
Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut penipuan haji dan umrah masih marak terjadi. Dalam keterangannya, Dahnil menyampaikan bahwa mayoritas korban berasal dari masyarakat kurang mampu.
"Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa," kata Wamenhaj saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menghadapi persoalan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan pengetatan pengawasan sekaligus pembenahan data penyelenggara perjalanan ibadah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian dan merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut," jelas Wamenhaj.
Dahnil menyebut kebutuhan ideal mencapai tiga personel PPNS di setiap kabupaten, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan skala jemaah di masing-masing daerah.
Di luar penindakan, Kemenhaj juga melakukan pendataan ulang terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Dari sekitar 3.600 PPIU yang tercatat, Dahnil menyebut sekitar 50 persen berstatus tidak aktif. Kemenhaj juga telah menutup sejumlah PPIU dan KBIHU yang terlibat penipuan.
Perizinan Baru Menunggu Audit Selesai
Pembenahan data tersebut berdampak langsung terhadap proses perizinan. Dahnil menegaskan bahwa hingga 10 November 2026, Kemenhaj belum menerbitkan izin PPIU baru karena pemerintah masih menyelesaikan pendataan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara yang sudah tercatat.
Dahnil juga meminta masyarakat melaporkan pihak yang mengaku telah mengurus atau menerima pembayaran untuk penerbitan izin PPIU. Laporan dapat disampaikan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kemenhaj.
Kemenhaj menargetkan audit dan pendataan ulang travel haji dan umrah rampung pada November 2026. Setelah proses tersebut selesai, perizinan baru direncanakan kembali dibuka pada awal 2027 dengan sistem yang lebih tertib.
Bagi industri perjalanan ibadah, pembenahan tersebut menjadi bagian penting dari penataan legalitas penyelenggara. Namun, status tidak aktif dalam pendataan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam penipuan. Pemisahan antara persoalan administrasi dan pelanggaran hukum tetap diperlukan dalam proses penertiban.
Kemenhaj menyatakan bahwa pelayanan dan perlindungan jemaah menjadi orientasi utama kebijakan tersebut. Pelaksanaannya akan menentukan sejauh mana pembenahan perizinan dapat mempersempit ruang penipuan sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggara yang beroperasi secara legal.
Sumber: Kemenhaj RI




