Regulasi

Kuota Batu Jemaah Haji: Arti, Penyebab, Nasib Porsi, dan Cara Mencegahnya

Kuota Batu Jemaah Haji: Arti, Penyebab, Nasib Porsi, dan Cara Mencegahnya

Kuota batu jemaah haji adalah kuota milik calon jemaah yang mengendap karena pemiliknya tidak bisa dihubungi, telah meninggal dunia, atau sebab lain. Definisi itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya, seperti diberitakan e-Media DPR pada 9 Juli 2026. Menurut paparan yang diterima Komisi VIII, sekitar 1.600 kuota batu masih tercatat dalam alokasi kuota Provinsi Jawa Barat.

Istilah lain untuk kasus yang sama adalah porsi batu dan data batu. Pada Maret 2024, Kementerian Agama menyebut jemaah porsi batu sebagai jemaah yang berhak melunasi, tetapi saat dipanggil untuk pelunasan tidak ada dan alamatnya tidak terlacak. Jumlahnya secara nasional saat itu disebut mencapai 5.000-an, seperti dikutip NU Online.

Apa beda kuota batu, porsi batu, dan data batu?

Ketiganya merujuk pada masalah yang sama: nama tercatat dalam antrean, tetapi pemiliknya tidak muncul saat gilirannya tiba.

Pada Juni 2025, Kepala BP Haji saat itu, Mochamad Irfan Yusuf, yang kini Menteri Haji dan Umrah, menyebutnya kuota batu. "Ada namanya, ada alamatnya, ada pembayarannya, tapi ketika dipanggil tidak muncul," ujarnya, seperti dikutip NU Online.

Apa penyebab porsi haji menjadi batu?

Penyebabnya beragam, menurut pejabat dan anggota DPR yang dikutip di atas. Beberapa di antaranya:

  • Pindah KTP atau alamat tanpa memperbarui data, sehingga jemaah tidak bisa ditemukan saat dipanggil. Penyebab ini disebut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab pada 2024.
  • Pemilik porsi telah meninggal dunia, tetapi porsinya belum dilimpahkan atau dibatalkan.
  • Calon jemaah tidak bisa dihubungi karena alasan lain.

Apakah hak jemaah dengan kuota batu hilang?

Tidak serta-merta. Atalia menegaskan penataan kuota batu tidak menghapus hak calon jemaah, yang tetap bisa berangkat bila kemudian dapat dihubungi dan menyatakan siap. Peraturan Menteri Haji dan Umrah (Permen) Nomor 3 Tahun 2025 juga menyebut jemaah yang berhak melunasi tetapi tidak melunasi menjadi jemaah daftar berhak lunas untuk musim berikutnya (Pasal 13 ayat 3).

Namun ada batas waktunya. Pasal 21 Permen yang sama mengatur, jemaah yang telah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi dalam lima tahun, statusnya digantikan ahli waris, atau dibatalkan dengan pengembalian setoran awal dan setoran angsuran berikut nilai manfaatnya. Ketentuan ini dikecualikan bagi jemaah yang menunggu mahram, sedang menempuh pendidikan, atau sakit. Porsi yang terlanjur batal pun dapat diaktifkan kembali setelah diverifikasi, bila pembatalannya akibat kesalahan input data, pembatalan sepihak oleh orang lain, atau putusan pengadilan (Pasal 20).

Bagaimana mekanisme penataan kuota batu saat ini?

Sebagian langkah sudah berjalan, sebagian masih disiapkan. Pada 2024, Kemenag mengirim data jemaah porsi batu ke kantor wilayah tiap provinsi untuk diverifikasi dan dicek langsung ke lapangan. Dalam satu musim, sisa kuota dari pelunasan tahap I dapat diisi pada tahap II, antara lain oleh jemaah cadangan, menurut rilis Kemenhaj 9 November 2026.

Kemenhaj dan Kemendagri juga memadankan data jemaah di Siskohat dengan data Dukcapil, mencakup NIK, domisili terkini, status kependudukan, dan ahli waris. Menurut rilis Kemenhaj 1 Oktober 2026, pemadanan ini tidak mengubah nomor porsi maupun estimasi keberangkatan, dan jemaah akan dihubungi secara resmi bila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan.

Pada Juli 2026, Kemenhaj disebut masih menyiapkan mekanisme penataan kuota batu, dan Atalia mengusulkan kuota yang tidak terpakai dalam jangka waktu tertentu dikeluarkan sementara dari alokasi aktif. Hingga 10 November 2026, redaksi belum menemukan rilis resmi tentang aturan teknis atau mekanisme finalnya.

Bagaimana agar porsi haji tidak menjadi batu?

Kuncinya data yang mutakhir dan keluarga yang tahu tempat dokumen disimpan. Langkah yang bisa dilakukan jemaah dan keluarga:

  1. Laporkan perubahan data secara tertulis ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota dengan bukti yang sesuai (Pasal 10 dan 11 Permen 3/2025). Perubahan nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, atau status haji memerlukan persetujuan kantor wilayah.
  2. Pastikan nomor telepon yang tercatat masih aktif, dan simpan Surat Pendaftaran Haji (SPH) serta bukti setoran di tempat yang diketahui keluarga.
  3. Cek status porsi secara berkala di laman haji.go.id/estimasi-keberangkatan, termasuk tab Berhak Lunas, seperti diminta Kemenhaj pada 27 Oktober 2026. Bila butuh penjelasan, hubungi kantor Kemenhaj setempat.
  4. Bila pindah domisili, ajukan juga mutasi embarkasi saat diperlukan. Pasal 64 Permen 3/2025 menyebut pindah domisili sebagai salah satu alasan mutasi embarkasi.
  5. Bila jemaah wafat sebelum berangkat, keluarga dapat mengurus pelimpahan porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang disepakati tertulis. Permohonan diajukan ke kantor kabupaten/kota tempat jemaah mendaftar dengan salinan akta kematian dan dokumen pendukung lain. Pelimpahan hanya diberikan satu kali (Pasal 27).
  6. Bila ahli waris tidak memakai porsi itu, ajukan pembatalan secara tertulis di kantor kabupaten/kota atau layanan keliling. Ahli waris berhak atas pengembalian saldo setoran (Pasal 15 dan 17).

Dokumen dan langkah pelimpahan dibahas rinci dalam Pelimpahan Porsi Haji: 5 Langkah Mengurusnya.

Cara mengecek nomor porsi lewat aplikasi resmi diulas dalam Aplikasi Satu Haji: Fungsi, Cara Daftar, dan Cek Porsi.

Cara kuota dibagi ke tiap provinsi dijelaskan dalam Kuota Haji Indonesia: 4 Tahap Penetapan.

Catatan ASPHIRASI

Kuota batu merugikan dua pihak sekaligus: pemilik porsi yang kehilangan kabar tentang gilirannya, dan calon jemaah lain yang siap berangkat. Penataan yang tegas tetapi tetap melindungi hak dan dana jemaah patut didukung.

Anggota asosiasi yang melayani calon jemaah bisa ikut membantu lewat hal sederhana. Ingatkan jemaah dan keluarganya memperbarui alamat dan nomor telepon, dan jelaskan bahwa pelimpahan maupun pembatalan porsi diurus di kantor Kemenhaj.

Waspadai pihak yang menawarkan jasa mengaktifkan atau memindahkan porsi dengan bayaran. Rilis Kemenhaj 1 Oktober 2026 menegaskan pemadanan data jemaah tidak dipungut biaya.

Catatan mengenai kemutakhiran data

Artikel ini mengacu pada Permen Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 yang ditetapkan 20 November 2025, rilis Kemenhaj 1 Oktober, 27 Oktober, dan 9 November 2026, pemberitaan e-Media DPR 9 Juli 2026, serta NU Online. Mekanisme penataan kuota batu masih disiapkan per Juli 2026 dan dapat berubah, jadi konfirmasikan status porsi ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota atau laman haji.go.id.

Bagikan