
Merespons kerugian penipuan haji dan umrah yang mencapai Rp116,7 miliar, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memerintahkan seluruh kantor wilayah di daerah untuk aktif mendeteksi keberadaan travel ilegal.
Perintah tersebut disampaikan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, di hadapan jajaran ASN Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).
Langkah pengawasan ini merujuk pada data Kemenhaj sebelumnya yang mencatat 64 perkara penipuan dengan 3.550 korban— sekitar 70 persen di antaranya merupakan masyarakat kurang mampu di daerah, sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Instruksi tersebut disampaikan Mulyadi saat memberikan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).
“Deteksi dini sangat penting dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi dan Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan di daerah masing-masing, calon jemaah haji dan umrah dapat terlindungi dan tidak dirugikan,” ujar Mulyadi.
Kemenhaj Terapkan Zero Tolerance terhadap Pelanggaran
Mulyadi menegaskan Kemenhaj menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran di lingkungan kementerian.
Untuk mendukung pengawasan, seluruh jajaran diminta mengaktifkan kanal pengaduan resmi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas agar persoalan yang dihadapi jemaah tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
Menurut Mulyadi, pencegahan terhadap travel ilegal perlu dilakukan sejak dini mengingat masih adanya masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh oknum penyelenggara perjalanan haji dan umrah.
Inspektorat Perkuat Pengawasan Internal
Dalam pembekalan tersebut, Mulyadi turut menjelaskan kewenangan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan dilakukan terhadap aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan program dan kegiatan kementerian.
APIP memiliki tiga peran utama, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system untuk mendeteksi potensi risiko dan gangguan pelayanan.
Melalui penguatan pengawasan internal dan keterlibatan kantor daerah, Kemenhaj berupaya mencegah penyelewengan sekaligus memperkuat perlindungan calon jemaah haji dan umrah dari praktik perjalanan ilegal.
Sumber: Kemenhaj RI




