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap pihak yang menghimpun dan memberangkatkan jemaah harus memiliki legalitas serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Kami akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Edayanti di Jakarta, 5 November 2026.
Edayanti juga mengingatkan bahwa penggunaan akses Siskopatuh milik PPIU lain tidak dapat dijadikan jalan pintas untuk menjalankan usaha penyelenggaraan umrah tanpa izin.
Praktik tersebut berisiko mengaburkan tanggung jawab penyelenggara dan menyulitkan jemaah ketika menghadapi persoalan pelayanan maupun keberangkatan.
Menurut Edayanti, penghentian sementara operasional PT Seven Sky View merupakan langkah pengendalian untuk mencegah munculnya persoalan baru sekaligus melindungi masyarakat.
Kemenhaj juga meminta seluruh PPIU memastikan kesiapan tiket, visa, akomodasi, dan seluruh komponen layanan sebelum menerima serta memberangkatkan jemaah.
Legalitas Travel Menjadi Langkah Awal Perlindungan Jemaah
Kemenhaj mengimbau masyarakat untuk memeriksa legalitas PPIU sebelum mendaftar dan membayar biaya perjalanan umrah.
Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur penawaran paket murah tanpa kejelasan identitas penyelenggara dan fasilitas perjalanan.
Kasus PT Seven Sky View memperlihatkan bahwa persoalan penyelenggaraan umrah dapat muncul pada lebih dari satu tahap, mulai dari kepastian keberangkatan hingga kepulangan jemaah.
Di sisi lain, dugaan penjualan akses Siskopatuh kepada perusahaan non-PPIU turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan sistem administrasi penyelenggaraan umrah.
Bagi industri perjalanan umrah, kepatuhan terhadap perizinan tidak cukup dipandang sebagai persyaratan administratif. Kejelasan pihak penyelenggara dan tanggung jawab atas setiap layanan merupakan bagian penting dari perlindungan jemaah.
Kemenhaj menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sumber: Kemenhaj RI




