Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan resmi mengenai klaim penurunan masa tunggu keberangkatan jemaah haji dari rata-rata 26 tahun menjadi sekitar 14 tahun.
Menurut Abidin, perubahan tersebut merupakan kabar baik bagi calon jemaah. Namun, Kemenhaj perlu membuka data dan metode penghitungan yang menjadi dasar munculnya angka tersebut agar dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dasar Angka 14 Tahun Perlu Dibuka
Abidin mengatakan, Komisi VIII DPR RI belum menerima penjelasan resmi mengenai angka masa tunggu 14 tahun dalam rapat bersama pemerintah. Informasi tersebut, sejauh ini, baru disampaikan Kemenhaj melalui media sosial dan pemberitaan.
Karena itu, ia meminta Kemenhaj menjelaskan bagaimana angka tersebut diperoleh. Publik perlu mengetahui bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga data, kriteria, serta proses penghitungan yang digunakan.
Penjelasan itu penting karena masa tunggu menjadi salah satu informasi utama bagi calon jemaah dalam memperkirakan waktu keberangkatan. Perubahan dari rata-rata 26 tahun menjadi sekitar 14 tahun juga cukup besar sehingga dasar perhitungannya perlu disampaikan secara terbuka.
5,7 Juta Data Diverifikasi
Sebelumnya, Kemenhaj menyampaikan bahwa masa tunggu faktual jemaah haji Indonesia kini berada di kisaran 14 tahun setelah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran data.
Dari sekitar 5,7 juta data jemaah yang terakumulasi, Kemenhaj menyebut menemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Data tersebut kemudian diverifikasi dan dibersihkan sebelum dilakukan penghitungan ulang daftar tunggu.
Abidin meminta Kemenhaj menjelaskan proses tersebut secara lebih rinci, termasuk:
- jumlah pasti data yang dinyatakan tidak valid;
- kategori data yang masuk dalam kelompok tersebut;
- mekanisme verifikasi dan pemutakhiran;
- potensi adanya data ganda; dan
- dampak pembersihan data terhadap perhitungan masa tunggu.
Menurutnya, akurasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemutakhiran tidak hanya berkaitan dengan jemaah yang telah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui keberadaannya, tetapi juga harus memastikan status setiap calon jemaah tercatat dengan benar.
Administratif dan Faktual
Abidin juga menilai Kemenhaj perlu menjelaskan perbedaan antara masa tunggu administratif dan masa tunggu faktual.
Daftar tunggu administratif menunjukkan data jemaah yang tercatat dalam sistem. Sementara itu, kondisi faktual dapat berubah setelah dilakukan verifikasi, misalnya karena adanya data yang tidak lagi aktif, data ganda, atau perubahan status calon jemaah.
Karena itu, angka 14 tahun perlu ditempatkan dalam konteks yang jelas. Kemenhaj perlu menerangkan apakah angka tersebut merupakan rata-rata nasional berdasarkan seluruh data aktif setelah pemutakhiran atau hasil penghitungan dengan metode tertentu.
Kemenhaj juga perlu menjelaskan apakah angka itu menggambarkan masa tunggu jemaah yang sudah terdaftar atau turut digunakan untuk memperkirakan masa tunggu bagi pendaftar baru.
Dampak bagi Jemaah dalam Antrean
Penjelasan mengenai metode penghitungan penting bagi jemaah yang telah masuk daftar tunggu. Jika masa tunggu faktual memang turun secara signifikan setelah pemutakhiran data, publik perlu mengetahui bagaimana perubahan tersebut memengaruhi daftar tunggu yang sudah berjalan.
Angka rata-rata nasional tidak otomatis berarti setiap jemaah akan menunggu 14 tahun. Masa tunggu aktual dapat berbeda berdasarkan daerah, posisi dalam daftar, kuota, serta metode penghitungan yang digunakan.
Tanpa penjelasan yang memadai, angka tersebut berisiko ditafsirkan secara terlalu sederhana oleh masyarakat. Sebagian calon jemaah mungkin menganggap masa keberangkatannya otomatis menjadi 14 tahun, padahal rata-rata nasional belum tentu mencerminkan posisi setiap individu.
Komisi VIII Akan Meminta Klarifikasi
Komisi VIII DPR RI akan meminta Kemenhaj memberikan klarifikasi dalam rapat berikutnya. Penjelasan tersebut diharapkan mencakup proses validasi dan pemutakhiran data, dasar penghitungan masa tunggu 14 tahun, serta dampaknya terhadap jemaah yang telah terdaftar.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah masa tunggu haji telah turun. Kemenhaj perlu memastikan angka tersebut merepresentasikan kondisi yang jelas, dihitung berdasarkan data yang dapat diverifikasi, dan memiliki implikasi yang dapat dipahami oleh jemaah dalam daftar tunggu.
Sumber: E-Media DPR RI
