Regulasi

Dasco: Aset Pelaku Penipuan Travel Umrah Bisa Disita

Dasco: Aset Pelaku Penipuan Travel Umrah Bisa Disita

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pelaku penipuan perjalanan umrah dapat dikenai perampasan aset berdasarkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Aset pelaku kejahatan dapat disita melalui mekanisme hukum yang diatur dalam regulasi tersebut.

Pernyataan Dasco muncul setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

"Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas," kata Dasco, Kamis (19/11/2026)
"Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umrah bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban," ungkap Dasco.

Dasco menjelaskan, regulasi tersebut memberikan instrumen hukum untuk menindak pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat. Ketentuan perampasan aset juga memungkinkan proses penindakan tetap berjalan dalam kondisi tertentu ketika terdakwa melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

"Jadi gini, saya cuman mau menjelaskan tambahan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset? Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita."

Tindak Pidana di Luar Korupsi Masuk Cakupan Pengaturan

Dalam laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut mencakup sejumlah tindak pidana di luar korupsi.

Salah satu kategori yang diatur adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.

Ketentuan tersebut memperluas cakupan perampasan aset agar tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian, pernyataan Dasco mengenai penipuan travel umrah perlu dipahami dalam konteks tindak pidana yang memenuhi unsur dan kriteria dalam regulasi. Perselisihan layanan, keterlambatan keberangkatan, atau pembatalan perjalanan tidak otomatis menjadi perkara perampasan aset tanpa pembuktian unsur pidana.

Perampasan Aset Tetap Melalui Prosedur Hukum

UU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) dan mekanisme tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction-based forfeiture).

Mekanisme kedua memungkinkan perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil aset secara otomatis tanpa proses hukum.

Dalam laporan pembahasan di DPR, prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan dan pelaksanaan.

Regulasi tersebut juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Pemulihan Kerugian Jemaah Menjadi Perhatian

Selain penindakan terhadap pelaku, pembahasan UU Perampasan Aset juga menyoroti pemulihan kerugian masyarakat akibat tindak pidana.

Habiburokhman menyampaikan bahwa salah satu pilar pengaturan dalam regulasi tersebut adalah pemulihan yang berkeadilan. Aset hasil perampasan dapat diarahkan untuk dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan hukum.

Bagi jemaah umrah yang menjadi korban penipuan, mekanisme tersebut berpotensi menjadi instrumen tambahan dalam upaya pemulihan kerugian.

Namun, perampasan aset tidak berarti seluruh korban otomatis memperoleh pengembalian dana. Proses pengembalian tetap bergantung pada penelusuran aset, pembuktian perkara, identifikasi pihak yang berhak, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Pengesahan regulasi ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk penipuan berkedok penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memperkuat upaya pemulihan kerugian korban.

Sumber: PARLEMENTARIA

Bagikan