Jakarta — Dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat operasional layanan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di wilayah terdampak perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemerintah menyatakan layanan kepada jemaah haji tetap berjalan, sementara keselamatan petugas dan masyarakat menjadi pertimbangan utama.
Kepala Biro Umum Kemenhaj Slamet mengatakan pemantauan terhadap situasi di NTT terus dilakukan bersama instansi terkait.
“Kami memastikan layanan kepada jemaah haji tetap berlangsung. Pada saat yang sama, kami terus memantau perkembangan kondisi akibat gempa di NTT dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai situasi di lapangan,” ujar Slamet di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kemenhaj dalam rilis pada 19 Agustus, ketika penanganan dampak gempa masih berlangsung di sejumlah wilayah NTT.
Manggarai dan Ende mendapat perhatian khusus
Kemenhaj menyebut dua satuan kerja daerah sebagai titik yang mengalami dampak paling parah, yakni Kankemenhaj Kabupaten Manggarai dan Kankemenhaj Kota Ende.
Fokus yang disiapkan bukan penghentian layanan secara menyeluruh, melainkan penyesuaian operasional berdasarkan kondisi setempat.
Langkah yang disebut sedang disiapkan meliputi:
- Pemantauan kondisi petugas dan jemaah.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- Penyesuaian teknis layanan apabila kondisi wilayah mengharuskannya.
- Prioritas terhadap keselamatan masyarakat dan petugas.
- Penanganan kebutuhan layanan yang dianggap paling mendesak.
“Berdasarkan laporan dan pemantauan kami di lapangan, Kankemenhaj Kabupaten Manggarai dan Kankemenhaj Kota Ende merupakan dua titik yang mengalami dampak paling parah,” kata Slamet.
Ia menambahkan bahwa keselamatan petugas dan jemaah di kedua wilayah tersebut menjadi prioritas.
Layanan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan
Kemenhaj tidak merinci dalam rilis tersebut bentuk layanan apa saja yang akan mengalami penyesuaian maupun kapan skema baru tersebut mulai diterapkan.
Namun, Slamet mengatakan perubahan teknis akan dilakukan apabila situasi di suatu wilayah membutuhkan penyesuaian.
“Apabila kondisi di suatu wilayah membutuhkan penyesuaian teknis terhadap layanan, Kemenhaj akan mengambil langkah sesuai perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.
Pendekatan tersebut membuat keberlangsungan layanan tidak diposisikan terpisah dari kondisi kebencanaan. Pelayanan tetap diupayakan berjalan, tetapi pelaksanaannya mengikuti tingkat keamanan dan kebutuhan di masing-masing daerah.
Masyarakat diminta mengandalkan informasi resmi
Di tengah situasi pascagempa, Kemenhaj juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Slamet meminta jemaah dan masyarakat terdampak:
- Tetap tenang.
- Mengikuti informasi melalui kanal resmi pemerintah.
- Tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi.
- Tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
“Jika terdapat perubahan atau penyesuaian layanan akibat kondisi di lapangan, informasi akan disampaikan melalui kanal resmi Kemenhaj,” kata Slamet.
Dengan demikian, perkembangan di Manggarai dan Ende menjadi bagian penting dari pemantauan Kemenhaj setelah gempa. Untuk saat ini, kementerian menyatakan layanan kepada jemaah tetap berlangsung, dengan kemungkinan penyesuaian operasional mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Sumber: Kemenhaj RI
