
BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 367 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Meski angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, keselamatan jemaah masih menjadi perhatian dalam persiapan keberangkatan Haji 1448 H/2027 M.
Pusat Kesehatan Haji (Puskes Haji) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji, termasuk ketepatan diagnosis dan alur rujukan medis di daerah.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui kunjungan ke RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung, pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan bertujuan mengidentifikasi kendala pemeriksaan kesehatan sekaligus memperkuat koordinasi antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit daerah.
Selain angka kematian, sebanyak 660 jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi tercatat dinilai tidak memenuhi kriteria istitaah kesehatan. Data tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap proses pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan.
Kemenhaj Evaluasi Diagnosis dan Rujukan Kesehatan Jemaah
Perwakilan Puskes Haji Kemenhaj, Sri Dalyanti, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan jemaah harus berpedoman pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 82 Tahun 2026.
Sri meminta dokter pemeriksa berfokus pada penegakan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Dokter tidak diminta memberikan pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi istitaah di luar kewenangan dan tahapan yang telah ditentukan.
“Diharapkan teman-teman hanya menegakkan diagnosis. Tidak usah sampai memberikan pernyataan istitaah atau tidak istitaah,” ujar Sri.
Pemeriksaan lanjutan dan rujukan ke rumah sakit perlu dilakukan apabila terdapat indikasi medis. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi kesehatan jemaah dapat diketahui secara tepat dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Sri menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi di daerah akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji.
660 Jemaah Dirawat di Saudi Dinilai Tidak Memenuhi Istitaah
Perwakilan Puskes Haji Kemenhaj lainnya, Elvi Puriatarza, menyoroti pentingnya konsistensi antara hasil pemeriksaan, diagnosis, dan penilaian istitaah kesehatan.
Ketidaksinkronan dalam proses tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penetapan status kesehatan jemaah.
Elvi menegaskan bahwa dokter di FKTP maupun rumah sakit harus memasukkan diagnosis sesuai hasil pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan istitaah berdasarkan KMHU Nomor 82 Tahun 2026.
Sebanyak 660 jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi dan dinilai tidak memenuhi kriteria istitaah kesehatan menjadi salah satu bahan evaluasi. Data tersebut digunakan untuk meninjau kembali pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan.
Namun, data tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh jemaah berangkat dalam kondisi tidak memenuhi istitaah. Penilaian kesehatan dilakukan berdasarkan kondisi medis dan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Lanjutan Diperlukan Sesuai Kondisi Medis
Elvi menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi medis setiap jemaah. Apabila FKTP belum memiliki fasilitas atau tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan tertentu, jemaah dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan pemeriksaan lebih lanjut.
Elvi mencontohkan pemeriksaan jemaah dengan diabetes melitus. Pengendalian kadar gula darah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian kesehatan.
Menurut Elvi, nilai HbA1c di atas 10 menjadi kondisi yang tidak memenuhi istitaah. Sementara itu, nilai HbA1c 8,5 tidak otomatis menjadi alasan untuk menyatakan jemaah tidak memenuhi istitaah apabila kondisi penyakit terkendali dan memenuhi ketentuan medis.
Contoh tersebut menunjukkan pentingnya penilaian berdasarkan kondisi kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya satu hasil pemeriksaan.
Kesehatan Jemaah Perlu Dijaga Sejak Masa Tunggu
Sri mengingatkan bahwa kesiapan kesehatan tidak cukup dipersiapkan menjelang pelunasan biaya haji. Jemaah perlu menjaga kondisi kesehatan secara berkelanjutan selama masa tunggu hingga waktu keberangkatan.
Pemeriksaan dan penginputan data kesehatan juga harus dilakukan secara jujur, teliti, dan hati-hati. Data yang akurat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan dan penetapan istitaah kesehatan.
Melalui sosialisasi KMHU Nomor 82 Tahun 2026 serta monitoring dan evaluasi di daerah, Puskes Haji Kemenhaj berharap koordinasi antara FKTP dan rumah sakit semakin kuat.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketepatan diagnosis, memperbaiki alur rujukan, serta memastikan penetapan istitaah kesehatan jemaah Haji 1448 H/2027 M berdasarkan kondisi medis yang sebenarnya.
Sumber: Kemenhaj RI




