Kasus jemaah haji dan umrah yang gagal berangkat tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga memperlihatkan pentingnya pengelolaan risiko, transparansi transaksi, dan kepercayaan dalam bisnis perjalanan ibadah. Dalam podcast Media Asphirasi bertajuk “Jadi Korban Travel Umrah Bermasalah? Lembaga Bantuan Hukum Ini Siap Bantu Sampai Tuntas!”, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf, Mirza Zulkarnain, bersama pengacara LBH Yusuf, Riky Rizkian Harahap, membahas persoalan tersebut melalui pengalaman mereka menangani pengaduan korban travel bermasalah.
Pembahasan dalam podcast tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang relevan bagi industri haji dan umrah, mulai dari penawaran harga yang terlalu rendah, pemanfaatan reputasi tokoh agama untuk pemasaran, hingga lemahnya dokumentasi perjanjian antara penyelenggara perjalanan dan calon jemaah.
Kepercayaan Konsumen Menjadi Modal Penting Bisnis Travel
Menurut penjelasan Mirza Zulkarnain dan Riky Rizkian Harahap dalam podcast Media Asphirasi, salah satu persoalan yang mereka temui adalah keterlibatan tokoh agama dalam menghimpun calon jemaah untuk sebuah perusahaan travel.
Dalam kasus yang mereka bahas, sejumlah tokoh agama dari beberapa daerah disebut mengajak jemaah mengikuti paket perjalanan melalui perusahaan tertentu. Jemaah mempercayai tawaran tersebut karena memiliki hubungan dengan tokoh agama yang membimbing mereka, bukan semata-mata karena mengenal perusahaan penyelenggara perjalanan.
Para pembicara menjelaskan bahwa kepercayaan tersebut dapat menjadi kekuatan pemasaran. Tokoh agama memiliki komunitas dan pengikut yang telah mengenal mereka, sehingga rekomendasi perjalanan berpotensi menarik banyak calon pelanggan.
Namun, kepercayaan personal tidak selalu menjamin kualitas operasional perusahaan yang direkomendasikan.
Menurut keterangan dalam podcast, sejumlah tokoh agama yang membantu menghimpun jemaah justru ikut menghadapi persoalan ketika perusahaan travel yang mereka ajak bekerja sama tidak memberangkatkan pelanggan sesuai jadwal.
Situasi tersebut memperlihatkan risiko reputasi dalam kemitraan pemasaran. Ketika penyelenggara perjalanan gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang memperkenalkan produk kepada pelanggan juga dapat menghadapi pertanyaan dan tuntutan moral dari komunitasnya, meskipun aliran dana dan tanggung jawab kontraktual setiap pihak perlu diperiksa secara terpisah.
Bagi pelaku bisnis, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya melakukan pemeriksaan terhadap mitra sebelum menawarkan produk kepada jaringan pelanggan sendiri. Reputasi pribadi maupun besarnya komunitas tidak dapat menggantikan pemeriksaan terhadap rekam jejak, kemampuan operasional, dan kejelasan tanggung jawab perusahaan.
Harga Murah Perlu Diperiksa dari Sisi Kelayakan Bisnis
Harga menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam podcast tersebut. Mirza dan Riky menyoroti penawaran paket umrah dengan harga di bawah kisaran yang mereka sebut sebagai harga umum dalam percakapan.
Dalam contoh yang disampaikan, paket umrah disebut dapat ditawarkan pada kisaran Rp20 juta hingga Rp22 juta, sementara harga yang mereka jadikan pembanding berada di sekitar Rp26 juta. Angka tersebut merupakan ilustrasi dari pembicaraan dalam podcast, bukan hasil survei harga pasar yang berlaku untuk seluruh paket umrah.
Menurut para pembicara, calon jemaah perlu memeriksa kembali penawaran yang jauh lebih murah dibandingkan paket pembanding, terutama apabila penyelenggara tidak memberikan rincian biaya dan komponen layanan yang jelas.
Dari perspektif bisnis, harga yang rendah tidak otomatis menunjukkan adanya penipuan. Perbedaan harga dapat dipengaruhi oleh berbagai komponen paket, kesepakatan dengan pemasok, fasilitas, dan pengaturan perjalanan. Karena itu, penilaian perlu didasarkan pada rincian penawaran serta bukti kemampuan perusahaan memenuhi layanan yang dijanjikan.
Hal yang perlu diperiksa calon pelanggan antara lain:
- Komponen biaya tiket pesawat, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan lainnya.
- Jadwal keberangkatan serta ketentuan yang berlaku apabila terjadi perubahan.
- Identitas perusahaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan.
- Ketentuan pengembalian dana jika keberangkatan tidak terlaksana.
- Bukti pemesanan dan pembayaran untuk komponen layanan yang telah dijanjikan.
Menurut penekanan para pembicara dalam podcast, penawaran murah seharusnya mendorong calon jemaah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bukan langsung mengambil keputusan berdasarkan diskon.
Bagi agen pemasaran, persoalan yang sama juga relevan. Komisi atau keuntungan dari penjualan paket tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan ketika memilih perusahaan yang akan dipromosikan.
Kerugian Jemaah dan Risiko Reputasi bagi Agen
Dalam podcast tersebut, Riky menjelaskan bahwa LBH Yusuf mulai menangani kelompok korban yang mendatangi mereka sekitar Mei 2026. Kelompok tersebut terdiri atas tokoh agama yang sebelumnya menghimpun jemaah untuk berbagai paket perjalanan, termasuk umrah dan haji.
Menurut penjelasan Riky, jadwal keberangkatan yang dijanjikan kepada sebagian jemaah tidak terlaksana. Ia juga menyebut adanya pernyataan dari pihak perusahaan mengenai pengembalian dana, tetapi menurut keterangannya, pengembalian tersebut belum terealisasi pada saat pembahasan berlangsung.
Riky menyampaikan bahwa kerugian dari kelompok korban yang telah melapor dan ditangani LBH Yusuf mencapai sekitar Rp3,2 miliar. Ia juga menyebut estimasi sekitar Rp2,2 miliar dari korban yang belum melapor kepada LBH Yusuf. Mirza menambahkan bahwa kerugian keseluruhan yang ia ketahui berpotensi mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk kelompok korban yang menggunakan pendamping hukum berbeda.
Angka-angka tersebut merupakan keterangan para pembicara dalam podcast dan tidak dapat diperlakukan sebagai total kerugian terverifikasi untuk seluruh korban.
Menurut Mirza, beberapa tokoh agama yang menghimpun jemaah akhirnya menggunakan dana pribadi untuk membantu memberangkatkan sebagian pelanggan melalui penyelenggara lain. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap diri mereka dan lembaga pendidikan yang mereka kelola.
Keterangan tersebut menggambarkan bahwa dampak kegagalan layanan dapat melampaui kerugian yang tercatat dalam transaksi. Pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelanggan juga dapat menghadapi tekanan reputasi dan biaya tambahan ketika berusaha menyelesaikan masalah yang berasal dari mitra bisnisnya.
Bagi agen dan mitra pemasaran, kondisi tersebut menjadi alasan untuk tidak hanya mengevaluasi potensi pendapatan, tetapi juga menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pelanggan.
Kontrak Tertulis Dibutuhkan untuk Memperjelas Tanggung Jawab
Salah satu gagasan utama yang disampaikan dalam podcast adalah pentingnya perjanjian tertulis antara penyelenggara perjalanan dan calon jemaah.
Mirza dan Riky menilai bahwa transaksi perjalanan perlu memiliki dokumentasi yang menjelaskan paket yang dibeli, kewajiban masing-masing pihak, jadwal keberangkatan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi masalah.
Dalam percakapan tersebut, mereka menyoroti kebiasaan transaksi yang menurut pengalaman mereka kerap berakhir pada pembayaran dan penyerahan perlengkapan perjalanan tanpa kontrak terperinci.
Padahal, perjanjian tertulis dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya disepakati oleh pelanggan dan perusahaan. Dokumen tersebut juga dapat menjadi bahan pemeriksaan ketika muncul perselisihan mengenai layanan, pembayaran, pembatalan, atau pengembalian dana.
Para pembicara turut menyinggung kemungkinan terjadinya keadaan di luar kendali penyelenggara, termasuk gangguan perjalanan akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Menurut mereka, ketentuan dalam kontrak perlu menjelaskan konsekuensi serta tanggung jawab para pihak apabila keadaan seperti itu memengaruhi keberangkatan.
Dengan demikian, kontrak bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen tersebut merupakan bagian dari pengelolaan risiko usaha dan perlindungan pelanggan.
Meski demikian, keberadaan kontrak tidak otomatis membebaskan perusahaan dari tanggung jawab. Penilaian atas suatu perselisihan tetap bergantung pada isi perjanjian, fakta kejadian, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Gagal Berangkat Tidak Otomatis Berarti Penipuan
Dalam podcast Media Asphirasi, Riky juga menjelaskan perbedaan antara penipuan, penggelapan, dan wanprestasi berdasarkan sudut pandang hukum yang ia sampaikan.
Menurut penjelasannya, penipuan berkaitan dengan rangkaian tipu muslihat atau kebohongan yang mendorong seseorang menyerahkan uang atau barang. Sementara itu, penggelapan berkaitan dengan penggunaan uang atau barang yang telah berada dalam penguasaan seseorang secara melawan hukum.
Adapun wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian.
Riky menegaskan dalam pembahasan tersebut bahwa kegagalan keberangkatan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai salah satu tindak pidana tanpa memeriksa keadaan dan bukti yang tersedia. Ia menyebut penentuan dugaan pelanggaran perlu mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam proses penanganan perkara.
Dalam konteks bisnis perjalanan, pembedaan ini penting karena keterlambatan atau pembatalan layanan dapat memiliki penyebab yang berbeda. Perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak tidak serta-merta membuktikan adanya niat menipu, sementara dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya juga membutuhkan pemeriksaan berdasarkan bukti.
Karena itu, dokumentasi transaksi, komunikasi dengan pelanggan, bukti pembayaran, serta catatan pemesanan dapat membantu memperjelas kronologi dan kewajiban para pihak ketika sengketa terjadi.
Usulan Jaminan Keberangkatan dan Pengawasan Perusahaan
Selain membahas tanggung jawab perusahaan dan pelanggan, Mirza mengusulkan adanya mekanisme penjaminan bagi penyelenggara perjalanan ibadah. Dalam podcast, ia membandingkan gagasan tersebut dengan sistem penjaminan di sektor lain.
Ia mengusulkan agar penerbitan izin usaha dan jumlah keberangkatan yang ditawarkan dapat dikaitkan dengan jaminan dana tertentu. Menurut gagasannya, mekanisme tersebut dapat membantu melindungi jemaah apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keberangkatan.
Usulan itu merupakan pandangan pribadi yang disampaikan dalam podcast, bukan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Penerapannya memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk jaminan, pengelolaan dana, pengawasan, serta mekanisme pencairan apabila terjadi kegagalan layanan.
Mirza juga menyoroti persoalan pelaku usaha yang, menurut pengalamannya, dapat kembali menjalankan bisnis setelah menghadapi perkara dengan menggunakan perusahaan berbeda. Ia mendorong pengawasan dan pemeriksaan rekam jejak yang lebih ketat terhadap penyelenggara perjalanan.
Dari sisi tata kelola industri, pembahasan tersebut mengarah pada kebutuhan untuk mengurangi risiko sejak sebelum transaksi berlangsung, melalui pemeriksaan kelayakan perusahaan, transparansi penawaran, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Korban Disarankan Menempuh Jalur Hukum dengan Bukti yang Tersedia
Dalam podcast tersebut, Riky menjelaskan bahwa penanganan perkara yang mereka dampingi mencakup upaya pelaporan pidana dan kemungkinan penyelesaian melalui jalur perdata, bergantung pada perkembangan perkara dan keadaan masing-masing kelompok korban.
Ia juga menyebut somasi sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh sebelum mempertimbangkan gugatan perdata. Namun, pilihan langkah hukum perlu disesuaikan dengan fakta dan bukti, bukan diterapkan secara seragam pada setiap kasus.
Bagi calon jemaah yang menghadapi masalah, bukti yang relevan dapat mencakup:
- Bukti transfer atau pembayaran.
- Invoice dan dokumen pemesanan.
- Materi penawaran paket serta rincian layanan.
- Percakapan mengenai jadwal keberangkatan dan pengembalian dana.
- Perjanjian atau dokumen lain yang menjelaskan kewajiban perusahaan.
Mirza dan Riky juga menekankan pentingnya edukasi hukum agar masyarakat memahami pilihan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dengan penyelenggara perjalanan.
Dalam podcast, mereka menjelaskan bahwa LBH Yusuf menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang memenuhi kriteria mereka, termasuk penanganan perkara, dengan proses seleksi untuk menilai kelayakan pemohon. Informasi lebih lanjut mengenai layanan tersebut, menurut para pembicara, dapat diperoleh melalui kanal media sosial LBH Yusuf.
Transparansi dan Mitigasi Risiko Menjadi Pelajaran bagi Industri
Pembahasan Mirza Zulkarnain dan Riky Rizkian Harahap dalam podcast Media Asphirasi memperlihatkan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam bisnis perjalanan ibadah: pemeriksaan mitra, kewajaran penawaran, perlindungan reputasi agen, dan kepastian kewajiban melalui perjanjian tertulis.
Kepercayaan masyarakat dapat membantu perusahaan menjangkau pelanggan, tetapi kepercayaan tersebut perlu didukung oleh tata kelola usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi calon jemaah, keputusan membeli paket sebaiknya didasarkan pada informasi perusahaan, rincian layanan, dan dokumen transaksi, bukan hanya rekomendasi personal atau harga yang menarik.
Sementara itu, bagi pelaku usaha dan agen pemasaran, pemeriksaan terhadap mitra serta dokumentasi kesepakatan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko operasional dan sengketa.
Pada akhirnya, keberhasilan bisnis perjalanan ibadah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjual paket dan menghimpun pelanggan. Kemampuan memenuhi janji layanan, mengelola dana secara bertanggung jawab, dan menjelaskan konsekuensi ketika terjadi gangguan juga menentukan keberlanjutan usaha serta kepercayaan pelanggan.
Sumber: Podcast Media Asphirasi
