Regulasi

UU Perampasan Aset Tak Berlaku Surut, Bagaimana Nasib Kasus Penipuan Travel Lama?

UU Perampasan Aset Tak Berlaku Surut, Bagaimana Nasib Kasus Penipuan Travel Lama?

JAKARTA – Kasus penipuan perjalanan umrah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak dapat menggunakan mekanisme perampasan aset berdasarkan regulasi baru tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 72 naskah final Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah disetujui bersama DPR dan Pemerintah pada 19 November 2026.

Dengan ketentuan tersebut, pelaku penipuan perjalanan umrah yang melakukan tindak pidana sebelum pemberlakuan UU Perampasan Aset tidak otomatis dapat dikenai mekanisme perampasan aset berdasarkan undang-undang baru.

Ketentuan ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang telah menjadi korban penipuan perjalanan ibadah, terutama jemaah yang masih menunggu pengembalian dana dari penyelenggara perjalanan bermasalah.

Pasal 72 Mengatur Larangan Penerapan Secara Retroaktif

Berdasarkan naskah final RUU Perampasan Aset hasil persetujuan bersama DPR dan Pemerintah, Pasal 72 berbunyi:

"Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan."

Ketentuan tersebut menerapkan prinsip non-retroaktif atau larangan pemberlakuan hukum secara surut.

Artinya, mekanisme perampasan aset dalam regulasi baru tidak dapat digunakan untuk menindak tindak pidana yang sudah terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku.

Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, naskah RUU Perampasan Aset mengatur kategori tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut penipuan berkedok perjalanan umrah sebagai salah satu contoh kejahatan yang dapat menjadi sasaran perampasan aset berdasarkan regulasi tersebut.

Dengan demikian, penerapan ketentuan ini terhadap kasus penipuan travel umrah perlu memperhatikan unsur tindak pidana dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 4, bukan semata-mata karena perkara tersebut berkaitan dengan perjalanan ibadah.

Kasus Penipuan Umrah Lama Tetap Bisa Diproses

Tidak berlakunya UU Perampasan Aset secara surut bukan berarti pelaku penipuan perjalanan umrah yang melakukan kejahatan sebelum undang-undang berlaku terbebas dari proses hukum.

Perkara lama tetap dapat ditangani berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku ketika tindak pidana dilakukan, sepanjang unsur-unsur pelanggaran dapat dibuktikan.

Penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan kerugian korban merupakan dua aspek yang perlu dibedakan.

Jemaah yang menjadi korban tetap dapat menempuh jalur hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana dan mengupayakan pengembalian kerugian melalui mekanisme yang tersedia.

Namun, mereka tidak dapat menganggap bahwa mekanisme perampasan aset dalam UU baru otomatis berlaku untuk perkara yang terjadi sebelum pemberlakuannya.

Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?

Perlu dicatat, hingga 20 November 2026, RUU Perampasan Aset baru memperoleh persetujuan bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026. Naskah final hasil persetujuan bersama tersebut belum diundangkan dan belum memiliki nomor UU.

Berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74, terdapat beberapa tahapan sebelum regulasi mulai berlaku:

  • Pengundangan: RUU harus terlebih dahulu disahkan dan diundangkan untuk memperoleh status UU.
  • Peraturan pelaksanaan: Pasal 73 menetapkan batas waktu paling lama 12 bulan sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan.
  • Masa transisi: Pasal 74 menetapkan UU mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan.
  • Pembentukan lembaga: Penerapan UU juga mensyaratkan terbentuknya dua lembaga, yaitu badan pengelola aset berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan badan pengawas perampasan serta pengelolaan aset berdasarkan Pasal 61 ayat (1).

Dengan demikian, berakhirnya masa transisi 12 bulan saja belum cukup. Kedua lembaga tersebut juga harus terbentuk sebelum UU mulai berlaku dan dilaksanakan. Tanggal pemberlakuan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan persetujuan DPR.

Perlindungan Korban Tidak Berhenti pada Perampasan Aset

Bagi jemaah yang menjadi korban penipuan perjalanan umrah, ketentuan non-retroaktif ini penting untuk dipahami agar tidak muncul anggapan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset otomatis menyelesaikan perkara lama.

Regulasi baru tersebut menyediakan instrumen perampasan aset untuk tindak pidana tertentu, termasuk kategori penipuan yang memenuhi kriteria Pasal 4. Namun, penerapannya memiliki batasan waktu dan prosedur hukum tersendiri.

Sementara itu, penanganan perkara lama tetap membutuhkan proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku serta upaya pemulihan kerugian melalui jalur hukum yang tersedia.

Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi tambahan instrumen hukum untuk menangani kejahatan pada masa mendatang, tetapi bukan jaminan bahwa seluruh kerugian jemaah dari kasus penipuan sebelumnya dapat langsung dikembalikan.

Sumber: Naskah Final RUU Perampasan Aset (19 November 2026)

Bagikan