Regulasi

Jemaah Haji Tamattu dan Qiran Wajib DAM, Ini Ketentuannya

 Jemaah Haji Tamattu dan Qiran Wajib DAM, Ini Ketentuannya

Pilihan jenis ibadah haji tidak hanya menentukan rangkaian manasik yang dijalankan jemaah, tetapi juga membawa konsekuensi kewajiban ibadah yang perlu dipahami sejak sebelum keberangkatan. Salah satunya adalah pembayaran dam bagi jemaah yang memilih haji Tamattu dan Qiran.

Kewajiban tersebut kembali disosialisasikan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Jambi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).

Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, menjelaskan ketentuan dam haji sekaligus mendorong penguatan koordinasi antara Kemenhaj dan Baznas dalam pengelolaan serta penyaluran dana dam.

Haji Tamattu dan Qiran Memiliki Konsekuensi DAM

Dam merupakan kewajiban berupa penyembelihan hewan ternak atau bentuk pengganti lain yang telah ditentukan syariat dalam kondisi tertentu selama pelaksanaan ibadah haji.

Dalam penjelasannya, Wahyudi membedakan beberapa kategori dam berdasarkan penyebab kewajiban, yaitu:

  • Dam Nusuk, yang diwajibkan kepada jemaah yang melaksanakan haji Tamattu dan Qiran sebagai konsekuensi pilihan jenis manasik.
  • Dam karena meninggalkan kewajiban haji, ketika jemaah tidak melaksanakan kewajiban tertentu dalam rangkaian ibadah tanpa uzur yang dibenarkan.
  • Dam karena melanggar larangan ihram, seperti memotong rambut atau kuku, menggunakan wewangian, dan mengenakan pakaian yang dilarang selama ihram.
  • Dam karena pelanggaran berat, termasuk hubungan suami istri sebelum tahallul awal, dengan ketentuan khusus dalam fikih haji.

Khusus bagi jemaah haji Tamattu dan Qiran, kewajiban dasar dam adalah menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mampu, kewajiban tersebut dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari.

Wahyudi menjelaskan, tiga hari puasa dilaksanakan ketika masih berada dalam rangkaian pelaksanaan haji, sedangkan tujuh hari sisanya ditunaikan setelah jemaah kembali ke tanah air.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipahami calon jemaah sebelum menentukan jenis haji. Pemahaman mengenai konsekuensi setiap pilihan manasik dapat membantu jemaah mempersiapkan pelaksanaan kewajiban ibadah secara lebih baik.

Kemenhaj Atur Mekanisme Pembayaran DAM Haji

Selain menjelaskan kewajiban berdasarkan jenis haji, Kemenhaj juga menerbitkan Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 tentang Pilihan Jenis Haji dan Pelaksanaan Pembayaran Dam.

Surat edaran tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam memberikan kepastian mengenai pilihan jenis haji dan mekanisme pelaksanaan pembayaran dam.

Dalam pemaparan di hadapan peserta Rakorda Baznas Jambi, Wahyudi menjelaskan dua pilihan lokasi pelaksanaan pembayaran dan penyembelihan dam berdasarkan kebijakan tersebut.

Pertama, melalui jalur resmi di Arab Saudi.

Pembayaran dam bagi jemaah yang melaksanakan penyembelihan di Arab Saudi wajib menggunakan jalur resmi pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui program Adahi pada platform digital Nusuk Masar.

Dalam pemaparan Wahyudi, estimasi biaya pelaksanaan dam melalui mekanisme tersebut mencapai 720 riyal Arab Saudi (SAR). Praktik pembayaran dan penyembelihan di luar jalur resmi tersebut dilarang.

Kedua, melalui lembaga resmi di Indonesia.

Kemenhaj juga memberikan pilihan pelaksanaan dam di dalam negeri melalui lembaga resmi, antara lain:

  • Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
  • Lembaga Amil Zakat (LAZ).
  • Organisasi keagamaan.
  • Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
  • Pelaksanaan secara mandiri sesuai prinsip syariah dan transparansi.

Pilihan tersebut menempatkan pengelolaan dam sebagai bagian yang memerlukan tata kelola dan pertanggungjawaban, bukan sekadar transaksi pembayaran sejumlah uang.

Pengelolaan DAM Tidak Berhenti pada Pembayaran

Wahyudi mengingatkan bahwa pemenuhan kewajiban dam tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan syariat dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan dam mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pembayaran, penyembelihan hewan, pengolahan, hingga pendistribusian daging kepada pihak yang berhak menerima.

Karena itu, koordinasi antara Kemenhaj, Baznas, dan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pelaksanaan DAM Haji harus mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan syariat, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat,” kata Wahyudi.

Melalui Rakorda Baznas Provinsi Jambi, Kanwil Kemenhaj berharap terbangun kesamaan pemahaman antarlembaga mengenai ketentuan dam sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan dan penyaluran hasil penyembelihan.

Bagi calon jemaah, pemahaman mengenai dam sejak tahap persiapan haji menjadi penting agar kewajiban yang timbul dari pilihan manasik dapat dipersiapkan dengan baik. Sementara bagi lembaga pengelola, kepastian mekanisme dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban ibadah berjalan sesuai ketentuan.

Sumber: Kemenhaj Jambi

Bagikan