Pelimpahan nomor porsi haji adalah pengalihan nomor porsi milik jemaah haji reguler yang tidak dapat berangkat kepada anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan. Dengan pelimpahan, penerima tidak perlu mengambil nomor porsi baru dan mengantre dari awal.
Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Namun, pelimpahan tidak dapat dilakukan secara bebas. Regulasi membatasi alasan pelimpahan, pihak yang dapat menerima, serta dokumen yang harus disiapkan.
Nomor porsi juga bukan sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada sembarang orang. Karena menyangkut hak keberangkatan dan setoran haji, prosesnya harus dilakukan melalui mekanisme resmi.
Kapan Nomor Porsi Haji Boleh Dilimpahkan?
Berdasarkan Pasal 27 PMHU Nomor 3 Tahun 2025, nomor porsi jemaah haji reguler dapat dilimpahkan apabila jemaah:
- tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan;
- terkena batasan usia tertentu; atau
- meninggal dunia sebelum keberangkatan.
Untuk batasan usia, regulasi menyebut bahwa ketentuannya mengacu pada pembatasan usia keberangkatan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Untuk kasus kesehatan, dokumen yang dipersyaratkan bukan sekadar surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit. Permohonan pelimpahan harus dilengkapi surat keterangan tidak memenuhi istitaah kesehatan dari dinas kesehatan.
Artinya, pelimpahan tidak dapat dilakukan hanya karena jemaah berubah pikiran, ingin memberikan nomor porsinya kepada kerabat, atau tidak lagi ingin berangkat. Alasan tersebut tidak termasuk dasar pelimpahan yang disebut dalam Pasal 27.
Siapa yang Berhak Menerima Pelimpahan?
Penerima pelimpahan dibatasi kepada keluarga tertentu. Pasal 27 PMHU Nomor 3 Tahun 2025 mencantumkan:
- suami;
- istri;
- ayah;
- ibu;
- anak kandung;
- saudara kandung;
- saudara seayah; atau
- saudara seibu.
Penerima harus merupakan pihak yang disepakati secara tertulis oleh keluarga. Karena itu, nomor porsi tidak dapat begitu saja dialihkan kepada kerabat lain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Persyaratan penerima juga mencakup dokumen identitas dan bukti hubungan keluarga. Ketentuan administratif dapat berbeda sesuai dengan alasan pelimpahan dan dokumen yang dimiliki pemohon.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Dokumen yang diperlukan bergantung pada alasan pelimpahan.
Untuk pelimpahan karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan, PMHU Nomor 3 Tahun 2025 antara lain mensyaratkan:
- surat keterangan tidak memenuhi istitaah kesehatan dari dinas kesehatan;
- Surat Pendaftaran Haji (SPH) atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih sesuai ketentuan;
- surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi;
- dokumen identitas dan kartu keluarga jemaah pemilik nomor porsi;
- dokumen yang membuktikan hubungan keluarga; dan
- dokumen penerima pelimpahan sesuai persyaratan.
Untuk jemaah yang meninggal dunia, dokumen kematian dan dokumen hubungan keluarga menjadi bagian dari persyaratan pengajuan. Detail dokumen mengikuti ketentuan dalam PMHU Nomor 3 Tahun 2025.
Karena persyaratan dapat bergantung pada kondisi masing-masing kasus, pemohon sebaiknya memeriksa kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan.
Bagaimana Cara Mengurus Pelimpahan Nomor Porsi?
Secara umum, prosesnya dilakukan melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota tempat jemaah haji reguler mendaftar.
Tahapannya meliputi:
- Menyiapkan dokumen sesuai alasan pelimpahan, termasuk bukti nomor porsi atau pendaftaran haji dan dokumen keluarga.
- Menyiapkan dokumen penerima, termasuk identitas dan bukti hubungan keluarga.
- Membuat surat kuasa atau dokumen penunjukan penerima sesuai ketentuan.
- Mengajukan permohonan melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota tempat jemaah terdaftar.
- Menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen sesuai mekanisme yang berlaku.
- Melengkapi data penerima setelah permohonan pelimpahan disetujui.
PMHU Nomor 3 Tahun 2025 juga mengatur persyaratan administratif secara lebih rinci untuk masing-masing kondisi pelimpahan. Karena itu, keluarga sebaiknya tidak hanya mengandalkan daftar dokumen dari pihak ketiga yang menawarkan jasa pengurusan.
Pelimpahan nomor porsi juga tidak sama dengan mendapatkan jadwal keberangkatan yang sepenuhnya tetap. Estimasi keberangkatan dapat berubah mengikuti kuota dan kebijakan penyelenggaraan haji.
Penjelasan tentang cara membaca estimasi keberangkatan dapat dibaca dalam artikel Cara Cek Nomor Porsi Haji dan Estimasi Keberangkatan.
Hal yang Perlu Diperhatikan
Pelimpahan nomor porsi sering dilakukan ketika keluarga sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah, terutama ketika pemilik nomor porsi meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan.
Dalam kondisi tersebut, keluarga sebaiknya memastikan terlebih dahulu dasar pelimpahan dan dokumen yang dipersyaratkan sebelum menunjuk pihak lain untuk membantu proses administrasi.
Pengajuan juga sebaiknya dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan Kementerian Haji dan Umrah. Tawaran jasa yang menjanjikan pelimpahan lebih cepat atau kepastian keberangkatan perlu diperiksa dengan hati-hati karena persetujuan pelimpahan tetap mengikuti proses verifikasi dan ketentuan pemerintah.
Bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu calon penerima, kesepakatan tertulis penting untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang ditunjuk menerima nomor porsi.
Apakah Nomor Porsi Bisa Dilimpahkan Berkali-kali?
Pelimpahan nomor porsi hanya diberikan satu kali. Karena itu, penerima pelimpahan perlu memastikan data dan dokumen yang diajukan sudah benar sebelum proses dilakukan.
Ketentuan ini berbeda dengan sekadar perubahan data jemaah. Pelimpahan merupakan mekanisme khusus yang mengalihkan nomor porsi dari pemilik sebelumnya kepada anggota keluarga yang memenuhi persyaratan.
Berbeda Haji Reguler dan Haji Khusus
Ketentuan di atas berlaku untuk jemaah haji reguler berdasarkan PMHU Nomor 3 Tahun 2025.
Haji khusus memiliki ketentuan tersendiri dalam PMHU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Karena itu, prosedur pelimpahan nomor porsi haji khusus tidak sebaiknya disamakan dengan haji reguler.
Untuk haji khusus, misalnya, pengajuan usulan pelimpahan dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai ketentuan. PMHU Nomor 4 Tahun 2025 juga mengatur bahwa pelimpahan hanya diberikan satu kali.
Catatan mengenai kemutakhiran data
Syarat, dokumen, dan mekanisme administrasi pelimpahan harus mengikuti regulasi yang berlaku saat permohonan diajukan. Sebelum mengurus pelimpahan, periksa kembali persyaratan melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat atau kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Artikel ini membahas pelimpahan nomor porsi haji reguler berdasarkan PMHU Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan haji khusus memiliki dasar regulasi tersendiri.
Catatan ASPHIRASI: Pelimpahan Porsi Wajib Lewat Jalur Resmi
Pelimpahan nomor porsi kerap diurus keluarga dalam suasana berat, misalnya setelah pemilik porsi wafat atau dinyatakan tidak memenuhi istitaah kesehatan. Dalam kondisi seperti itu, keluarga rentan terhadap tawaran jasa yang menjanjikan proses cepat atau kepastian berangkat.
ASPHIRASI mengingatkan bahwa persetujuan pelimpahan tetap melalui verifikasi pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin hasilnya. Nomor porsi juga bukan barang dagangan, dan tawaran membeli atau menjual porsi patut ditolak.
Bagi penyelenggara haji khusus, artikel ini menegaskan bahwa ketentuan pelimpahan haji khusus berbeda dari haji reguler. Anggota asosiasi yang mendampingi jemaah perlu merujuk pada regulasi yang tepat dan mengarahkan keluarga ke kantor kementerian setempat untuk memastikan persyaratan.
