
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana menambah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di berbagai daerah untuk memperkuat penanganan kasus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut siaran pers Kemenhaj, rencana ini disampaikan di Batu pada Kamis (5/11/2026) dan akan didorong oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PPHU).
Direktur Jenderal PPHU, Harun Al Rasyid, menyebut langkah tersebut diambil menyusul semakin banyaknya kasus penyelenggaraan haji dan umrah yang terjadi dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, penanganan kasus ke depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pemerintah pusat, sehingga dibutuhkan tenaga penyidik yang memadai baik di pusat maupun daerah.
"Ke depan Kementerian Haji dan Umrah memerlukan PPNS, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menangani setiap kasus," ujar Harun.
Penanganan kasus akan dibagi berjenjang dari kabupaten hingga pusat
Harun menjelaskan, Ditjen PPHU akan mendorong pembagian kewenangan penanganan kasus dengan melibatkan kantor wilayah hingga pemerintah daerah.
"Kita akan berbagi penanganan kasus. Tidak hanya terpusat di pusat, tetapi juga akan kita delegasikan dan dibagikan ke daerah. Besar harapan kami, ke depan hal ini bisa terlaksana," katanya.
Dalam skema yang diusulkan, kasus yang masih bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau kota akan ditangani pada level tersebut. Jika tidak terselesaikan, penanganan diteruskan ke Kantor Wilayah Kemenhaj di tingkat provinsi, lalu bila kompleksitasnya tinggi, Kantor Wilayah dapat berkoordinasi dengan pusat atau menyerahkan langsung ke Ditjen PPHU. Pola ini juga memungkinkan Ditjen PPHU mendistribusikan penanganan kasus ke daerah lain apabila jumlah dan intensitas kasus membutuhkan pembagian tugas.
Penambahan tenaga PPNS diusulkan lewat pendidikan dan pelatihan
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyidik, Ditjen PPHU akan mengusulkan penambahan PPNS melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) PPNS guna menambah tenaga yang sudah ada saat ini. Tenaga yang telah mengikuti diklat tersebut diharapkan dapat didistribusikan ke kantor wilayah serta satuan kerja di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Melalui penguatan sumber daya manusia PPNS dan pembagian penanganan kasus tersebut, Kemenhaj berharap pengawasan serta penegakan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih efektif, merata, dan responsif di seluruh Indonesia.
Apa artinya bagi travel dan jemaah?
Rencana penambahan PPNS daerah ini menjadi sinyal yang perlu dicermati oleh pelaku usaha penyelenggara haji dan umrah, karena penanganan kasus berpotensi dilakukan lebih dekat dengan lokasi kegiatan usaha begitu tenaga PPNS tersedia di kantor wilayah maupun satuan kerja kabupaten dan kota. Bagi jemaah, keberadaan PPNS di daerah berpotensi membuka jalur pelaporan kendala penyelenggaraan yang lebih dekat tanpa harus menunggu penanganan dari pusat.
- Penyelenggara perlu memastikan kepatuhan operasional sesuai aturan yang berlaku, mengingat penanganan kasus berpotensi dilakukan lebih dekat dengan lokasi kegiatan usaha.
- Jemaah yang menghadapi kendala penyelenggaraan dapat mencermati kemungkinan jalur pelaporan di tingkat daerah begitu PPNS daerah tersedia.
- Pelaku usaha perlu memantau jadwal diklat PPNS dan aturan turunan mengenai pembagian kewenangan penanganan kasus antara kabupaten/kota, kantor wilayah, dan pusat.
Catatan ASPHIRASI
Jika rencana ini terlaksana, penanganan kasus penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi hanya bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan dapat diproses secara berjenjang mulai dari kabupaten atau kota, kantor wilayah provinsi, hingga Ditjen PPHU sesuai tingkat kompleksitas kasus.
Travel haji dan umrah perlu memastikan operasional di daerah tempat beroperasi sudah sesuai aturan yang berlaku, mengingat penanganan kasus berpotensi dilakukan lebih dekat dengan lokasi kegiatan usaha. Jemaah yang menghadapi kendala penyelenggaraan juga dapat mempersiapkan informasi dan bukti pendukung bila ingin melapor kepada instansi terkait di daerah.
Yang masih perlu dipantau adalah kapan usulan diklat PPNS ini direalisasikan, berapa jumlah tenaga yang akan ditambah, serta aturan turunan mengenai pembagian kewenangan penanganan kasus antara kabupaten/kota, kantor wilayah, dan pusat, mengingat hingga kini Kemenhaj baru menyampaikannya sebagai rencana dan usulan.
Sumber: Kemenhaj RI




