
Rencana perjalanan ibadah ke Tanah Suci berubah menjadi ketidakpastian bagi 105 jemaah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Setelah menunggu keberangkatan selama beberapa hari, rombongan justru menghadapi persoalan penginapan di Tangerang karena biaya hotel diduga tidak lagi dibayarkan pihak penyelenggara perjalanan.
Di balik kegagalan keberangkatan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menemukan indikasi persoalan yang lebih serius. Perusahaan travel yang diduga menangani rombongan memiliki status perizinan tidak aktif, tetapi tetap memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain.
Kasus ini sekaligus membuka persoalan mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap perizinan dan penggunaan sistem resmi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
103 Jemaah Gagal Berangkat, Tertahan di Tangerang
Rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah umrah dan dua mutawif. Berdasarkan keterangan Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M. Taufik, para jemaah berasal dari Pasaman Barat dan semula dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
Persiapan keberangkatan telah dimulai sejak 3 November 2026 ketika seluruh rombongan masuk Asrama Haji. Namun, hingga 5 November, penerbangan menuju Arab Saudi belum terlaksana. Para jemaah juga tidak memperoleh kepastian jadwal keberangkatan dari pihak penyelenggara.
Rombongan kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport, Tangerang, untuk menunggu kejelasan perjalanan.
Persoalan bertambah ketika pihak hotel menyampaikan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh pihak travel. Akibat kondisi tersebut, 105 anggota rombongan menghadapi ketidakpastian tempat tinggal sekaligus kelanjutan perjalanan ibadah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, sebelumnya menjelaskan bahwa kondisi jemaah sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Penantian tanpa kepastian juga menyebabkan kelelahan dan tekanan psikologis bagi sejumlah jemaah.
Kemenhaj Sumatera Barat bersama Kemenhaj pusat kemudian mengupayakan pemulangan rombongan secara bertahap. Pada 9 November 2026, sebanyak 38 jemaah telah diantar menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk kembali ke Sumatera Barat.
Travel Diduga Gunakan SISKOPATUH Milik PPIU Lain
Persoalan yang menjadi perhatian Kemenhaj bukan hanya kegagalan keberangkatan dan pembayaran akomodasi. Pemerintah juga menelusuri dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh perusahaan travel yang memiliki status perizinan tidak aktif.
Andi M. Taufik menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima Kemenhaj, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. Meski demikian, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data SISKOPATUH atas nama PT KBB.
Keterangan Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat mengidentifikasi perusahaan yang menangani rombongan sebagai PT Sulthan Khatulistiwa Indonesia (SUKA Travel). Berdasarkan pemeriksaan melalui SISKOPATUH, izin operasional SUKA Travel telah dibekukan sekitar satu tahun sebelum kejadian.
Dalam pemberangkatan rombongan tersebut, akses SISKOPATUH yang digunakan tercatat atas nama PPIU lain, bahkan berasal dari provinsi berbeda.
SISKOPATUH merupakan sistem resmi pemerintah untuk pengelolaan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus. Penggunaan sistem tersebut berkaitan dengan administrasi dan pencatatan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga kepatuhan terhadap perizinan dan identitas PPIU yang tercatat menjadi bagian penting dalam pengawasan.
Dugaan penggunaan akses milik perusahaan lain menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan hubungan antara kedua perusahaan, mekanisme penggunaan akun, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemberangkatan jemaah.
Bukan Hanya Keberangkatan, Hak Jemaah Juga Dipersoalkan
Dalam kasus ini, persoalan yang dihadapi jemaah mencakup sejumlah kewajiban penyelenggara yang belum terpenuhi.
Kemenhaj menyoroti beberapa persoalan, antara lain:
- Kegagalan memberangkatkan jemaah sesuai jadwal yang dijanjikan.
- Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran akomodasi hotel.
- Belum terpenuhinya tiket penerbangan keberangkatan dan kepulangan.
- Belum adanya kejelasan tanggung jawab pihak travel terhadap kondisi dan hak-hak jemaah.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan jemaah tidak cukup hanya dengan memastikan keberadaan dokumen perjalanan. Kepastian tiket, akomodasi, serta tanggung jawab penyelenggara ketika perjalanan mengalami kendala juga menjadi bagian penting dari kewajiban pelayanan.
Kemenhaj turut menelusuri aliran dana dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap jemaah untuk mengetahui lebih jauh persoalan yang menyebabkan keberangkatan tidak terlaksana.
Kemenhaj Siapkan Pemeriksaan terhadap Dua Perusahaan
Untuk menuntaskan kasus tersebut, Kemenhaj menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga terlibat.
Andi M. Taufik menyampaikan bahwa Kemenhaj akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulangan seluruh jemaah ke daerah asal.
Di sisi pengawasan, Kemenhaj menyiapkan pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB. Pemeriksaan juga akan mencakup dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh PPIU yang berstatus tidak aktif.
Selain itu, penelusuran akan dilakukan terhadap aliran dana dan pemenuhan kewajiban penyelenggara kepada jemaah.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah yang dapat direkomendasikan adalah pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem.
Kasus 105 jemaah asal Pasaman Barat ini menjadi pengingat bahwa persoalan legalitas penyelenggara umrah tidak berhenti pada kepemilikan izin usaha. Pengawasan juga perlu memastikan bahwa perusahaan yang tercatat dalam sistem resmi benar-benar menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan.
Bagi jemaah, kepastian mengenai siapa penyelenggara yang bertanggung jawab merupakan bagian mendasar dari perlindungan sebelum keberangkatan hingga kepulangan dari Tanah Suci.
Sumber: Kemenhaj RI




