Pakta Pertahanan Bersama Makkah membuka jalur diplomasi langsung dengan Iran di tengah meningkatnya risiko konflik baru dengan Amerika Serikat dan serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi. Pada 26 Oktober 2026, pejabat senior Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Teheran untuk membahas keamanan kawasan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi militer meluas di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan kunjungan tersebut bertujuan meredakan ketegangan, mendorong dialog, serta mendukung upaya mediasi yang dijalankan Qatar dan Pakistan.
Delegasi Pakta Makkah Bertemu Presiden Iran
Delegasi yang hadir terdiri atas Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman Al Saud, Panglima Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Asim Munir, dan Kepala Intelijen Turkiye Ibrahim Kalin.
Ketiganya bertemu dengan Pezeshkian dan pejabat tinggi keamanan Iran, termasuk Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Al Jazeera melaporkan pertemuan tersebut berlangsung ketika Washington dan Teheran menghadapi kebuntuan diplomatik serta meningkatnya kekhawatiran akan dimulainya kembali serangan militer.
Ali Vaez, wakil direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara International Crisis Group, menilai kunjungan tersebut sebagai upaya mendorong kompromi sebelum konflik kembali memburuk. Namun, Vaez memperingatkan bahwa tanpa formula yang dapat menjembatani perbedaan Amerika Serikat dan Iran, upaya diplomatik itu berisiko hanya menghasilkan niat baik.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menekankan pentingnya membuka jalur negosiasi untuk mencegah kembalinya eskalasi militer dan mendorong tercapainya kesepakatan yang mengakhiri krisis.
Serangan Houthi Menambah Tekanan terhadap Arab Saudi
Salah satu persoalan yang diperkirakan menjadi perhatian penting dalam pembicaraan adalah serangan rudal dan drone kelompok Houthi Yaman terhadap Arab Saudi.
Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, sementara Houthi memiliki hubungan erat dengan Iran. Situasi ini menambah kompleksitas upaya keamanan regional karena ketegangan antara Washington dan Teheran berlangsung bersamaan dengan konflik di Yaman.
Ayesha Siddiqa, peneliti senior di Departemen Studi Perang King's College London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tekanan Arab Saudi terhadap mitra-mitranya meningkat seiring ofensif Houthi.
Menurut Siddiqa, meskipun Pakta Makkah mengatur kerja sama pertahanan bersama, Turkiye dan Pakistan tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengerahkan pasukan darat ke Yaman dalam situasi tersebut.
Karena itu, diplomasi menjadi salah satu jalur penting untuk mengurangi risiko keamanan yang dihadapi Arab Saudi tanpa mengasumsikan bahwa pakta pertahanan tersebut akan langsung menghasilkan intervensi militer.
Siddiqa juga mengaitkan dorongan diplomatik ini dengan kunjungan Munir ke Arab Saudi dan Iran pada pekan sebelumnya. Pakistan memiliki posisi strategis dalam upaya komunikasi regional karena terlibat langsung dalam pembicaraan dengan kedua pihak.
Ancaman Serangan Baru AS Masih Membayangi
Pertemuan di Teheran berlangsung di tengah kemungkinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kebuntuan dengan Iran.
Menurut laporan Al Jazeera, Washington menginginkan pelayaran internasional melalui Selat Hormuz kembali berlangsung tanpa gangguan. Amerika Serikat juga berupaya membatasi program nuklir Iran dan meminta pengawasan internasional terhadap uranium Iran yang diperkaya tinggi.
Sebaliknya, Teheran menginginkan pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan pemulihan kesepahaman yang dicapai kedua negara pada Juni.
Perbedaan tersebut belum terselesaikan. Al Jazeera melaporkan Trump mempertimbangkan serangan terhadap infrastruktur sipil Iran sebagai salah satu opsi untuk mengatasi kebuntuan diplomatik. Serangan semacam itu berisiko memicu balasan Iran terhadap negara-negara tetangga dan infrastruktur di kawasan.
Risiko tersebut menjadi latar penting bagi upaya diplomasi negara-negara Pakta Makkah. Namun, pertemuan di Teheran tidak dengan sendirinya memastikan bahwa ancaman serangan baru telah berakhir.
Pertemuan Berakhir dengan Kesepakatan Melanjutkan Dialog
Setelah pertemuan 26 Oktober, kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan bahwa Iran, Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye sepakat melanjutkan dialog untuk memperkuat kerja sama di antara empat negara, termasuk dalam bidang perdamaian dan keamanan regional.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei juga menyampaikan penilaian positif terhadap pembicaraan tersebut. Meski demikian, belum ada pengumuman mengenai kesepakatan konkret yang memastikan berakhirnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat ataupun penghentian ancaman Houthi terhadap Arab Saudi.
Sanam Vakil, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, menilai pertemuan langsung itu memiliki peluang menghasilkan pemahaman terbatas, khususnya mengenai Yaman. Namun, Vakil mengingatkan bahwa Houthi memiliki perhitungan sendiri dan pengaruh Iran terhadap kelompok tersebut tidak bersifat mutlak.
Umer Karim, peneliti kebijakan luar negeri Arab Saudi, juga menilai pertemuan tersebut belum tentu menurunkan risiko perang baru antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Karim, pembicaraan itu mungkin lebih berorientasi pada keamanan Arab Saudi dan upaya Turkiye serta Pakistan mendorong Iran menuju kompromi.
Dengan demikian, hasil yang dapat dipastikan saat ini adalah kesediaan para pihak melanjutkan dialog, bukan tercapainya penyelesaian menyeluruh atas konflik regional.
Apa Artinya bagi Travel dan Jemaah Umrah Indonesia?
Pertemuan di Teheran belum memberikan dasar untuk menyimpulkan adanya gangguan langsung terhadap penerbangan atau jadwal keberangkatan umrah dari Indonesia. Meski demikian, perkembangan keamanan Timur Tengah tetap relevan bagi penyelenggara perjalanan dan jemaah yang berada di Arab Saudi.
Pada 11 Oktober 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi maupun calon jemaah yang akan berangkat untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, serta mengikuti informasi resmi.
Dalam keterangan pada 12 Oktober, Kemenhaj menyatakan tidak ada jemaah umrah Indonesia yang terdampak langsung berdasarkan data dan koordinasi yang tersedia saat itu. Kemenhaj juga meminta penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) memantau kondisi jemaah, memberikan pendampingan, dan menginformasikan perubahan jadwal apabila terjadi.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat perintah pada 23 Oktober 2026 agar pegawai pemerintah nonkedaruratan AS beserta keluarga meninggalkan Arab Saudi karena risiko keamanan. Langkah tersebut mencerminkan tingkat kewaspadaan pemerintah AS, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penerbangan komersial atau perjalanan umrah Indonesia mengalami gangguan.
Bagi penyelenggara dan calon jemaah umrah Indonesia, langkah yang relevan meliputi:
- Memeriksa status penerbangan melalui maskapai dan agen perjalanan sebelum keberangkatan.
- Menjaga komunikasi dengan PPIU agar perubahan jadwal, rute, atau prosedur keselamatan dapat segera disampaikan.
- Mengikuti arahan pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi, termasuk pembaruan dari Kemenhaj, Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah.
- Menghindari keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi, terutama klaim mengenai penutupan bandara, pembatalan penerbangan, atau penghentian layanan umrah.
Perkembangan diplomatik di Teheran layak dipantau, tetapi keputusan perjalanan tetap perlu didasarkan pada informasi operasional dan imbauan resmi yang berlaku.
Catatan ASPHIRASI
Pertemuan negara-negara Pakta Pertahanan Bersama Makkah dengan Iran menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap diupayakan ketika ancaman konflik baru membayangi Timur Tengah. Namun, kesepakatan untuk melanjutkan dialog belum menjamin berakhirnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran ataupun meredanya ancaman Houthi terhadap Arab Saudi.
Bagi industri perjalanan haji dan umrah Indonesia, perkembangan tersebut menjadi alasan untuk memperkuat pemantauan situasi, komunikasi dengan mitra di Arab Saudi, dan kesiapan menghadapi perubahan operasional. Hingga terdapat informasi resmi yang menunjukkan dampak langsung, laporan mengenai konflik regional tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa penerbangan atau pelaksanaan umrah Indonesia telah terganggu.
Sumber: Al Jazeera
