
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan (SIGAP) Bongkar Mafia Haji dan Umrah, menurut siaran pers Kemenhaj RI. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem informasi terpadu untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat penanganan laporan dan kasus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PPHU), Achmad Gunawan, dalam acara Sosialisasi Regulasi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Kota Batu, Jumat (6/11/2026).
Menurut Gunawan, aplikasi SIGAP masih dalam tahap penyiapan dan ditujukan agar dapat digunakan secara multi-akun oleh jajaran Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi. "Kami mencoba menyiapkan satu aplikasi atau sistem yang lebih mudah dan bisa lebih multi-akun untuk sama-sama kita gunakan dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia," ujarnya.
Alur penanganan laporan dirancang berjenjang dari verifikasi hingga mediasi
Gunawan menyebutkan ada 4 tujuan utama pengembangan aplikasi SIGAP, yaitu mendukung kelengkapan dan ketertiban dokumentasi, memastikan proses penanganan laporan berjalan jelas dan dapat ditelusuri, menjamin akuntabilitas penanganan, serta memastikan seluruh proses dapat dikendalikan dan dipantau.
Setiap laporan yang masuk nantinya akan melalui alur mulai dari penerimaan, verifikasi, klarifikasi, analisis, hingga mediasi. "Dengan aplikasi ini kita akan bisa memberikan kepastian pada prosesnya. Setelah laporan diterima, kemudian diverifikasi, diklarifikasi, dianalisis, dan kemudian dimediasi, nanti akan lebih jelas melalui aplikasi tersebut," jelas Gunawan.
Data kasus direncanakan bisa dipantau real-time per provinsi dan kabupaten/kota
Selain mempermudah proses pengaduan, aplikasi SIGAP dirancang untuk menampilkan informasi penanganan kasus secara real-time berdasarkan wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
"Melalui aplikasi ini nantinya bisa diketahui secara real-time berapa kasus yang sudah ditangani, baik per provinsi maupun per kabupaten dan kota. Begitu data diinput, maka metadatanya akan berubah," ungkap Gunawan.
Rencana perluasan ke pengawasan bandara dan proses bebas kertas
Gunawan juga menyebut aplikasi SIGAP direncanakan untuk mendukung kegiatan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di bandara keberangkatan jemaah. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas, baik ketika pengawasan dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
"Dengan aplikasi SIGAP ini, diharapkan proses penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat," pungkas Gunawan.
Apa artinya bagi travel dan jemaah?
Karena aplikasi SIGAP masih berstatus rencana dan belum dioperasikan, travel dan jemaah perlu mencermati bagaimana mekanisme pengaduan ini akan dijalankan setelah resmi diluncurkan, termasuk siapa saja pihak yang dapat mengakses dan menindaklanjuti laporan.
- Mencermati jadwal resmi peluncuran dan sosialisasi aplikasi SIGAP dari Kemenhaj atau Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah setempat
- Memahami alur pengaduan yang direncanakan, yaitu penerimaan, verifikasi, klarifikasi, analisis, dan mediasi
- Memantau apakah pengawasan di bandara keberangkatan jemaah akan menambah prosedur pemeriksaan bagi penyelenggara umrah
- Menyiapkan dokumentasi penyelenggaraan yang tertib karena sistem ini menekankan kelengkapan dan akuntabilitas pencatatan
Catatan ASPHIRASI
Rencana aplikasi SIGAP menunjukkan arah pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah yang mengandalkan sistem digital terpusat dan dapat dipantau secara real-time, bukan lagi pencatatan manual yang tersebar di berbagai daerah. Bila terwujud, mekanisme ini berpotensi membuat setiap laporan dugaan praktik mafia haji dan umrah lebih mudah dilacak statusnya dari pusat hingga kabupaten dan kota.
Bagi penyelenggara travel haji dan umrah, langkah praktis yang bisa disiapkan adalah merapikan dokumentasi penyelenggaraan sejak sekarang, mengingat salah satu tujuan SIGAP adalah mendukung kelengkapan dan ketertiban dokumentasi serta akuntabilitas penanganan. Jemaah juga perlu mengetahui jalur pengaduan resmi yang berlaku saat ini sambil menunggu aplikasi tersebut benar-benar beroperasi.
Hal yang perlu dipantau selanjutnya adalah kepastian waktu peluncuran aplikasi SIGAP, mekanisme teknis multi-akun untuk Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di provinsi, serta ketentuan lanjutan mengenai penerapannya dalam pengawasan di bandara keberangkatan jemaah, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, yang hingga kini masih berupa rencana dan belum ditetapkan secara resmi.
Sumber: Kemenhaj RI




